Sekjen PDIP: Dalam Situasi Seperti Ini Semua Ingin Diendorse Jokowi

Presiden Jokowi sambutan di Rakernas PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2022). Foto: PDIP

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berpandangan wajar jika banyak tokoh yang ingin mendapatkan endorsement atau restu Presiden Jokowi dalam menghadapi pilpres 2024.

Hal itu, diungkapkan Hasto demi merespons isu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sudah mendapatkan endorse Jokowi.

"Dalam situasi seperti ini semuanya pengin diendorse oleh Bapak Presiden Jokowi," kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (17/8).

Hasto mengatakan seorang calon pemimpin di 2024 harus bisa melanjutkan roda pemerintahan Jokowi saat ini. Ia menegaskan, pemerintahan sekarang sedang berjalan dengan baik.

'Maka tadi kami tegaskan bahwa bagi PDI Perjuangan kepemimpinan Bung Karno, Ibu Mega dan Pak Jokowi itu satu napas kepemimpinan yang nantinya akan dilanjutkan pada hasil pemilu 2024," kata dia.

Hasto Kristiyanto saat bersama iring-iringan Kader PDIP yang akan daftar ke KPU, Senin (1/8/2022). Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

"Di mana PDIP yang bersama-sama dengan Bapak Presiden Jokowi akan punya tugas sejarah. Sehingga napas kepemimpinan ini berlanjut dan terjadi kesinambungan jangan sampai kepemimpinan itu poco-poco," lanjutnya.

Terkait capres dari PDIP, Hasto menuturkan partainya akan memilih sosok yang dikehendaki rakyat.

"Yang dipertimbangkan oleh PDI Perjuangan adalah pemimpin yang memang berasal dari rakyat, memahami kehendak rakyat, memahami siapa rakyat Indonesia dan memiliki suatu desain jiwa kepemimpinan di dalam mendorong seluruh energi pergerakan rakyat ini," ujarnya.

Dia mencontohkan kepemimpinan Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri yang melarang adanya politik praktis di lembaga.

"Karena itulah kenapa Ibu Mega bersedia ditugaskan sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN bukan untuk melakukan politik praktis, tetapi untuk betul-betul membangun spirit kemajuan bangsa melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi riset inovasi maka di BRIN dilarang berpolitik praktis karena yang didorong politik kemajuan melalui surpremasi ilmu pengetahuan dan teknologi," tutup Hasto.