Sekolah di Jabar Dilarang Bikin Study Tour dan Jualan LKS

Ilustrasi siswa Foto: Ruud Suhendar/Shutterstock

Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi, melarang sekolah-sekolah di Jawa Barat untuk mengadakan study tour. Dia juga meminta pihak sekolah agar tidak usah menjual lagi Lembar Kerja Siswa (LKS) dan seragam kepada siswa.

“Tidak ada lagi piknik, piknik mah masing-masing saja. Terus suka ada tuduhan jual LKS segala macam. Itu hindari, enggak usah. Nanti kita rumuskan. Seragam, enggak usah disiapkan sekolah, biar saja siswa beli masing-masing,” tutur Dedi kepada sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam tayangan YouTube-nya, dipetik Senin (10/2).

Menanggapi hal tersebut, Plh. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat, Deden Saepul Hidayat, mengatakan pihaknya akan mengikuti arahan.

Deden menyebut untuk tahap awal, pihaknya bakal mencabut surat edaran tentang study tour yang masih berlaku sekarang.

“Iya jadi kalau beliau telah dilantik, kita akan menghadap beliau seperti apa arahannya. Surat edaran yang lama, nanti mungkin akan kita cabut,” ucap Deden saat dihubungi kumparan Senin (10/2).

Dalam surat edaran bernomor 64/PK.01/KESRA tertanggal 8 Mei 2024 yang diterima, ada 3 poin tertera mengatur tentang study tour saat ini. Selain keharusan pihak sekolah atau yayasan berkoordinasi dengan Disdik, kegiatan study tour direkomendasikan oleh pemerintah agar dilakukan masih di lingkungan Jawa Barat. Selain itu, kegiatan tersebut juga mesti memerhatikan aspek kemanfaatan dan keamanan bagi pesertanya.

Ini berarti, kegiatan study tour telah diregulasi agar tak mesti melulu dilakukan di tempat-tempat yang jauh. Mengingat yang seperti itu, bisa saja memberatkan pihak peserta.

Namun, kata Deden, ada pemaknaan yang berbeda di sekolah-sekolah tentang study tour. Menurut dia, konsepsi tersebut pun mesti diluruskan.

“Study tour itu ketika di daerah tertentu ada sesuatu yang menarik bagi siswa belajar di lapangan. Itu kan tidak harus ke luar daerah yang jauh. Misalnya gini, ada pelajaran ekonomi tentang jual beli, kemudian bisa kan ke pasar sekitar. Melihat, mengobservasi, mewawancara pelaku usaha di pasar, lalu membuat laporan. Itu kan study tour juga, outing class,” jelasnya.

“Sebetulnya, menurut saya yang dilarang itu bukan study tour-nya. Kalau study tour-nya secara konsep bagus. Tapi study tour dimaknai sebagai pergi jauh, ke lokasi jauh yang memerlukan biaya, akhirnya memberatkan orang tua dan sebagainya, itu yang mungkin akan kita evaluasi,” ujar dia.

Seperti apa ketentuan terkait ini ke depannya, dia bilang itu masih akan menjadi bahasan bersama rancangan program lainnya yang telah disiapkan.

“Pada prinsipnya harus diluruskan ya study tour itu kan tidak harus ke yang jauh. Nanti akan didiskusikan prosedurnya seperti apa, arahan lebih dalamnya nanti seperti apa yang beliau (Dedi Mulyadi) arahkan kepada kita ke depan,” kata dia.

Sedangkan soal LKS, Deden mengatakan awalnya pembuatan LKS oleh guru itu sebagai cerminan dari proses pembelajar. Diharapkan siswa bisa lebih memahami bila lembar tugas dibuat oleh gurunya sendiri.

"Jadi dulu itu harapannya LKS-LKS ini dibuat oleh guru sebagai cerminan dari proses pembelajaran kemudian proses kebermaknaan belajar, maka sebaiknya dibuat oleh guru begitu. Tapi, dengan guru misalnya ngeprint foto itu khawatir itu dianggap jual juga kan," katanya.

Namun saat ini menurut Deden, LKS sudah dilarang dijual kepada siswa.

"LKS dan buku memang dari dulu juga kan sudah tidak dibolehkan kembali untuk melakukan apa, penjualan di sekolah dari dulu juga seperti itu," ucapnya

Sehingga nantinya soal LKS ini juga akan dibahas bersama dengan Dedi Mulyadi usia dia dilantik menjadi gubernur.