Sekda Uus Jadi Inspektur Upacara Harkitnas, Pramono: Ini Bentuk Penghormatan ASN
·waktu baca 2 menit
PerbesarSekretaris Daerah (Sekda) Uus Kuswanto menjadi inspektur upacara dalam upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/5).
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, penunjukan Uus Kuswanto sebagai inspektur upacara dilakukan secara sengaja karena posisi tersebut merupakan jabatan karier tertinggi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
“Dan mungkin ini baru pertama kali upacara bendera yang sebagai inspektur upacaranya Pak Sekda, tapi Gubernur hadir. Memang saya sengaja hadir,” kata Pramono kepada wartawan usai upacara.
Menurut Pram, penunjukan Sekda Uus Kuswanto sebagai inspektur upacara menjadi bentuk penghormatan terhadap peran ASN dalam pemerintahan daerah.
“Kenapa saya minta Pak Sekda untuk menjadi inspektur upacara dan Gubernur hadir? Karena Sekda itu adalah jabatan karier tertinggi ASN di Jakarta,” kata Pram.
Dalam teks sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid yang dibacakan Sekda Uus, ia menyoroti momentum Hari Kebangkitan Nasional yang merujuk pada berdirinya Budi Utomo pada 1908 sebagai tonggak kebangkitan kesadaran berbangsa.
Semangat perjuangan disebut kini perlu diterjemahkan dalam konteks perlindungan generasi muda di era digital.
Tema Harkitnas tahun ini, “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”, disebut sejalan dengan upaya pemerintah menjaga generasi muda melalui kebijakan perlindungan anak di ruang digital.
Salah satunya melalui penerapan penuh PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas.
Pemerintah pusat juga disebut telah menunda akses media sosial dan platform digital berisiko tinggi bagi anak di bawah usia 16 tahun sejak 28 Maret 2026.
Pramono mengatakan, Pemprov DKI Jakarta mendukung penuh implementasi kebijakan tersebut.
“Tantangan kita sekarang ini bukan lagi persoalan teritorial, tetapi lebih pada bagaimana tentang kedaulatan digital, kedaulatan informasi, terutama bagi tunas bangsa sesuai dengan PP yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia,” kata Pramono.
“Dan Jakarta, kami support sepenuhnya PP Tunas tersebut dan mudah-mudahan ini bisa mengeliminasi, mengurangi ketergantungan anak-anak kita terhadap gadget yang ada,” lanjutnya.