Sejarah Tercerainya China-Taiwan, Dulu Bersatu Kini Tak Saling Sapa

Kolase foto: Bendera China dan Taiwan. Foto: AFP

Ketegangan antara China dan Taiwan meningkat akibat kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi, pada Selasa (2/8) pekan ini.

Terdapat perbedaan pendapat antara pihak China dan Taiwan. Pemerintah China menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri (separatis) dan pada akhirnya akan kembali menjadi bagian dari China.

Sementara Taiwan menganggap pulau mereka sudah memiliki pemerintahannya sendiri dan menjadi negara berdaulat yang terpisah dari China, terlepas dari apakah kemerdekaan mereka secara resmi dideklarasikan atau tidak.

Meski demikian, pada beberapa dekade yang lalu, kedua negara merupakan bagian dari satu negara kesatuan, China. Lantas, apa yang menyebabkan kedua pihak tercerai-berai? Dan mengapa hubungan antar keduanya tidak kunjung membaik?

Kilas Balik ketika Pemimpin China dan Taiwan Bertemu Saat Perang Dunia II Saat Perang Dunia II hampir berakhir pada tahun 1945, pemimpin Tiongkok Chiang Kai-shek dari Partai Nasionalis bertemu dengan pemimpin Komunis Mao Tse-tung di Chongqing, China.

Pada 1946, Kaum Nasionalis melancarkan serangan besar-besaran di wilayah Komunis, menandai dimulainya kembali perang saudara. Mao dan Chiang tidak pernah bertemu lagi. Perang saudara ini menyebabkan perpecahan besar pada 1949.

Sekitar 1,5 juta orang pengikut kaum Nasionalis dan Kuomintang (KMT) melarikan diri ke Taiwan dan mendirikan pemerintahan di sana, yang pada dasarnya memisahkan pulau itu dari daratan yang dikuasai Komunis.

Presiden China Xi Jinping ditampilkan selama pertunjukan teater berjudul "Perjalanan Hebat" yang diadakan di Stadion Nasional di Beijing, Senin (28/6). Foto: Kyodo/via REUTERS

Kelompok ini, yang disebut sebagai Daratan China, mendominasi politik Taiwan selama bertahun-tahun meskipun mereka hanya mencakup 14 persen dari populasi. Chiang mendirikan pemerintahan di pengasingan di Taiwan yang dipimpinnya selama 25 tahun kemudian.

Putra Chiang, Chiang Ching-kuo, yang menduduki jabatan usai ayahnya meninggal, telah mengizinkan lebih banyak demokratisasi di bawah kekuasaannya. Namun di saat bersamaan, ia menghadapi perlawanan dari amarah penduduk lokal yang dulu berada di bawah pemerintahan otoriter.

Kemudian, Presiden Lee Teng-hui, yang dikenal sebagai Bapak Demokrasi Taiwan, memimpin perubahan konstitusi. Ini membuka jalan bagi pemilihan presiden non-KMT pertama di pulau itu, Chen Shui-bian, pada 2000.

Kemerdekaan Taiwan Masih Belum Diakui oleh Banyak Negara

Taiwan yang nama resminya adalah Republik Tiongkok (ROC) ini memiliki konstitusinya sendiri, para pemimpinnya dipilih secara demokratis, dan terdapat sekitar 300.000 tentara bersenjatanya yang aktif. Namun hingga kini, masih ada ketidaksepakatan dan kebingungan terkait pemerintahan Taiwan itu sendiri.

Pemerintahan di pengasingan ROC Chiang pada awalnya mengeklaim mewakili seluruh China yang ingin didudukinya kembali. Taiwan memegang kursi China di Dewan Keamanan PBB dan diakui oleh banyak negara Barat sebagai satu-satunya pemerintah China.

Tetapi pada tahun 1970-an, beberapa negara mulai berargumen bahwa pemerintah Taipei tidak dapat lagi dianggap sebagai perwakilan satu-satunya dari ratusan juta orang yang tinggal di daratan Tiongkok.

Sejumlah demonstran berkumpul menggelar dukungan untuk menyambut kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi, di Taipei, Taiwan, Selasa (2/8/2022). Foto: Ann Wang/Reuters

Kemudian pada tahun 1971, PBB mengalihkan pengakuan diplomatik ke Beijing dan pemerintah ROC dipaksa keluar. Pada tahun 1978, China juga mulai membuka jalur ekonominya.

Menyadari peluang perdagangan dan kebutuhan untuk mengembangkan hubungan, Amerika Serikat secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Beijing pada 1979.

Sejak itu, jumlah negara yang mengakui Taiwan sebagai ROC secara diplomatis turun drastis menjadi sekitar 15 negara, yakni negara-negara yang tidak memiliki hubungan resmi dengan Beijing.

Ke-15 negara itu antara lain: Belize, Guatemala, Haiti, Tahta Suci, Honduras, Kepulauan Marshall, Nauru, Nikaragua, Palau, Paraguay, St Lucia, St Kitts dan Nevis, St Vincent dan Grenadines, Swaziland dan Tuvalu.

Kini, meski memiliki semua ciri negara merdeka dan sistem politik yang berbeda dari China, status hukum Taiwan tetap masih belum jelas.

China Tak Pernah Mengakui Kemerdekaan Taiwan

Selama bertahun-tahun, jauh sebelum Pelosi tiba di Taipei, Beijing telah menegaskan pihaknya suatu saat nanti akan merebut Taiwan kembali dengan segala cara (reunifikasi).

"Reunifikasi adalah tren sejarah dan itu adalah jalan yang benar," kata Xi pada Rabu (2/1/2019), dikutip dari The Guardian. "Kemerdekaan Taiwan adalah pembalikan sejarah dan jalan buntu," sambung dia.

Presiden China Xi Jinping telah meningkatkan tekanan di Taiwan yang kini menganut sistem pemerintahan demokratis, sejak Presiden Taiwan Tsai Ing-wen, dari partai Progresif Demokratik pro-kemerdekaan, menjadi kepala negara pada 2016 lalu.

"Semua orang di Taiwan harus dengan jelas mengakui bahwa kemerdekaan Taiwan hanya akan membawa bencana besar bagi Taiwan," tegas Xi.

Prinsip China soal hanya ada 'satu China' kembali ditegaskan beberapa tahun kemudian. Dalam sebuah pernyataan resmi yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada Selasa (2/8/2022), pihaknya menyatakan prinsip tersebut tak akan pernah berubah.

Presiden China Xi Jinping memberi penghargaan untuk tenaga medis yang berjuang melawan virus corona, di Aula Besar Rakyat di Beijing, China, (8/9). Foto: Carlos Garcia Rawlins/REUTERS

"Hanya ada satu Tiongkok di dunia, Taiwan adalah bagian yang tidak dapat dicabut dari wilayah Tiongkok, dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok adalah satu-satunya pemerintahan sah yang mewakili seluruh Tiongkok," bunyi pernyataan tersebut, sebagaimana dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Tiongkok merupakan nama lain dari China.

"Hal ini telah diakui secara jelas oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2758 tahun 1971. Sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, 181 negara telah menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok berdasarkan prinsip satu Tiongkok," sambung isi pernyataan itu.

"Prinsip 'satu China' adalah konsensus universal masyarakat internasional dan norma dasar dalam hubungan internasional," terang pernyataan tersebut.

Taiwan Tolak Mentah-mentah Prinsip 'satu China'

Terkait prinsip 'satu China' itu, selama bertahun-tahun pihak Taiwan secara konsisten meresponsnya dengan dingin. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen sebagai penggerak demokrasi menegaskan bahwa Taiwan adalah negara merdeka yang berdaulat dan terpisah dari China.

"Saya menyerukan China untuk berani mengambil langkah menuju demokrasi sehingga mereka benar-benar dapat memahami rakyat Taiwan," tulis Tsai di Twitter pada Januari 2019.

Ketua DPR AS Nancy Pelosi menghadiri pertemuan dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen di kantor kepresidenan di Taipei, Taiwan, Rabu (3/8/2022). Foto: Kantor Kepresidenan Taiwan/Handout via Reuters

"Saya menyerukan kepada China bahwa harus menghadapi realitas keberadaan Republik China (Taiwan)," katanya, menggunakan nama resmi Taiwan.

"Beijing harus menghormati komitmen 23 juta orang Taiwan terhadap kebebasan dan demokrasi," tegas Tsai.

Kemudian pada tahun berikutnya, dalam pidato pelantikan Tsai sebagai Presiden Taiwan periode kedua, ia kembali menegaskan ketidaksetujuannya terhadap prinsip 'satu China'.

"Di sini, saya ingin mengulangi kata-kata 'perdamaian, kesamaan nilai, demokrasi, dan dialog'. Kami tidak akan menerima penggunaan 'satu negara, dua sistem' oleh otoritas Beijing untuk menurunkan peringkat Taiwan dan merusak status quo lintas selat. Kami berpegang teguh pada prinsip ini," kata Tsai pada Rabu (20/5/2022), dikutip dari France24.

Semenjak penolakan Tsai terhadap prinsip 'satu China' pada 2019 itu, Beijing turut menolak untuk melanjutkan pembicaraan resmi dengan Taipei.

Tsai konsisten dalam prinsipnya bahwa Taiwan adalah negara merdeka yang disebut 'Republik Tiongkok', nama resminya, dan tidak ingin menjadi bagian dari 'Republik Rakyat Tiongkok' yang dikuasai oleh Beijing.

Hingga kini, ketegangan antara kedua negara semakin berlanjut dan memanas sejak Taipei makin meminta dukungan kepada Amerika Serikat.