SBM Tawarkan 2 Opsi untuk Atasi Kisruh dengan ITB

Pekerja melintas di depan Gedung Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) ITB di Kawasan Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Kamis (10/3). Foto: Novrian Arbi/ANTARA FOTO

Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) tengah menjadi sorotan karena ada kisruh dengan pihak rektorat. Kisruh ini bermula ketika Rektor ITB Reini Wirahadikusumah mencabut hak swakelola SBM ITB tahun 2003 tanpa pemberitahuan dan kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan.

Pihak rektorat berdalih bahwa kebijakan terhadap SBM diambil karena sesuai audit BPK, bahwa sistem keuangan di SBM tidak sesuai Statuta ITB.

Merespons hal ini, pendiri SBM sekaligus anggota Forum Dosen SBM ITB, Prof. Sudarso Kaderi Wiryono, menawarkan dua opsi kepada ITB agar kisruh ini dapat diselesaikan. Opsi pertama, ia meminta swakelola tetap diberikan kepada SBM ITB.

"Sebagaimana janji calon Rektor Reini Wirahadikusumah pada debat calon rektor tahun 2019 setuju bahwa otonomi diberikan kepada fakultas/sekolah lain di ITB. Anggaran pengembangan dan operasional untuk mempertahankan standar internasional SBM tetap mengacu pada kesepakatan sebelumnya, yaitu 70% dari pendapatan SBM," kata Sudarso dalam keterangannya, Sabtu (12/3).

Opsi yang kedua, SBM ITB berkomitmen berkembang bersama fakultas/sekolah di ITB untuk mendorong kemandirian perguruan tinggi.

"Sehingga tidak lagi tergantung pada anggaran pemerintah/APBN," ungkapnya.

Lebih lanjut, Sudarso mengatakan dengan swakelola atau otonomi yang diberikan, maka SBM ITB secara inovatif dan gesit mendirikan dan mengelola SBM ITB.

"Sehingga pada usia yang ke-18 mendapatkan akreditasi internasional AACSB. Akreditasi ini sangat bergengsi di mana hanya 5% dari ratusan ribu sekolah bisnis yang ada di dunia," tuturnya.

Apalagi otonomi tersebut memberikan keleluasaan bagi SBM ITB dan fakultas/sekolah lainnya agar lebih inovatif dan lincah dalam mengembangkan diri.

"Oleh karenanya di lingkungan intelektual yang dinamis dan heterogen seperti di ITB, sentralisasi sudah tidak relevan," pungkasnya.

Kisruh ini mendapatkan perhatian dari banyak pihak. Bahkan, Mendikbudristek Nadiem Makarim diminta untuk segera turun tangan menangani masalah ini agar tidak berkepanjangan.