Sejarah Baru, 314 Perempuan di Jepang Maju Pemilu

17 Oktober 2024 14:02 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ilustrasi perempuan Jepang. Foto: Shutter Stock
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi perempuan Jepang. Foto: Shutter Stock
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Jumlah kandidat perempuan dalam pemilu Jepang kali ini mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Sebanyak 314 perempuan maju memperebutkan kursi di majelis rendah (setara DPR), mencatatkan proporsi 23 persen dari total 1.344 kandidat, menurut laporan media lokal pada Rabu (16/10).
ADVERTISEMENT
Ini merupakan lonjakan signifikan dibanding pemilu sebelumnya, dengan dorongan besar datang dari Perdana Menteri Shigeru Ishiba.
Dikutip dari AFP, ia berupaya memperkuat citra Partai Demokrat Liberal (LDP) dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, menggantikan beberapa mantan anggota parlemen yang terlibat skandal.
Rekor baru ini melampaui catatan sebelumnya pada pemilu 2009, yang hanya melibatkan 229 kandidat perempuan.
Meski meningkat, posisi perempuan di kepemimpinan masih tergolong jarang di Jepang, yang menempati peringkat ke-118 dari 146 negara dalam laporan Kesenjangan Gender Global Forum Ekonomi Dunia 2024.
Shigeru Ishiba. Foto: Hiro Komae/AP Photo
Kabinet Ishiba, misalnya, hanya diisi oleh dua perempuan dari 20 anggota. Namun, pemerintah Jepang telah menargetkan 35 persen kandidat perempuan pada pemilu 2025 mendatang, sebuah upaya untuk memperbaiki ketimpangan gender di panggung politik.
ADVERTISEMENT
Menurut Momoko Nojo, pemimpin organisasi No Youth No Japan, partai politik di Jepang masih sangat didominasi laki-laki, yang menyulitkan perempuan untuk mencalonkan diri.
“Banyak perempuan juga terjebak dalam peran perawatan di rumah, membuat mereka kesulitan menjadi politisi,” ungkap Nojo, seperti dikutip dari AFP.
Di tengah momentum ini, komite PBB untuk kesetaraan gender sedang meninjau hak-hak perempuan di Jepang dan diperkirakan akan mengeluarkan rekomendasi terbaru kepada pemerintah Jepang setelah pertemuan di Jenewa.