Sejumlah Tokoh Agama Deklarasikan Pemilu 2024 Damai, Tolak Politisasi Agama
ยทwaktu baca 4 menit
PerbesarPerwakilan tokoh agama melakukan deklarasi bersama, menyerukan Pemilu 2024 damai dan berkualitas. Deklarasi ini merupakan komitmen para tokoh agama untuk memastikan budaya damai, rukun, dan solid, bebas dari politisasi agama.
Pembacaan deklarasi dilakukan dalam Simposium Nasional Umat Beragama di Sekolah Partai PDI PDIP, Lenteng Agung, Selasa (21/3). Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri turut menyaksikan deklarasi tersebut secara virtual.
"Untuk menjaga tegaknya Negara Pancasila, maka kami peserta Simposium Nasional Umat Beragama, yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2023, menyepakati perlunya membangun kedamaian dalam kehidupan beragama guna lebih meningkatkan soliditas dan solidaritas berbangsa tanpa diskriminasi dan tanpa politisasi agama," ujar Ketua PP Muhammadiyah Bidang Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri Prof. Dr. KH. Syafiq A. Mughni, membacakan isi deklarasi.
Turut mendampingi KH Syafiq saat pembacaan deklarasi yakni Fatah S Massinai dari Ahlul Bait Indonesia, Rio Sidauruk dari Sekretaris DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Hafizurrahman Danang PB dari Ahmadiyah dan Romo Hans Jeharut dari Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI).
Ada pula, Pdt Gomar Gultom dari Persekutuan Gereja-gereja Indonesia dan Prof Dr. KH. Hamka Haq dari Baitul Muslimin Indonesia. Sementara, Mayjend TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya dari Parisada Hindu Dharma Indonesia dan WS. Budi Santoso Tanuwibowo dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia hadir secara virtual.
Para tokoh agama menyadari bahwa diskriminasi dan politisasi agama sangat bertentangan dengan ideologi Negara Pancasila dan dapat berimbas pada disintegrasi bangsa.
Atas dasar itu, segala bentuk gagasan yang mengarah kepada politisasi agama, atau politik identitas diskriminatif atas nama agama, harus dihindari. Terlebih dalam pagelaran pemilu 2024.
"Demi tegaknya Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas para tokoh dalam deklarasi.
Ketua Panitia Acara Simposium Nasional, Irvansyah, mengatakan memasuki tahun politik yang penuh dinamika harus menjadi perhatian semua kalangan. Ia prihatin, momentum politik kerap dijadikan kelompok tertentu untuk mengusik perbedaan di kalangan masyarakat, utamanya dengan isu-isu keagamaan.
"Menggunakan politisasi agama untuk kepentingan politik yang menghalalkan segala cara meski imbasnya adalah perpecahan atau konflik yang mengatasnamakan agama," tegas Irvansyah.
Simposium ini digelar DPP PDIP melalui Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi). Acara ini didukung para tokoh agama yakni Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. KH. Haedar Nashir, Ketua Umum Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) Dra. Siti Hartati Murdaya, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayjen TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya.
Ada pula Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) WS Budi Santoso Tanuwibowo hingga Tokoh Lintas Agama Prof. Dr. H. Alwi Abdurrahman Shihab.
Berikut isi lengkap pernyataan Deklarasi Dukungan Kampanye Pemilu Tanpa Politisasi Agama:
Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, tanah air Indonesia menjadi rumah bagi sebuah bangsa besar dan majemuk, dengan populasi lebih dari seperempat miliar jiwa.
Wilayahnya terbentang dari Sabang sampai Merauke, di dalamnya terhimpun sekitar 17.000 pulau di atas hamparan laut lebih 3 juta km2, dengan keragaman penghuni tidak kurang dari 1.300 suku, ratusan agama dan atau kepercayaan, dengan sebanyak 715 bahasa serta budaya yang jumlahnya ratusan pula.
Tak ada kekuatan yang dapat menghimpun bangsa yang demikian raksasa kecuali atas kehendak Tuhan dan kesadaran bersama sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia.
Sejarah bangsa kita telah membuktikan bahwa Pancasila telah benar-benar menjadi ideologi yang telah mempersatukan kesadaran kita sebagai satu bangsa, dalam sebuah Negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk menjaga tegaknya Negara Pancasila, maka kami peserta Simposium Nasional Umat Beragama, yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2023, menyepakati perlunya membangun kedamaian dalam kehidupan beragama guna lebih meningkatkan soliditas dan solidaritas berbangsa tanpa diskriminasi dan tanpa politisasi agama.
Kami sadar bahwa diskriminasi dan politisasi agama, sangat bertentangan dengan ideologi Negara Pancasila, dan pada gilirannya akan melahirkan disintegrasi bangsa.
Untuk itu, maka segala bentuk gagasan yang mengarah kepada politisasi agama, atau politik identitas diskriminatif atas nama agama, seharusnya kita hindari, demi tegaknya Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jakarta 21 Maret 2023.