Sempat Ricuh: Rapur DPD Ditutup Pelukan Antaranggota, La Nyalla Minta Maaf

Anggota DPD berpelukan usai ricuh, Jumat (12/7/2024). Foto: Haya Syahira/kumparan

Rapat Paripurna DPD RI ke ke-12 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024, Jumat (12/7), dihujani berbagai interupsi anggota hingga ricuh berebut palu sidang.

Adu mulut antara Pimpinan DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti dan senator asal Papua Barat, Filep Wamafma, pun sempat terjadi.

Filep pun menuntut permintaan maaf karena tidak terima disebut pengacau sidang karena interupsi-interupsinya saat La Nyalla membacakan draf Tata Tertib DPD RI.

“Saya tidak ingin mendapatkan kata-kata pengacau,” kata Filep.

La Nyalla pun meminta maaf dan mencabut omongannya.

“Oke saudara Filep, saya minta maaf saya cabut omongan saya,” kata La Nyalla.

Cekcok saat Rapat paripurna DPD RI, Jumat (12/7/2024). Foto: Haya Syahira/kumparan

Para anggota yang sebelumnya saling adu mulut pun berpelukan dan saling bersalaman.

Sebelumnya, kericuhan ini dipicu oleh para anggota yang tidak terima La Nyalla tiba-tiba ingin mengesahkan draf tata tertib DPD RI.

Para anggota DPD RI pun ramai-ramai melayangkan interupsi. Namun tak satu pun intertupsi ini digubris oleh La Nyalla. Ia tetap melanjutkan membaca tata tertib yang sebelumnya direvisi oleh Tim Kerja DPD RI.

Para anggota yang melayangkan interupsi menilai, mekanisme revisi Tata Tertib DPD RI dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme yang harusnya berlaku. Sebab draft Tata Tertib ini dirumuskan oleh Tim Kerja yang dibentuk oleh pimpinan, bukan Panitia Khusus.

Muncul dugaan dari sejumlah anggota bahwa pimpinan DPD memiliki kepentingan untuk mengubah isi tata tertib.

Cekcok saat Rapat paripurna DPD RI, Jumat (12/7/2024). Foto: Haya Syahira/kumparan

Para anggota pun ramai-ramai menggeruduk meja pimpinan, momen saling rebut palu sidang pun sempat terjadi. Karena situasi semakin ricuh, rapat pun sempat di skors selama kurang lebih 15 menit.

Setelah itu pimpinan rapat pun diambil alih oleh Wakil Ketua DPD Nono Sampono.

Akhirnya para pimpinan dan anggota DPD pun sepakat untuk menunda pengambilan keputusan untuk mengesahkan draf Tata Tertib DPD RI yang baru hingga Rapat Paripurna selanjutnya.

“Agar di sidang paripurna yang ke depan hasil kerja dari harmonisasi dalam hal ini PPU (panitia perancang undang-undang) memanfaatkan waktu yang ada karena semakin mepet sehingga diharapkan periode ke depan sidang paripurna sudah bisa kami setujui,” kata Nono.