Sekjen Sebut Rayap Lebih Kuat dari Anggota DPR, Gerogoti Kayu Perumahan Kalibata

Suasana kompleks perumahan anggota DPR RI di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Anggota DPR RI tak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas. Mereka diminta mengosongkan rumah dinas yang terletak di Kalibata, Jaksel, paling lambat akhir Oktober 2024. Sebagai gantinya mereka akan diberikan tunjangan perumahan.

Lantas apa pertimbangan penghentian itu?

Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan pertimbangannya adalah karena kondisi rumah dinas yang dianggap sudah tidak layak untuk menunjang kerja-kerja anggota.

Mulai dari masalah kebocoran di atap hingga urusan hama tikus yang menggerogoti aset milik negara pemberian Kementerian Keuangan itu.

Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar meninjau perumahan anggota DPR RI di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (07/10/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Suasana kompleks perumahan anggota DPR RI di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (07/10/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Suasana kompleks perumahan anggota DPR RI di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (07/10/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Suasana kompleks perumahan anggota DPR RI di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (07/10/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Suasana kompleks perumahan anggota DPR RI di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (07/10/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Perumahan Dinas Anggota DPR ini terdiri dari Blok A hingga F dengan total unit rumah sebanyak 596.

"Kemudian juga banyak rembesan, kerusakan akibat plumbing pempipaan yang sudah cukup tua memang bangunan di sini dibangun tahun 80-an. Kemudian juga kerusakan yang juga disebabkan akibat rumah bersebelahan itu saling rembesannya saling bergerak. Karena tembok rumah DPR ini itu temboknya satu tembok, jadi kalau rumah sebelah itu terjadi bocoran atau kelembapan, pasti dia bergerak ke rumah sebelahnya," ujar Indra saat dijumpai usai memberi tur di perumahan dinas DPR RI, Kalibata, Jaksel, Senin (7/10).

Urusan rayap juga disebutkan sebagai masalah langganan yang muncul di perumahan dinas itu. Katanya, lantaran kawasan Rumdin Kalibata itu tadinya adalah area yang ditumbuhi pepohonan karet.

"Rayap itu masif karena dulu kawasan ini memang kawasan tempat tumbuhnya pohon-pohon karet, sehingga setiap tahun kami beberapa kali melakukan suntik antirayap, tapi mungkin rayapnya di sini lebih kuat dari anggota DPR. Jadi banyak sekali kerusakan-kerusakan di isi bangunan yang isinya dari kayu pasti rusak dalam waktu jangka tertentu," sambung Indra.

Urusan hama dan bangunan tua itu juga diperburuk oleh kawasan tersebut yang bila dilanda hujan akan terendam banjir.

Bahkan di blok F, lokasi kompleks yang berseberangan dengan kali Ciliwung, disebutnya sering diganggu bau sampah yang dibawa angin dari tempat pembuangan sampah sekitarnya.

Berdasarkan aplikasi Perjaka, Perawatan Rumah Jabatan Kalibata, sehari bisa menerima 10-20 keluhan terkait kondisi rumah tersebut.

"Nah ini yang sudah kami laporkan pada pimpinan DPR dan waktu itu sudah dilakukan juga rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi sehingga di tanggal 24 [September] kemarin diputuskan dan disepakati untuk ke depannya akan diberikan dalam bentuk tunjangan," kata Indra.

Indra sendiri mengaku sampai saat ini masih mengkaji perihal jumlah tunjangan perumahan yang akan diberikan kepada anggota DPR 2024-2029. Namun untuk saat ini Setjen DPR mengaku tengah fokus mempersiapkan berkas pengembalian aset negara ke Kementerian Keuangan.

"Setelah juga tadi teman-teman sudah melihat semua seperti apa kondisinya dan tentu kami saat ini sedang mempersiapkan dokumen-dokumen dan tahapan-tahapan ke depan bersama dengan Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara untuk menyelesaikan proses pengembalian aset negara ini kepada negara," jelas Indra.

Indra pun mengaku skema pemberian tunjangan itu akan dilakukan dengan lump sum atau pemberian penuh.

"Kalau diberikan dalam bentuk tunjangan perumahan tentu itu sifatnya lump sum dan kami tentu tidak lagi masuk ke wilayah-wilayah itu ya. Anggota Dewan apakah dia akan mencicil rumah, apakah akan menyewa rumah. Tentu kami tidak masuk ngurusin kuitansi-kuitansi anggota Dewan. Kami serahkan selama lima tahun anggota Dewan bagaimana merasa nyaman dengan fasilitas tunjangan yang ada, saya kira itu ya," sambungnya.

Untuk diketahui rumah dinas Kalibata di blok A sampai E ada sebanyak 516 unit. Blok F yang berada di seberang Kali Ciliwung ada 80 rumah. Itu merupakan aset milik Kemenkeu. Sementara untuk rumah dinas DPR di kawasan Ulujami, asetnya adalah milik DPR RI, jumlahnya disebutkan ada 51 rumah.