Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0
Sederet Hasil Survei Indikator: Pilkada saat Pandemi hingga 3 Besar Capres 2024
26 Oktober 2020 8:01 WIB
PerbesarADVERTISEMENT
Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis survei mengenai demokrasi, pilkada, dan pandemi, Minggu (25/10).
ADVERTISEMENT
Salah satu hasil surveinya adalah persepsi publik apakah Pilkada 2020 harus tetap dilaksanakan atau ditunda. Hasilnya, sebanyak 50,2 persen responden menilai Pilkada 2020 harus ditunda. Sementara itu sebanyak 43,4 persen publik menilai Pilkada 2020 tetap digelar pada Desember 2020.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi menjelaskan, responden yang setuju pilkada ditunda menilai Pilkada 2020 harus ditunda karena pandemi COVID-19 belum terkendali.
"Yang memilih tidak ditunda dan tetap diselenggarakan sesuai jadwal karena menilai kita tidak tahu kapan virus corona berakhir," ujar Burhanudin dalam paparannya secara virtual, Minggu (25/10).
Potensi Pemilih Datang ke TPS saat Pilkada di Tengah Corona Rendah
Survei Indikator menyimpulkan, potensi pemilih datang ke TPS di tengah pandemi corona cenderung rendah. Sebanyak 7,2 persen responden menyebut sangat kecil kemungkinan mereka akan datang ke TPS. Sementara 39,9 persen menyebut kecil kemungkinan mereka akan ke TPS. Jika ditotal maka ada 47,1 persen yang ragu datang ke TPS.
ADVERTISEMENT
Sementara itu, ada 38,1 persen responden yang menyatakan besar kemungkinan akan datang ke TPS dan hanya 2,6 persen yang menyebut sangat besar kemungkinan akan datang ke TPS. Jika ditotal maka ada 40,7 persen responden yang akan datang ke TPS.
"Jadi potensi pemilih datang ke TPS dalam situasi pandemi cenderung rendah," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi.
Survei ini juga mengukur persepsi publik soal metode pemilihan dalam Pilkada 2020. Jika pilkada tetap digelar, sebanyak 57,2 persen pemilih memilih tetap datang ke TPS. Sementara itu, 33,1 persen responden memilih pemilihan digelar secara elektronik atau e-voting.
68,7% Warga Setuju Pilkada 2020 Rawan Penyebaran Corona
Dari hasil survei, 68,7% setuju bahwa penyelenggaraan pilkada serentak pada bulan Desember 2020 sangat rawan penyebaran virus corona. Sementara ada 11,1% responden yang menjawab tidak setuju penyelenggaraan pilkada rawan penyebaran COVID-19.
ADVERTISEMENT
Dalam survei tersebut warga juga ditanya mengenai penundaan Pilkada 2020 karena situasi wabah virus corona belum terkendali dan pilkada serentak Desember 2020 tidak ditunda dan tetap diselenggarakan sesuai jadwal karena tidak tahu kapan wabah virus corona akan berakhir.
Kemudian sebanyak 53,3% responden yang berasal dari wilayah non penyelenggara Pilkada Serentak 2020 menginginkan bahwa pilkada serentak sebaiknya ditunda karena situasi wabah virus corona yang belum terkendali.
Lalu sebanyak 46,3% responden yang berasal dari wilayah yang akan diselenggarakan Pilkada 2020 menginginkan pilkada tetap dilaksanakan dan tidak ditunda.
36% Nilai RI Jadi Kurang Demokratis, Mayoritas Warga Takut Beri Pendapat
Lembaga Indikator Politik Indonesia juga merilis hasil survei mengenai perkembangan kondisi demokrasi saat ini, di bawah pemerintahan Presiden Jokowi.
ADVERTISEMENT
Hasilnya, sebanyak 36 persen responden menilai Indonesia menjadi negara yang kurang demokratis. Sementara itu, 37 persen responden menilai kondisi demokrasi di Indonesia tetap sama. Hanya 17,7 persen responden yang menjawab Indonesia menjadi lebih demokratis.
"Jadi, lebih banyak kemunduran ketimbang peningkatan," ujar Burhanudin Muhtadi.
"Tapi persepsi ini bisa benar bisa salah, tapi mempengaruhi tindakan dan evaluasi. Jadi kalau persepsi sekarang dirasakan kurang demokratis, ini sesuatu yang perlu diantisipasi," lanjut Burhanudin.
Burhanudin menjelaskan, mereka yang kurang puas dengan kinerja Jokowi cenderung menilai Indonesia menjadi kurang demokratis. Maka itu, salah satu pekerjaan rumah Jokowi adalah mendapatkan kepercayaan mereka yang kurang puas.
3 Besar Capres 2024 versi Survei Indikator: Ganjar, Prabowo, Anies
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Indikator Politik juga merilis survei terkait elektabilitas 15 kandidat kuat calon presiden di Pilpres 2024. Dari lima belas nama tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tampak menduduki posisi pertama dengan suara 18,7 persen.
Angka tersebut naik drastis jika dibandingkan survei Indikator sebelumnya yang mencapai 9,1 persen (Februari 2020), 11,8 persen (Mei 2020), dan 16,2 persen (Juli 2020).
"Survei yang digelar pada Februari 2020 ini menjadi benchmark. Waktu itu Prabowo masih unggul dengan 22,2 persen, jauh dibandingkan kandidat lainnya. Namun pada Mei 2020, suara untuk Prabowo turun signifikan," kata Burhanudin Muhtadi.
Pada bulan Mei 2020, elektabilitas Prabowo turun drastis menjadi 14,1 persen dan turun lagi menjadi 13,5 persen pada bulan Juli. Namun, suaranya kembali naik di September 2020 menjadi 16,8 persen dan membuatnya berada di urutan ke dua, di bawah Ganjar Pranowo.
ADVERTISEMENT
Selain itu, di posisi ketiga, ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang suaranya terus naik-turun sejak Februari 2020. Sedangkan di posisi keempat dan kelima, ada Wakil Ketua Umum Gerindra Sandiaga Uno dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Survei Indikator: Masyarakat Relatif Puas dengan Penanganan COVID-19
Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis survei mengenai demokrasi, pilkada, dan pandemi, Minggu (25/10). Berdasarkan survei tersebut, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 relatif meningkat.
"Dari survei tersebut, pada bulan September, angka yang puas relatif naik menjadi 66,3 persen. Sedangkan responden yang mengaku kurang atau tidak puas sama sekali turun menjadi 33 persen dari 36,6 persen di bulan Juli 2020," kata Burhanudin Muhtadi.
ADVERTISEMENT
Jika dilihat dari bulan Februari 2020, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah terkait penanganan COVID-19 memang sempat turun drastis. Pada Februari, kepercayaan publik mencapai 70,8 persen dan turun menjadi 56,4 persen di bulan Mei. Angka tersebut lalu perlahan naik hingga saat ini.
Sementara itu, di sisi lain, jumlah responden yang mengaku tidak percaya juga sempat meroket pada awal pandemi COVID-19. Dari 11,6 persen di bulan Februari, jumlah masyarakat yang tidak percaya naik menjadi 31,3 persen di bulan Mei dan 26,6 persen di bulan Juli sebelum akhirnya turun ke angka 33 persen.
Survei Indikator: Di Tengah Pandemi, Elektabilitas Gerindra, PKS, Demokrat Naik
Lembaga survei Indikator Politik Indonesia menggelar jajak pendapat tentang demokrasi, pilkada, dan pandemi, Minggu (25/10). Dalam survei tersebut, Indikator juga menanyakan soal elektabilitas partai politik jika pileg digelar saat ini.
ADVERTISEMENT
Hasilnya, ada tiga partai politik yang suaranya naik pada bulan September. Yaitu, Gerindra (21,1 persen), PKS (5,9 persen), dan Partai Demokrat (5,9 persen).
"Partai Gerindra kenaikannya cukup signifikan dari Juli 2020 yang mencapai 17,7 persen, menjadi 21,1 persen di bulan September 2020," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi, Minggu (25/10).
Jika dijabarkan, elektabilitas Gerindra di 2020 sebenarnya sempat turun dari 16,2 persen di bulan Februari menjadi 15,2 di bulan Mei. Namun, setelah itu, elektabilitasnya kembali naik menjadi 17,7 persen di bulan Mei dan 21,1 persen di bulan September.
Hal yang sama juga terjadi pada PKS dan Partai Demokrat yang elektabilitasnya sempat turun di bulan Mei. Perolehan suara kedua partai tersebut lalu mulai naik pada Juli 2020 hingga saat ini, September 2020, dengan perolehan 5,9 persen untuk PKS dan 5,9 persen untuk Partai Demokrat.
ADVERTISEMENT