Sengkarut PPDB Jalur Zonasi Berujung Akan Dihapus Jokowi

Rumah siswa berjarak 232 meter yang tak lolos zonasi SMAN 1 Bogor. Foto: Muthia Risky/kumparan

Sudah lama menjadi masalah, berulang kali dikeluhkan, ada permainan hingga titipan. Itulah sederet sengkarut masalah soal sistem zonasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru).

Jalur sistem zonasi memasukkan siswa ke dalam kelas berdasarkan wilayah tempat tinggal mereka.

Kini, Presiden Jokowi meminta PPBD dievaluasi. Bisa saja, tahun depan sistem zonasi yang selama ini jadi masalah dihilangkan tahun depan.

Sekelumit Kisruh Zonasi

Salah satu yang paling ramai dibahas baru-baru ini adalah video viral di media sosial memperlihatkan seorang wali calon siswa di Kota Tangerang. Ia mengukur jalan menggunakan meteran untuk mengetahui jarak antara rumahnya dengan sekolah.

Aksi itu dilakukan dilakukan karena sang adik, tidak lolos dalam proses pendaftaran di SMA Negeri 5 Kota Tangerang dengan sistem zonasi. Padahal, adiknya masuk dalam kuota penerimaan sistem zonasi. Wali itu bernama Ayip Adam.

Dikonfirmasi, Ayip Adam menjelaskan awalnya ia mendaftarkan sang adik ke SMA Negeri 5 Kota Tangerang melalui sistem zonasi.

"Jadi, jarak rumah saya ke sekolah itu 412 meter, berdasarkan titik yang dicek lewat Google Maps. Kemudian, saat daftar, adik saya ini ternyata masuk dengan jarak 467 meter, beda jauh sama Google Maps, karena ternyata sistem zonasi itu punya hitungan dan titik koordinat sendiri," kata dia Rabu, (12/7).

Ayip mengatakan, saat awal mendaftar, nama adiknya sempat masuk kuota zonasi di SMA Negeri 5 Kota Tangerang. Begitu pun tanggal 6 Juli 2023, adik dari Ayip masih terdaftar.

"Adik saya masih masuk ke kuota zonasi. Di mana, SMAN 5 Kota Tangerang, menyediakan kuota 152 orang, dan adik saya masuk di sana," tambah dia.

Namun ternyata, pada 7 Juli 2023, nama sang adik sudah tidak masuk dalam kuota zonasi dan tergantikan oleh seorang pelajar lainnya dengan jarak 463 meter.

Ada juga kasus menarik di Jawa Barat (Jabar). Dinas Pendidikan (Disdik) Pemprov Jabar menemukan setidaknya ada 89 orang murid yang diduga memalsukan data kependudukan dalam Kartu Keluarga (KK) demi masuk sekolah impiannya pada PPDB Zonasi tahun ini.

SMAN 5 Kota Tangerang. Foto: kumparan

Wahyu menambahkan, 89 murid yang diduga melakukan tindak kecurangan itu tersebar 28 sekolah di 15 kota dan kabupaten di Jabar. Dia belum menyebutkan secara rinci 15 kota dan kabupaten yang dimaksud. Begitu juga identitas para murid tersebut.

Sebagai tindak lanjut, menurut Wahyu, bakal dilakukan pendalaman terlebih dahulu untuk dapat memastikan dokumen yang dipakai murid itu asli atau terkonfirmasi palsu. Pendalaman dilakukan dengan melibatkan instansi terkait dari Biro Hukum Pemprov Jabar dan aparat penegak hukum.

Ini cuma 2 contoh saja. Masih ada sederet masalah yang lahir karena aturan zonasi ini.

Kepala Daerah Pusing

Reaksi kepala daerah terkait zonasi ini juga hampir serupa. Menerima banyak proses dan pengaduan dari masyarakat.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo misalnya. Ia mengakui, saat gagasan mendekatkan sekolah dengan siswanya itu dikeluarkan, sempat mendengarkan protes yang luar biasa dari masyarakat.

"Ketika kebijakan Mas Menteri (Mendikbudristek Nadiem Makarim) kita buat agar sekolah lebih dekat dengan warganya, protes dari warga luar biasa, dan saya bertahan dengan PPDB dengan model zonasi. Digebuk saya tiap hari, saya bertahan," kata Ganjar di Posbloc, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7).

"Tapi apa yang saya temukan? Betul. Di tempat saya lahir, di Tawangmangu, itu tidak ada SMA/SMK Negeri sama sekali. Maka akses pendidikan di sana jadi unfair," lanjutnya.

Hal serupa disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi. Menurut Edy, sistem seleksi ujian akan lebih efektif dibandingkan sistem zonasi.

“(Solusinya) kembalikan kaya dulu, tes. Sehingga, seleksi alam dan motivasi anak itu pun ‘Saya harus tes’ ini malah ‘Ngapain saya tes, pindah alamat saja agar bisa masuk sini’,” kata Edy di Kantor Gubernur Sumut pada Jumat (21/7).

Nadiem Ngaku Kena Getahnya

Mendikbudristek Nadiem Makarim saat kunjungan kerja di Tomohon, Sulut, Jumat (6/1). Foto: Kemendikbudristek

Mendikbudristek Nadiem Makarim pun akhirnya sudah buka suara soal polemik PPDB jalur zonasi yang jadi pembicaraan selama beberapa waktu terakhir. Nadiem mengatakan kebijakan PPDB jalur zonasi sebetulnya sudah ditetapkan ketika Menko PMK Muhadjir Effendy masih menjabat Mendikbud.

"Itu [PPDB] zonasi, kebijakan zonasi itu bukan kebijakan saya. Itu kebijakan sebelumnya, Pak Muhadjir. Tapi itu kita sebagai satu tim merasa ini adalah suatu kebijakan yang sangat penting, yang sudah pasti bakal merepotkan saya," kata Nadiem saat jadi pembicara di acara pendidikan BelajaRaya 2023 di Posbloc, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7).

Nadiem memahami banyak orang tua yang kecewa karena sistem PPDB jalur zonasi. Namun, ia menegaskan kebijakan itu harus dilanjutkan agar tidak ada lagi kesenjangan pendidikan.

"Kita kena getahnya setiap tahun karena zonasi. Tetapi kita semua merasa bahwa ini harus dilanjutkan karena penting. Mau serepot apa pun atau ibu-ibu yang anaknya les bertahun-tahun untuk masuk tes itu, seberapa kecewanya pun kalau kita tidak melakukan sistem zonasi ini dan tetap komit, itu sudah pasti kesenjangan itu tidak akan pernah tertutup," ungkapnya.

Nadiem mengatakan jika PPDB sistem zonasi tidak diberlakukan, maka murid yang dari kalangan tidak mampu akan selalu membayar sekolah swasta karena tidak bisa masuk ke sekolah negeri.

Jokowi Pertimbangkan Hapus Zonasi di 2024

Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan Presiden Jokowi mempertimbangkan akan menghapus PPDB jalur zonasi yang ramai menjadi polemik belakangan ini. Jokowi pun mengamini pernyataan Sekjen Gerindra tersebut.

"Dipertimbangkan. Akan dicek secara mendalam dulu plus minusnya," kata Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/8).

Presiden Jokowi hadiri peringatan HUT ke-56 ASEAN, Jakarta, Selasa (8/8/2023). Foto: Youtube/Sektretariat Presiden

Sebelumnya, Muzani mengatakan Jokowi mempertimbangkan untuk menghapus sistem jalur zonasi tahun depan atau 2024.

"Karena itu, Presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan ini tahun depan. Tapi ini sedang dipertimbangkan," kata Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/8).

Menurutnya, zonasi di PPDB itu banyak menimbulkan masalah baru. Tidak sejalan dengan tujuannya, yaitu untuk pemerataan pendidikan di daerah.

Ia menyebut, kebijakan PPDB banyak menimbulkan masalah baru. Menurutnya, praktik PPDB tidak sejalan dengan tujuannya, yaitu untuk pemerataan pendidikan di daerah seperti yang disampaikan Nadiem.

"Yang terjadi justru sekolah unggul jadi unggul, yang enggak unggul malah tidak unggul. Bahkan ada menimbulkan ketidakadilan di beberapa tempat. Presiden mengingatkan memang ini menjadi catatan bagi pemerintah," ujar Muzani.

"Nyatanya memang maksud luhur, maksud mulia, maksud baik dari diselenggarakan kebijakan PPDB ternyata belum terjadi, bahkan terjadi persoalan-persoalan hampir di semua provinsi," pungkasnya.

Dicek Mendalam

Presiden Jokowi memastikan sistem zonasi di PPDB tengah dipertimbangkan untuk dilanjutkan. Dia tak ingin buru-buru menghapus sebelum ada analisis yang tapat.

"Dipertimbangkan. Akan dicek secara mendalam dulu plus minusnya," kata Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/8).