Sebelum Ditangkap, Duterte Sempat Hina Mahkamah Pidana Internasional

Presiden Filipina Rodrigo Duterte Foto: Ezra Acayan/Reuters

Mantan Presiden Filipina ditangkap di Manila atas tuduhan pembantaian bandar narkoba. Perang terhadap narkoba merupakan salah satu kebijakan populernya saat menjabat sebagai presiden.

Sebelum ditangkap, Duterte berada di Hong Kong untuk kampanye pemilu sela bersama putrinya yang juga Wakil Presiden Sara Duterte. Di hadapan warga Filipina yang menetap di Hong Kong, Duterte mengecam surat penangkapan yang dikeluarkan Mahkamah Internasional (ICC).

Dikutip dari AFP, Selasa (11/3), Duterte menyebut penyidik ICC sebagai anak pelacur. Meski demikian, Duterte juga menyatakan siap ditahan jika itu merupakan takdirnya.

Saat Duterte menjabat, Filipina keluar dari ICC pada 2019. Filipina juga meluncurkan penyelidikan formal pada September 2021, yang kemudian ditangguhkan 2 bulan kemudian setelah Manila mengatakan sedang memeriksa ulang ratusan kasus operasi narkoba yang menyebabkan kematian di tangan polisi, pembunuh bayaran, dan warga sipil.

Kasusnya kembali dibuka pada Juli 2023 setelah panel yang terdiri dari 5 hakim menolak keberatan Filipina bahwa ICC tidak memiliki yuridiksi.

Petugas keamanan berpatroli di bandara setelah mantan Presiden Rodrigo Duterte ditangkap di Manila, Filipina, Selasa (11/3/2025). Foto: Aaron Favila/AP Photo

Semenjak itu, pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos berkali-kali menyatakan tidak akan bekerja sama dalam penyelidikan itu. Namun, Wakil Menteri Komunikasi Presiden Claire Castro pada Minggu (9/3) mengatakan jika Interpol meminta bantuan yang diperlukan dari pemerintah, pemerintah wajib mengikutinya.

Duterte masih populer di antara warga Filipina yang mendukung solusi cepatnya dalam mengatasi kejahatan dan tetap menjadi kekuatan politik yang kuat. Ia kini kembali mencalonkan diri sebagai wali kota Davao di pemilu sela pada Mei mendatang.

Dalam beberapa kasus terkait dengan operasi narkoba yang menyebabkan kematian, hanya 9 polisi yang dihukum karena diduga membunuh tersangka narkoba.

Duterte selama masa pemerintahannya meminta pejabat menembak tersangka narkoba jika nyawa mereka dalam bahaya dan bersikeras tindakan keras itu untuk menyelamatkan keluarga dan mencegah Filipina berubah menjadi negara politik narkoba.

Dalam pembukaan Senat Filipina terhadap perang melawan narkoba pada Oktober lalu, Duterte menyatakan tidak akan meminta maaf dan tidak ada alasan atas tindakannya.

"Saya melakukan apa yang harus saya lakukan, dan percaya atau tidak, saya melakukannya untuk negara saya," katanya.