Sekolah Rakyat Hadir di Daerah 3T, Anggota DPR RI: Sangat Dirasakan Manfaatnya
·waktu baca 3 menit
PerbesarMenteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menerima audiensi Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Gerindra F. Alimudin Kolatlena bersama jajaran Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur di Selalu Ada Kopi, Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026).
Turut hadir Wakil Bupati Seram Bagian Timur Muhammad Miftah Toha Rumery Wattimena, Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Affandy Hasansui, serta Tenaga Ahli DPR RI Charles Hutabarat. Gus Ipul didampingi Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Masryani Mansyur.
Sejumlah isu dibahas mulai dari Sekolah Rakyat, layanan sosial untuk wilayah Kepulauan Maluku, penanganan masyarakat adat, hingga usulan pembangunan sentra di Maluku.
Anggota Komisi VIII DPR RI F. Alimudin Kolatlena menyampaikan kondisi geografis Maluku yang didominasi wilayah laut berdampak besar terhadap tingginya biaya logistik, akses pendidikan, dan angka kemiskinan di daerah.
“Wilayah Maluku 92 persen laut. Mobilitas barang dan jasa menjadi mahal, akses transportasi juga masih terbatas. Itu berdampak terhadap tingkat kemiskinan di Maluku,” ujar Alimudin.
Ia menilai program Sekolah Rakyat menjadi salah satu intervensi penting untuk memutus rantai kemiskinan di wilayah kepulauan dan daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
“Sekolah Rakyat dengan filosofi memutus rantai kemiskinan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Maluku,” katanya.
Saat ini di Provinsi Maluku telah beroperasi tiga Sekolah Rakyat rintisan, yakni SRMA 40 Ambon, SRT 73 Maluku Tengah, dan SRT 74 Tual. Selain itu, empat lokasi baru juga telah diusulkan masuk pembangunan tahap berikutnya, yaitu Ambon, Seram Bagian Timur, Aru, dan Maluku Tenggara.
Wakil Bupati Seram Bagian Timur Muhammad Miftah Toha Rumery Wattimena mengatakan daerahnya
sudah menyiapkan seluruh persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat.
“Semua tahapan sudah kami lalui dan semuanya sudah siap. Kami berharap Kabupaten Seram Bagian Timur bisa diprioritaskan di tahapan tahun ini,” ujar Miftah.
Menanggapi hal tersebut, Gus Ipul meminta seluruh persyaratan teknis segera dirampungkan agar dapat dibahas bersama Kementerian Pekerjaan Umum dalam waktu dekat.
“Yang penting syarat-syaratnya dipenuhi semua, karena banyak sekali yang harus dipastikan mulai dari kontur tanah sampai AMDAL,” kata Gus Ipul.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Affandy Hasansui juga menyampaikan usulan pembangunan sentra di Maluku untuk memperkuat layanan sosial bagi wilayah kepulauan dan pulau terluar.
Menurutnya, saat ini Maluku masih berada dalam cakupan Sentra Wasana Bahagia Ternate, sementara rentang kendali antarwilayah sangat luas dan sebagian besar kabupaten/kota berada di pulau berbeda.
“Kami sering menerima ODGJ, anak hidrosefalus, sampai pasien amputasi dari pulau-pulau luar untuk ditampung sementara sebelum dirujuk. Kapasitas rumah singgah kami sangat terbatas,” ujar Affandy.
Gus Ipul menyambut positif usulan tersebut dan meminta Pemerintah Provinsi Maluku segera melengkapi seluruh dokumen pendukung agar usulan pembangunan sentra dapat dibahas lebih lanjut.
“Kalau argumennya kuat dan syaratnya lengkap, nanti saya laporkan ke Presiden,” pungkasnya.