Sekjen DPR soal Nilai Tunjangan Pengganti Rumah Dinas: Yang Paling Realistis

Sekretariat Jenderal, Indra Iskandar, di depan Nusantara III, DPR RI. Foto: Alya Zahra/Kumparan

Biro Perencanaan Deputi Administrasi DPR RI tengah menelaah besaran harga sewa rumah di sekitar Senayan, Semanggi, Kebayoran, dan Jabodetabek. Hal itu untuk menentukan besaran tunjangan yang akan diberikan kepada Anggota DPR sebagai pengganti tunjangan rumah dinas.

Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, ungkapkan bahwa penentuan tunjangan tersebut akan diambil dari range yang paling realistis. Yang pastinya tunjangan tersebut akan sesuai dengan range harga sewa rumah dengan fasilitas tiga kamar.

“Kami tidak ingin berpikir bahwa tingkat yang paling maksimum mahal atau justru yang paling rendah. Kita ingin yang paling realistis, rumah hunian yang sangat layak dengan tiga kamar itu, itu range-nya berapa,” ungkap Indra di Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (4/10).

Indra menjelaskan tunjangan tersebut akan dialokasikan ke dalam komponen gaji yang dibayarkan setiap bulannya kepada masing-masing anggota DPR termasuk yang memiliki rumah di Jabodetabek.

Bagi yang belum memiliki rumah, kata Indra, nanti akan menjadi tanggungjawab pribadi anggota Dewan tersebut ingin menggunakan tunjangan sebagai biaya sewa rumah ataupun mencicil.

Adapun terkait anggaran yang akan dikeluarkan DPR untuk tunjangan setiap anggotanya masih dalam tahap konsultasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) mengingat harga sewa yang setiap bulannya cukup fluktuatif.

“Jadi kami masih akan menggunakan mekanisme anggaran, kemarin ada automatic adjustment yang masih kami konsultasikan kembali dengan Kementerian Keuangan setelah kami mendapatkan harga yang fix di lapangan seperti apa,” jelas Indra.

“Jadi memang ini membutuhkan waktu ya, tapi saya berharap nanti setelah alat kelengkapan dewan terbentuk ini akan kami laporkan berdasarkan hasil survei kami, range-nya seperti apa, kalau teman-teman ingin juga punya gambaran itu ada beberapa lembaga-lembaga sejenis seperti di DPRD, DPRD atau ini itu range-nya ada. Dan, kami itu hanya untuk acuan saja, tapi tetap kami nanti akan melihat mekanisme pasar gitu ya,” sambungnya.