Sekutu Dekat Putin Sebut Rusia Mungkin Bakal Caplok Lebih Banyak Wilayah Ukraina

Putin dan Medvedev Foto: Wikimedia Commons

Rusia kemungkinan bakal mencaplok lebih banyak wilayah di Ukraina seiring dengan ambisi mencapai tujuan operasi militer khusus mereka — menumpas rezim neo-Nazi di negara tetangganya tersebut.

Dengan kata lain, terlepas dari kecaman dan sanksi internasional yang mengiringi, Moskow tetap berniat memperluas wilayah kekuasaannya.

Dikutip dari AFP, komentar itu disampaikan sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin, Dmitry Medvedev, Sabtu (30/9).

"Operasi militer khusus ini akan terus berlanjut hingga rezim Nazi di Kiev benar-benar hancur," ujarnya.

Adapun komentar eks Presiden Rusia yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan itu menandai satu tahun peringatan penyelenggaraan referendum di empat provinsi Ukraina pada 23 September 2022.

Referendum serupa juga dilaksanakan di empat wilayah tersebut pada bulan ini. Menurut Medvedev, penyelenggaraan referendum — yang tidak diakui secara internasional itu, nantinya bakal dilaksanakan di 'wilayah baru' di Ukraina.

Rusia menggunakan istilah 'wilayah baru' untuk merujuk pada empat provinsi barunya di Ukraina yang dicaplok melalui referendum tahun lalu — Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson.

Terpisah, Putin dalam pidatonya pada Sabtu (30/9) mengeklaim bahwa masyarakat yang tinggal di keempat provinsi itu memilih untuk bergabung dengan Rusia dan bersatu kembali dengan 'Tanah Air'.

"Sama seperti hasil referendum bersejarah tahun lalu, masyarakat kembali menyatakan dan menegaskan keinginannya untuk bersama Rusia," bunyi pernyataan Putin, seperti dikutip dari Reuters.

Sebelumnya, Ukraina telah berulang kali mengingatkan bahwa pencaplokan wilayah tambahan oleh Rusia akan menghancurkan peluang pembicaraan damai.

Ukraina mengingatkan, bagi warganya yang membantu Rusia mengatur pemungutan suara akan dianggap makar (pengkhianatan).

Referendum serupa di empat wilayah tersebut sebelumnya sempat terjadi pada tahun 2014 di wilayah Krimea. Saat itu, dikatakan bahwa Krimea memberi 97 persen suara untuk memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia.