Sejumlah Pilkada yang Diputuskan Pemungutan Suara Ulang oleh Mahkamah Konstitusi

Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Shutterstock

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan sengketa Pilkada 2024, Senin (24/2). Hasilnya, sejumlah pilkada harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Berikut sejumlah Pilkada 2024 yang harus dilakukan PSU berdasarkan keputusan MK.

Pilbup Serang

Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan kemenangan istri Menteri Desa (Mendes) Yandri Susanto, Ratu Zakiyah, di Pemilihan Bupati Serang. MK memerintahkan KPU menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Serang.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan di Gedung MK, Senin (24/2).

"Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024," sambungnya.

Suhartoyo memerintahkan KPU Kabupaten Serang untuk melaksanakan PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Serang dengan mendasarkan pada DPT, DPTb, dan DPT tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024.

"Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam Waktu paling lama 60 hari sejak putusan a quo diucapkan," kata Suhartoyo.

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan telah terjadi pelanggaran yang terstruktur dan masif terkait dengan Pilbup Serang.

Pilbup Pasaman

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo memimpin sidang pengucapan putusan sela (dismissal) sengketa Pilkada 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/2/2025). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO

MK memutuskan mendiskualifikasi Calon Wakil Bupati Pasaman nomor urut 01 Anggit Kurniawan Nasution. Dalam putusannya, MK menilai Anggit tidak jujur dan terbuka mengenai statusnya sebagai mantan terpidana.

"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusannya, di Gedung MK, Jakarta, Senin (24/2).

"Menyatakan diskualifikasi terhadap Anggit Kurniawan Nasution sebagai Calon Wakil Bupati Pasaman dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024," lanjut dia.

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa Anggit mestinya menyampaikan secara terbuka ke publik ihwal statusnya sebagai mantan terpidana.

MK menilai ketidakjujuran itu terlihat dari Anggit yang membiarkan surat keterangan tidak pernah dipidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Belakangan, surat itu telah dikoreksi oleh PN Jakarta Selatan.

Selain itu, Suhartoyo menyebut bahwa Mahkamah juga telah menemukan adanya upaya Anggit menyembunyikan statusnya, dengan tidak mengoreksi surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang menyatakan dirinya tidak pernah melakukan perbuatan kriminal.

Suharto menyebut, seharusnya Anggit dapat menolak diterbitkannya SKCK itu lantaran terbit jauh sebelum penetapan pasangan calon.

Dengan pertimbangan itu, MK menilai bahwa pencalonan Anggit sebagai calon Wakil Bupati Pasaman telah cacat hukum dan tidak memenuhi syarat. Adapun pasangan Welly Suhery dan Anggit ini diusung oleh koalisi PAN, PBB, PDIP dan PKB.

Pilbup Mahakam Ulu

Ilustrasi Pemilu. Foto: Dok Kemenkeu

MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh pasangan calon Novita Bulan dan Artya Fathra Marthin dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Novita dan Artya merupakan paslon nomor urut 02 di Pilbup tersebut yang menggugat KPU atas sejumlah kecurangan yang terjadi di Pilbub Mahakam Ulu.

Adapun pihak terkait yang didalilkan melakukan kecurangan yakni pasangan calon nomor urut 03 Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah. Pasangan ini peraih suara terbanyak di Pilbup tersebut.

Dalam putusannya, Ketua MK Suhartoyo menyatakan Pilbub Mahakam Ulu penuh kecurangan dan menyatakan paslon nomor urut 03 didiskualifikasi dari Pilbup.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Suhartoyo saat membacakan putusan di Mahkamah Konstitusi, Senin (24/2).

Suhartoyo menyatakan batal Putusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Mahakam Ulu 2024 tertanggal 6 Desember 2024.

"Menyatakan didiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 dari kepesertaan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Mahakam Ulu 2024," kata Suhartoyo.

MK kemudian memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan tetap menggunakan DPT, DPTb dan DPK yang digunakan dalam pemilu 27 November 2024 yang diikuti oleh pasangan alon Yohanes Avun dan Juan Jenau; Pasangan calon Novita Bulan dan Artya Fathra Marthin serta pasangan calon baru yang diajukan parpol atau gabungan parpol pengusung paslon nomor 03.

Pilbup Tasikmalaya

Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto mengikuti upacara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Bupati Tasikmalaya di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin (3/12/2018). Foto: M Agung Rajasa/ANTARA FOTO

MK mendiskualifikasi calon bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto, dari Pilkada 2024. Ade dinilai telah menjabat dua periode sebagai bupati sehingga tidak bisa mencalonkan diri lagi dalam pilkada 2024.

"Menyatakan diskualifikasi terhadap H. Ade Sugianto sebagai calon Bupati Tasikmalaya dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati Tasikmalaya tahun 2024," kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan di Gedung MK.

MK juga memutus membatalkan keputusan KPU Tasikmalaya tentang penetapan pemenang pilkada, penetapan calon peserta pilkada, dan penetapan nomor urut pilkada.

Kemudian memerintahkan partai pendukung pasangan Ade Sugianto-Lip Miptahul Paoz mencari pengganti calon bupati. Sementara tetap mempertahankan Lip Miptahul Paoz sebagai calon wakil bupati Tasikmalaya 2024.

Selain itu, memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Ade Sugianto sebagai calon bupati. PSU dilakukan dalam kurun waktu 60 hari sejak putusan dibacakan.

Pilkada Banjarbaru

Ilustrasi gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Aditia Noviansyah

MK memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan sengketa Pilkada Banjarbaru 2024 yang dilayangkan oleh Koordinator Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan Muhamad Arifin.

Dalam putusannya, MK memerintahkan KPU Kota Banjarbaru untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) dengan memuat kolom paslon nomor urut 1 Erma Lisa Halaby dan Wartono melawan kolom kosong.

"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusannya, di ruangan sidang Gedung MK, Senin (24/2).

Dalam pelaksanaan PSU itu, MK memerintahkan KPU Kota Banjarbaru agar tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Pindahan yang sama dengan hari pemungutan suara 27 November 2024.

"Dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 kolom yang terdiri atas 1 kolom yang mencantumkan pasangan calon nomor urut 1 Erma Lisa Halaby dan Wartono, dan 1 kolom kosong yang tidak bergambar," kata Suhartoyo.

Proses pemilihan itu, kata dia, dilaksanakan dan dihitung sebagaimana mekanisme pemilihan dengan satu pasangan calon dan dilaksanakan dalam waktu 60 hari sejak putusan diucapkan Mahkamah.

Pilgub Papua

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh (kiri) dan Guntur Hamzah (kanan) memimpin sidang hari kedua perselisihan hasil pemilihan pilkada di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (9/1/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

MK mendiskualifikasi calon wakil gubernur Papua, Yermias Bisai, karena tidak jujur dan beritikad baik dalam memenuhi persyaratan maju Pilkada. Yeremias merupakan pasangan calon gubernur Benhur Tommy Mano usungan PDIP. Keduanya menang dalam Pilgub Papua 2024.

Dalam putusannya, MK mengabulkan sebagian permohonan Perkara Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2 Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen.

"Dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan sengketa Pilkada 2024 dikutip dari laman MK, Senin (24/2).

MK membatalkan putusan KPU yang memenangkan Benhur dan Yermias. Kemudian, MK memerintahkan KPU Provinsi Papua melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan menggunakan DPT, DPTb dan DPT tambahan sesuai pemilu 27 November 2024.

Pemilu diikuti Pasangan Calon Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen serta pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Yermias Bisai.

PSU harus selesai dalam tenggang waktu 6 bulan sejak putusan dibacakan. MK meminta KPU melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Papua, Bawaslu, hingga Kepolisian.

Pilbup Kukar

Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah. Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

MK memutuskan untuk mendiskualifikasi calon Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nomor urut 1, Edi Damansyah, dari Pilbup Kutai Kartanegara 2024. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa Edi Damansyah telah menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara selama dua periode.

"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusannya, di Gedung MK, Jakarta, Senin (24/2).

"Menyatakan diskualifikasi Edi Damansyah sebagai Calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024," lanjut dia.

Dalam putusan tersebut, MK memerintahkan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar pemungutan suara ulang (PSU). PSU tersebut harus dilakukan dalam waktu 60 hari sejak putusan diucapkan.

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah memaparkan bahwa masa jabatan yang dihitung satu periode yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan kepala daerah. Hal tersebut tidak membedakan masa jabatan yang telah dijalani, baik yang dijalankan oleh pejabat definitif ataupun oleh pejabat sementara.

Selain itu, dalam Putusan MK Nomor 129/PUU-XXI/2024 menyatakan masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.

Guntur menyatakan bahwa seharusnya masa jabatan Edi dihitung sejak diterbitkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 131/13/B.PPOD. II/Tahun 2017 tentang Penugasan Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara tanggal 10 Oktober 2017.

Saat itu, Edi menjabat sebagai Wakil Bupati Kutai Kertanegara dan sekaligus ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Kutai Kertanegara.

Dengan demikian, Hakim Guntur menekankan bahwa periode pertama Edi Damansyah terhitung sejak 10 Oktober 2017 hingga 25 Februari 2021, yaitu selama 3 tahun 4 bulan 15 hari atau telah lebih dari 2 tahun 6 bulan.

Pilbup Pesawaran

Warga menggunakan hak politiknya ketika mengikuti Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2019 di TPS 02, Pasar Baru, Jakarta, Sabtu (27/4). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

MK mendiskualifikasi calon Bupati Aries Sandi Darma Putra dalam Pilbup Pesawaran 2024. Dalam putusannya, MK menilai keabsahan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) Aries Sandi tidak sah.

Dalam putusan itu, MK menyatakan bahwa Aries tidak memenuhi syarat ijazah SLTA/sederajat sebagai syarat pencalonan bupati.

"Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dari pasangan calon nomor urut 1 Aries Sandi Darma Putra dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024," kata Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan, di Gedung MK, Jakarta, Senin (24/2).

Dalam putusan itu, MK juga memerintahkan KPU Kabupaten Pesawaran untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU).

PSU tersebut nantinya akan diikuti oleh pasangan Nanda Indira-Antonius Muhammad Ali melawan pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Aries Sandi-Supriyanto.

"Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah selesai diselenggarakan dalam tenggang waktu 90 hari sejak dibacakan," kata Suhartoyo.