Sebelum Pamit dari Malaysia, Xi Jinping Minta Code of Conduct LCS Rampung 2026

Presiden China Xi Jinping (kiri) bersama Perdana Menteri Malaysia Anwar (kanan) menyampaikan paparan saat melakukan pertemuan kenegaraan di Istana Nasional, Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (16/4/2025). Foto: Vincent Thian/POOL/AFP

Presiden China Xi Jinping mengakhiri kunjungan kenegaraannya di Malaysia. Dalam pernyataan bersama sebelum meninggalkan Malaysia dan melanjutkan perjalanan ke Kamboja, Xi menyatakan akan bersama Malaysia berusaha menyelesaikan masalah di Laut China Selatan.

Dalam pernyataan bersama, Xi dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berharap dapat menyelesaikan negosiasi antara China dan ASEAN terkait code of conduct (tata tertib) Laut China Selatan tahun depan.

Dikutip dari Reuters, Kamis (17/4), ASEAN dan China berjanji pada 2002 akan membuat code of conduct Laut China Selatan. Namun, dimulainya diskusi penyusunan code of conduct membutuhkan waktu 15 tahun dan perkembangannya sangat lambat.

Laut China Selatan jadi sumber ketegangan antara China dan tetangganya di Asia Tenggara. Ketegangan itu mengganggu aktivitas penangkapan ikan dan eksplorasi energi di kawasan itu.

China mengeklaim seluruh kedaulatan Laut China Selatan, termasuk bagian zona eksklusif ekonomi (ZEE) Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Vietnam.

Laut China Selatan. Foto: Stringer/Reuters

Pada 2016, pengadilan abritase internasional memutuskan klaim China tidak memiliki dasar hukum internasional. Namun, China menolak putusan itu.

Lebih lanjut, Xi berharap kunjungannya ke sejumlah negara di Asia Tenggara dapat mendukung multilateralisme dan perdagangan, yang bertentangan dengan pendekatan AS dalam tarif dagang. Pernyataan bersama Xi dan Anwar Ibrahim juga menegaskan kembali seruan peningkatan kerja sama di bawah PBB, WTO, WHO, dan BRICS.

"Kedua pihak akan bersama-sama mempromosikan globalisasi ekonomi yang inklusif dan menguntungkan secara universal, memajukan fasilitas perdagangan dan investasi, dan menolak tindakan pembatasan perdagangan unilateral termasuk kenaikan tarif sepihak yang tidak konsisten dengan ketentuan WTO," kata pernyataan itu.

Malaysia juga kembali menyatakan komitmen dan dukungannya terhadap kebijakan Satu China dan tidak akan mendukung seruan apa pun untuk kemerdekaan Taiwan.

Isu Gaza juga disinggung. Kedua negara mengatakan Gaza adalah wilayah yang tidak dapat dicabut dari Palestina, dan mendesak implementasi kesepakatan gencatan senjata penuh dan efektif.