Sejarah Tercipta, Najla Bouden Jadi PM Perempuan Pertama di Tunisia

Perdana Menteri Tunisia yang baru diangkat Najla Bouden Romdhane, di Tunis, Tunisia, Rabu (29/9). Foto: Tunisian Presidency/Handout via REUTERS

Presiden Tunisia, Kais Saied, menunjuk Najla Bouden Romdhane sebagai perdana menteri pada Rabu (29/9). Dengan ini, Bouden menjadi perdana menteri perempuan pertama negara mayoritas Muslim itu.

“Presiden Republik Tunisia Kais Saied memerintahkan Najla Bouden membentuk pemerintahan sesegera mungkin,” demikian tertulis dalam keterangan resmi kantor kepresidenan Tunisia, dikutip dari AFP.

Bouden (63) adalah eks Direktur di PromESsE, sebuah proyek reformasi pendidikan. Sebelumnya, Bouden pernah memegang jabatan senior di Kementerian Pendidikan Tinggi Tunisia.

Wanita dari Kota Kairouan, Tunisia, ini adalah seorang ahli geologi yang memegang gelar doktor. Ia juga merupakan dosen di institut teknik nasional Tunisia.

Saied berulang kali menegaskan, penunjukan seorang perempuan sebagai PM adalah hal bersejarah, kehormatan bagi Tunisia, serta penghormatan bagi kaum wanita Tunisia.

Presiden Tunisia Kais Saied bertemu dengan Perdana Menteri yang baru diangkat Najla Bouden Romdhane, di Tunis, Tunisia, Rabu (29/9). Foto: Tunisian Presidency/Handout via REUTERS

Pada 25 Juli 2021 lalu, Saied memecat pemerintahan eks PM Hichem Meichi, menangguhkan parlemen, mencabut imunitas anggota parlemen, dan mengambil alih pengadilan Tunisia.

Hal tersebut dilakukan usai Tunisia menghadapi kebuntuan politik, bersamaan dengan krisis ekonomi dan lonjakan kematian akibat COVID-19.

Pada pekan lalu, Saied akhirnya mengambil tindakan yang membuat dirinya dapat memerintah lewat dekret. Pemerintahan melalui dekret adalah model pemerintahan yang mengizinkan pengumuman undang-undang oleh satu orang atau kelompok tertentu.

Dengan pemerintahan ini, pimpinan negara dapat mengubah Undang-undang secara arbiter tanpa persetujuan badan legislatif.

Saied terus menerus didesak oleh publik untuk membentuk sebuah pemerintahan.

Merespons seruan tersebut, dalam sebuah video yang dirilis oleh kantor kepresidenan, Saied menemui Bouden dan memerintahkannya untuk membentuk kabinet pemerintahan dalam beberapa jam atau hari ke depan.

Bagi Presiden Tunisia tersebut, misi utama dari pemerintahan baru ini adalah mengakhiri korupsi dan kekacauan yang sudah tersebar di banyak institusi negara.

Presiden Tunisia Kais Saied bertemu dengan Perdana Menteri yang baru diangkat Najla Bouden Romdhane, di Tunis, Tunisia, Rabu (29/9). Foto: Tunisian Presidency/Handout via REUTERS

Bouden sendiri menjadi PM ke-10 Tunisia sejak penggulingan kekuasaan diktator Zine El Abedine Ben Ali pada 2011.

Negara ini sempat memperoleh acungan jempol dari komunitas internasional atas transisi dari kediktatoran ke demokrasi.

Namun, banyak warga Tunisia yang merasakan perbaikan kondisi hidup di era demokrasi. Bahkan, mereka merasa kecewa dengan proses politis yang justru korup dan kacau.