Sekjen Kemhan Ungkap Akhirnya Pilih Rafale untuk Perkuat Pesawat Tempur TNI
ยทwaktu baca 3 menit
PerbesarKementerian Pertahanan (Kemhan) akhirnya buka suara terkait pemilihan Rafale dan Prancis sebagai penguat kekuatan pesawat tempur TNI. Kemhan memborong 42 Rafale dari Prancis, 6 sudah diteken kontrak kerja samanya.
Sekjen Kemhan, Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, mengatakan pemilihan itu bukan tanpa pertimbangan matang. Situasi politik dan diplomasi juga cukup mempengaruhi keputusan ini.
"Di tengah kesulitan untuk mendapatkan alutsista dari Rusia, Prancis merupakan salah satu sumber pengadaan alutsista yang layak untuk dipertimbangkan. Hubungan Indonesia-Prancis yang relatif tidak banyak mengalami pasang surut juga menjadi faktor yang dipertimbangkan," ujar Donny dalam diskusi Pusat Studi Air Power Indonesia yang digelar secara virtual, Kamis (17/2).
"Posisi tawar Prancis di kancah internasional dan politik luar negerinya yang relatif lebih netral dibandingkan dengan negara Eropa menjadikan Prancis menjadi satu pilihan sumber pengadaan alutsista bagi Indonesia," sambungnya.
Selain itu, Donny mengungkapkan alutsista buatan Prancis dapat disejajarkan dengan kualitas alutsista negara maju lainnya semisal Amerika Serikat dan negara eropa lainnya.
"Bahkan kandungan lokal dalam negeri Prancis dalam alutsista produknya sangatlah tinggi," ucap Donny.
Dalam urusan pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan produk luar negeri, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan mensyaratkan beberapa hal seperti mengikutsertakan partisipasi industri pertahanan dalam negeri, kewajiban alih teknologi, dan adanya imbal dagang kandungan lokal serta offset.
Hal itu terlihat dalam MoU yang terjalin antara PT Dirgantara Indonesia dengan Dassault Aviation. PT Dirgantara Indonesia, kata Donny, nantinya akan terlibat secara langsung dalam proses Maintenance, Repair, dan Overhaul (MRO) tentunya dengan penyiapan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan.
"Pengadaan alutsista dari Perancis termasuk Rafale telah mengikutkan partisipasi beberapa industri pertahanan dalam negeri untuk mendapatkan Offset baik langsung maupun tidak langsung," ungkap Donny.
"Dengan upaya ini diharapkan kemandirian pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan dapat diwujudkan dan kemampuan memproduksi alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan yang akan digunakan dalam rangka membangun kekuatan pertahanan dan keamanan dapat ditingkatkan," lanjut dia.
Kendati demikian, Donny menegaskan Prancis tidak menjadi satu-satunya negara sumber alutsista Indonesia. Politik bebas aktif yang dianut Indonesia menegaskan bahwa Indonesia tak harus terikat pada kekuatan dunia mana pun, termasuk Prancis.
Sehingga pengadaan alutsista tetap akan didasarkan pada kebutuhan dan faktor teknis, bukan pada eratnya kerja sama Indonesia dengan negara tertentu.
"Terkait dengan sumber pengadaan alutsista, politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif mengharuskan Indonesia untuk tidak mengikatkan diri secara apriori pada kekuatan dunia manapun. Politik bebas aktif ini tercermin pada kebijakan pengadaan alutsista saat ini yang tidak berasal dari satu negara atau satu blok saja," kata Donny.
"Pertimbangan geopolitik dan geostrategi juga menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam pengadaan alutsista selain pertimbangan faktor teknis," tutupnya.