SBY Tak Diundang ke Ijtima Ulama karena Tak Pernah Temui Rizieq Syihab

Ketua GNPF Ulama, M Yusuf di acara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional di Jakarta Barat. (Foto: Adhim/kumparan)

Forum Ijtima ulama yang membahas capres dan cawapres dihadiri oleh lima ketua umum partai politik yakni Ketua umum Partai Gerindra, PKS, PBB, PAN dan Partai Berkarya.

Tak ada perwakilan Partai Demokrat (PD) yang hadir. Padahal Demokrat sudah bersiap menjalin koalisi dengan Gerindra, PKS, dan PAN.

Ketua umum Gerakan Nasional Pengawal Fatma Ulama (GNPF) Yusuf Muhammad Martak mengungkapkan, Partai Demokrat tidak diundang karena Demokrat tidak pernah berkunjung kepada Imam Besar FPI Rizieq Syihab.

Yusuf menjelaskan, ide ijtima ulama digagas setelah kelima perwakilan para parpol itu berkunjung menemui Rizieq Syihab di Mekkah.

"Kalau seandainya kemarin itu dari Partai Demokrat khususnya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung pada Habib Rizieq, undangan pasti keluar," kata Yusuf di sela acara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional di Hotel Menara Peninsula, Jakarta Barat, Sabtu (28/7).

Ia mengakui bahwa yang diundang hanya Ketua umum dan Sekjen partai yakni Partai Gerindra, PKS, PAN, PBB dan Partai Berkarya.

"Kami sebagai panitia juga tidak siap dengan itu, karena memang awalnya ijtima ini dirancang mengakomodir, mengajak lima partai itu secara bersama-sama karena Demokrat kami lihat awal-awalnya masih belum menentukan arah, dan masya Allah, Demokrat juga arahnya bagus (sekarang), banyak alternatif," jelasnya.

Kendati tidak diundang bersama dengan kelima parpol tersebut, Yusuf masih membuka pintu untuk Partai Demokrat hadir dalam acara ini pada saat penutupan.

"Kalau seandainya dari Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai kebesaran hati dan kenegarawanan mau datang, ya kita buka pintu, silahkan saja, tapi kami tidak dalam kapasitas mengeluarkan undangan baru," pungkasnya.

Acara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang berlangsung 27-29 Juli 2018 di Hotel Menara Peninsula, Jakarta Barat. Acara ini pada akhirnya akan merekomendasikan capres dan cawapres dari sejumlah kalangan ulama.