Sepekan Setelah Gempa Myanmar: Masih Banyak Korban Telantar, Ada WNI

Sejumlah engungsi korban gempa bumi Myanmar beristirahat di tenda yang didirikan sendiri di Mandalay, Mayanmar, Senin (31/3/2025). Foto: Sai Aung Main/AFP

Sepekan berlalu sejak gempa 7,7 magnitudo mengguncang Myanmar, pada Jumat 28 Maret 2025. Dalam sepekan itu, pemerintah Myanmar dibantu dengan bantuan internasional telah berupaya mencari dan menyelamatkan korban dampak gempa.

Lalu, bagaimana perkembangannya setelah sepekan gempa itu? Berikut kumparan rangkum.

Masih Banyak Korban Terlunta-lunta, Kesulitan Air Bersih

Gempa tersebut mengakibatkan 3.554 orang tewas, dan 4.508 luka. Sementara 220 orang masih hilang.

Derita tak hanya berhenti di situ saja. Mereka yang selamat juga tak berani tidur di rumah mereka, khawatir gempa susulan terjadi. Dikutip dari AFP, Sabtu (5/4), PBB memperkirakan sekitar lebih dari 3 juta orang terdampak gempa.

Pengungsi korban gempa bumi Myanmar menggendong anak di tenda yang didirikan sendiri di Mandalay, Mayanmar, Senin (31/3/2025). Foto: Sai Aung Main/AFP

Pejabat divisi bantuan PBB bertemu dengan korban gempa di Mandalay -- terletak dekat pusat gempa dan mengalami kerusakan parah.

"Kerusakannya sangat mengejutkan," kata Tim Fletcher dalam tulisannya di X.

Sementara itu, krisis air bersih juga terjadi. Banyak warga yang mengantre di pinggir jalan untuk mendapatkan jatah air bersih di Mandalay.

Sejumlah warga antre menunggu air bersih di Mandalay, Myanmar, Jumat (4/4/2025). Foto: Stringer/Reuters

5 WNI Terdampak Gempa Myanmar, Kemlu Upayakan Evakuasi

Dikutip dari keterangan resmi dari situs resmi Kemlu, rupanya ada 5 WNI yang terdampak gempa dan akan diupayakan untuk evakuasi.

"Pimpinan tim setiba di Naypyidaw langsung melakukan peninjauan ke lokasi terdampak gempa di sekitar ibu kota Myanmar tersebut dan ke base-op Tim Gabungan Indonesia. Tim Indonesia telah mengupayakan evakuasi 5 orang WNI terdampak bencana gempa dari Mandalay ke Yangon. Di antara kelima WNI tersebut, empat di antaranya merupakan kelompok rentan," kata Kemlu dalam keterangannya.

Tim Bantuan Indonesia tiba di Myanmar. Foto: Dok. Kemlu RI

Tim evakuasi sendiri terdiri sudah diberangkatkan pada Jumat (4/4) lalu. Tim itu membawa bantuan logistik seberat 143 ton senilai Rp 22,6 miliar.

Perlengkapan bantuan SAR saat Apel Pelepasan Bantuan ke Myanmar di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (3/4/2025). Foto: Dok. Kemenko PMK

"Terdiri dari bahan pangan, obat-obatan, perlengkapan medis serta perlengkapan penunjang pengungsian. Indonesia menerjunkan tim gabungan yang terdiri dari unsur-unsur BNPB, Basarnas, Kementerian Kesehatan dengan Emergency Medical Team (EMT) dan Kementerian Luar Negeri," kata Kemlu.

Gencatan Senjata antara Junta Militer Myanmar dan Milisi Pemberontak

Junta militer Myanmar mengumumkan gencatan senjata sementara pada Rabu (2/4). Gencatan senjata diumumkan di tengah upaya pemulihan pascagempa dan jumlah korban tewas terus meningkat.

Pemerintahan militer mengatakan akan mematuhi gencatan senjata mulai hari ini hingga 22 April untuk mempermudah upaya bantuan gempa. Kelompok bersenjata lain yang berperang melawan junta militer juga memberikan janji yang serupa.

Panglima Tertinggi militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Foto: Lynn Bo Bo/Pool/REUTERS

Kelompok HAM dan pemerintah asing mengecam junta militer yang masih meluncurkan serangan udara meski situasi Myanmar belum kondusif akibat gempa dahsyat 7,7 magnitudo yang menewaskan hampir 3 ribu orang.

"Gencatan senjata bertujuan mempercepat upaya bantuan dan rekonstruksi, dan mempertahankan perdamaian dan stabilitas," kata junta militer dalam pernyataannya, dikutip dari AFP.

Personel militer berjaga saat ratusan pengungsi menyeberangi perbatasan sungai antara Myanmar dan Thailand, kota perbatasan strategis ke tangan pemberontak yang memerangi junta militer Myanmar, di Mae Sot, Provinsi Tak, Thailand, Sabtu (13/4/2024) Foto: Athit Perawongmetha/Reuters

Meski demikian, junta militer juga memperingatkan lawannya -- kelompok bersenjata pro demokrasi dan etnis minoritas -- bahwa akan tetap merespons serangan, tindakan sabotase, pengumpulan, pengorganisasian, dan perluasan wilayah yang akan merusak perdamaian.