SBY Ingatkan Pemerintah Janji Vaksinasi Harus Ditepati: Kalau Tidak, Bisa Chaos

Petugas melakukan bongkar muat vaksin COVID-19 Sinovac saat tiba di gudang vaksin (cold room) milik Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang. Foto: Nova Wahyudi/Antara Foto

Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengingatkan pemerintahan Presiden Jokowi untuk menepati janji-janjinya, khususnya yang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19.

Salah satunya berkaitan dengan rencana vaksinasi yang digadang-gadang bisa menjadi salah satu cara menyelesaikan pandemi corona.

Menurut SBY, jika program vaksinasi kepada masyarakat tidak berjalan dengan baik, maka dikhawatirkan akan terjadi kekacauan.

"Poin saya adalah apa yang telah dijanjikan oleh pemerintah kepada rakyat harus benar-benar ditepati. Kalau tidak, misalnya karena salah perencanaan dan salah hitung, bisa menimbulkan chaos tersendiri," kata SBY dalam keterangannya, Jumat (8/1).

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

"Hal begitu juga akan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintahnya (mistrust). Kalau ini terjadi dampaknya buruk. Masyarakat bisa panik, marah dan kehilangan harapan. Keseluruhan upaya mengatasi pandemi di negeri ini juga bisa gagal," tambahnya.

Ia menilai pemerintah sebenarnya mampu merealisasikan target vaksinasi kepada 181,5 juta masyarakat. Asalkan, program ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan demi kepentingan bersama.

"Saya berpandangan bahwa sebenarnya pemerintah mampu (capable) untuk mengelola vaksinasi ini dengan baik. Syaratnya, lakukan manajemen krisis yang efektif serta bekerja siang dan malam. Bukan business as usual," ungkap eks Ketua Umum Partai Demokrat itu.

SBY Singgung Tantangan Vaksinasi dan Jangan Bebankan Lagi Utang Negara

Bicara soal vaksinasi di berbagai daerah, SBY mengaku sudah memahami tantangan yang akan dihadapi pemerintah. Seperti faktor geografis Indonesia sebagai negara kepulauan hingga demografi yang bisa menjadi hambatan.

"Saya mengetahui tantangan dan kompleksitas vaksinasi untuk rakyat Indonesia. Misalnya, faktor geografi, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan. Juga dari segi demografi, mengingat penduduk Indonesia tersebar di berbagai pelosok Tanah Air dan sebagian daripadanya sulit dijangkau," jelas SBY.

Petugas melakukan bongkar muat vaksin corona Sinovac saat tiba di Instalasi Gudang Farmasi dan Perlengkapan Kesehatan Kalsel, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Selasa (5/1). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO

"Juga keadaan dan kesiapan infrastruktur kesehatan masyarakat di berbagai wilayah, termasuk faktor transportasi, penyimpanan dan distribusi vaksin serta elemen logistik yang lain. Kapan berbagai jenis vaksin yang dipesan pemerintah datang di Indonesia, sesuai kesanggupan penjualnya, juga harus menjadi bagian dari perencanaan yang realistik," lanjutnya.

SBY juga menyinggung soal anggaran yang dikeluarkan pemerintah demi mewujudkan vaksinasi COVID-19 secara gratis. Menurutnya, penyediaan vaksin yang membutuhkan anggaran besar ini janganlah sampai menambah utang dalam negeri.

"Ingat, keuangan negara dan ruang fiskal kita sungguh terbatas. Tentu negara tak bisa terus-menerus berutang, karena utang yang kian menggunung akan menambah beban ekonomi yang kini bebannya sudah sangat berat, " kata SBY.

Ia pun berpesan agar vaksin corona yang akan diberikan kepada masyarakat harusnya terjamin khasiat dan keamanannya. Sehingga, bisa secara efektif menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia.

"Saya yakin rakyat Indonesia, termasuk saya, sangat berharap pemerintah dapat melakukan vaksinasi nasional ini dengan baik. Harus sukses dan tak boleh gagal, karena itulah jalan bagi pengakhiran pandemi di negeri ini," pungkasnya.

***

Saksikan video menarik di bawah ini.