Seperti Jokowi, Ganjar Datangi Walhi Jelang Pencoblosan

Capres 03 Ganjar Pranowo sambangi WALHI. Foto: Hedi/kumparan

Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo menyambangi kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) di Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (8/2). Pertemuan ini untuk membahas sejumlah masukan soal lingkungan hingga ekonomi berbasis negara tropis.

Kedatangan tersebut merupakan tindak lanjut Ganjar terkait undangan Walhi pada 25 November 2023 lalu. Saat itu semua Capres diundang Walhi dalam acara bertajuk Kongres Orang Muda Pulihkan Indonesia, namun yang hadir hanya Anies Baswedan.

Direktur Eksekutif Walhi Zenzi Suhadi mengatakan, pada saat itu tim Ganjar mengkonfirmasi bahwa dia sendiri yang bakal mendatangi Walhi. Kedatangan Ganjar ini mirip dengan saat Presiden Jokowi datang pada 9 tahun lalu.

“Tadi di dalam kami sampaikan juga dengan pak Ganjar, kami menerima pak Ganjar karena dulu juga, 9 tahun yang lalu, Jokowi ketika mencalon presiden juga datang kemari,” kata Zenzi kepada wartawan usai pertemuan, Kamis (8/2).

Capres 03 Ganjar Pranowo sambangi WALHI. Foto: Hedi/kumparan

Dalam kesempatan itu, lanjut Zenzi, mereka mendiskusikan dan memberikan masukan soal hilirisasi rempah hingga komoditi lainnya yang merupakan khas Indonesia.

Walhi juga meminta Ganjar bila terpilih jadi presiden untuk mereview perizinan tambang yang dianggap banyak merusak lingkungan.

“Kami menawarkan satu gagasan ekonomi nusantara di mana ekonomi ini bila negara memfasilitasi rakyat menumbuhkan ekonomi dari takdir kita sebagai negara tropis, yang komoditinya rempah, kopi dan lain-lain,” kata Zenzi.

“Kedua, persoalan lingkungan, seperti pala cengkeh semakin tinggi pohonnya buahnya semakin banyak ekonomi semakin tumbuh. Beda dengan tambang dan sawit. Tambang dan sawit itu kalau kita mau menumbuhkan ekonominya, produksinya, harus nambah lahan,” ungkapnya.

Respons Ganjar

Ganjar merespons masukan Walhi tersebut. Dia menyatakan komitmennya untuk mengkaji ulang izin tambang yang manfaatnya tak dirasakan masyarakat. Ganjar juga akan Walhi.

“Tadi saya sampaikan, satu ada kasus yang sudah terjadi, katakan, pertambangan, lalu perkebunan, yang kemudian menjadi tidak terasa adil karena masyarakat yang ada di sekitarnya tidak bisa mengakses,” beber Ganjar.

“Undang Walhi. Paling gampang undang Walhi. Pasti dia sudah punya datanya. Kementerian sudah punya datanya ya, lalu kira-kira masing-masing kita didesain seperti apa. Maka cerita regulatory sandbox itu adalah mendesain memitigasi, menguji coba sampai berhasil. Kalau tidak berhasil ya sudah, kalau berhasil bisa kita generalisasi,” pungkasnya.