Sejumlah Menteri Tak Upacara di Istana, Disebar ke Daerah Terdampak Gempa NTT

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Menko PMK Pratikno usai rapat kordinasi penanganan gempa NTT di Kantor Bupati Manggarai Barat, Minggu (16/8/2026). Foto: Rayyan Farhansyah/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menko PMK Pratikno usai rapat kordinasi penanganan gempa NTT di Kantor Bupati Manggarai Barat, Minggu (16/8/2026). Foto: Rayyan Farhansyah/kumparan

Menko PMK Pratikno mengatakan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih tidak akan mengikuti upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (17/8). Mereka akan dibagi ke sejumlah daerah untuk mengikuti upacara sekaligus mengawal penanganan gempa NTT.

Hal itu disampaikan Pratikno usai rapat koordinasi penanganan gempa NTT di Kantor Bupati Manggarai Barat, Minggu (16/8). Rapat tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen. Pol. Dr. Rudi Darmoko, serta pejabat-pejabat terkait.

“Perlu kami sampaikan juga kita akan membagi tugas ke lapangan dan kemudian kita besok akan upacara tidak di Jakarta tapi kita akan ikut upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan di daerah, berbagai daerah ini. Jadi kita bagi tugas ke daerah untuk mengawal sesuai dengan tupoksi kita mengawal isu-isu krusial di daerah tersebut. Tapi kami akan terus berkoordinaswalaupun kita di tempat yang berbeda ya,” kata Pratikno.

Pratikno mengatakan pembagian tugas tersebut dilakukan agar pemerintah pusat dapat langsung mengawal persoalan-persoalan krusial di daerah terdampak bencana.

“Hadir ke sini atas perintah Bapak Presiden untuk memberikan dukungan penuh terhadap proses tanggap darurat dan juga nanti rehab-rekon,” ujarnya.

Menurut Pratikno, pemerintah pusat mengerahkan tim secara penuh untuk memastikan penanganan bencana berjalan terkoordinasi. Pemerintah juga menyiapkan posko nasional serta posko di sejumlah daerah untuk mengawal distribusi bantuan dan program tanggap darurat.

Dalam tahap tanggap darurat, pemerintah memprioritaskan penyelamatan warga serta pemulihan infrastruktur yang rusak, seperti jalan, jembatan, rumah sakit, listrik, hingga jaringan internet.

“Dan kita tentu saja tidak hanya ingin membuat pembangunan itu kembali seperti semula, tapi kita juga berusaha untuk membangun lebih baik di pasapungan, sehingga daerah ini menjadi lebih tangguh dalam mengalami bencana,” kata Pratikno.