Sebab Beasiswa Tak Jelas, Mahasiswa Raja Ampat Nahan Lapar hingga Tunggak Kos

Sekjen Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua (IPMA-Papua) Irto Mamoribo

M (20) salah seorang mahasiswa asal Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya bercerita harus menahan lapar karena beasiswa yang dijanjikan Pemkab Raja Ampat tak ada kejelasan.

M bersama 27 mahasiswa dan mahasiswi Raj Ampat lainnya mendatangi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY (ORI DIY), Senin (11/12). Mereka mengadukan nasib yang mereka alami.

"Uang kos uang makan itu semua ditanggung orang tua. Kemarin ada teman-teman yang belum sempat bayar kos mengingat orang tua latar belakangnya cuma nelayan," kata M.

M pun hanya bisa berhemat dari kiriman orang tua. Mau tak mau dia harus makan seadanya.

"Kadang nahan lapar. Ada yang nunggak kos 2 bulan," katanya.

Dia mengatakan dengan dia dan teman-temannya memberanikan diri mengadu ke ORI DIY agar Pemkab Raja Ampat bisa bertanggung jawab atas situasi saat ini.

Pasalnya, awal mulanya ditawarkan oleh Pemkab Raja Ampat dengan iming-iming cukup membayar Rp 5 juta dan segala biaya terpenuhi hingga wisuda.

"Orang tua juga semangat memasukkan kita ke beasiswa ini dengan dalil Rp 5 juta itu kami kasih kemudian kami akan menunjang proses awal perkuliahan sampai wisuda," katanya.

Dengan aduan ini, harapannya layanan publik di Raja Ampat bisa lebih baik lagi. Terlebih mereka datang ke Yogyakarta untuk menuntut ilmu.

Sebelumnya, Ke-28 anak ini pun dikirim ke Yogyakarta dan menjadi mahasiswa di salah satu universitas swasta di sini. Mereka berada di Yogya sejak September.

"Kita konfirmasi ke universitas bahwasanya sejauh ini tidak ada kontrak kerja sama antara pemda dan universitas. Baru sebatas wacana sedangkan anak-anak sudah dikirim ke sini," kata Sekjen Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua (IPMA-Papua) Irto Mamoribo yang mendampingi para mahasiswa.

Bisa dibilang, menurut Irto para mahasiswa ini hanya sekadar didaftarkan oleh Pemkab Raja Ampat.

"Status kejelasan beasiswa ini belum jelas. Kontribusi pemda terhadap anak-anak ini baru sebatas uang tiket yang digunakan dari Raja Ampat ke Yogya. Kontribusi pemda dalam pendidikan mereka di kampus belum ada. Karena yang terkonfirmasi biaya di kampus itu sumbernya dari yang pemda pungut ke orang tua itu," katanya.

Atas kasus ini ada 2 orang yang dilaporkan para mahasiswa ke ORI DIY. Mereka adalah seorang dari dinas pendidikan dan seorang lagi merupakan alumni dari Yogya

Kepala ORI DIY Budhi Masturi mereka berkuliah atas rekrutmen Pemkab Raja Ampat dengan iming-iming sejumlah beasiswa. Namun, ternyata proses mendapatkan beasiswa tak kunjung terealisasi.

"Justru mereka kemudian diminta uang Rp 5 juta. Ada yang Rp 8 juta juga hanya untuk diberi akses untuk mendaftar secara online program beasiswa KIP," kata Budhi.

ORI DIY akan menelusuri kasus ini termasuk berkoordinasi dengan jaringan ORI di Papua.