Septian, Sarjana Pendidikan yang Kini Banting Setir Jadi Kurir dan Ojek Online
·waktu baca 8 menit
PerbesarSeandainya waktu bisa diputar kembali, Septian Haditama (32) enggan memilih program studi (prodi) pendidikan. Alih-alih pendidikan, ia justru ingin mengulang kuliahnya dengan mengambi program studi strategi bisnis ataupun digital marketing berbasis artificial intelligence (AI).
Hal ini bukan tanpa alasan, Septian lulus sebagai sarjana pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di salah satu universitas swasta di Pamulang pada 2019 lalu. Namun, kini gelarnya terasa tak berguna, karena ia justru bekerja sebagai kurir dan ojek online (ojol).
"Sebenarnya, setelah lulus, sekitar 2020 saya sudah menjadi guru bimbel. Saat COVID-19 sekitar tahun 2021 tempat saya mengajar mengalami semacam kebangkrutan. Dari yang tadinya mengajar sekitar total 200 siswa, saya cuma mengajar 50 siswa," jelas Septian kepada kumparan, Selasa (28/4).
Status Septian mengajar bimbel pun bukan sebagai guru tetap. Ia hanya menjadi guru harian lepas yang dibayar Rp 30 ribu per jam. Itu pun diperolehnya bila guru tetapnya berhalangan hadir. Praktis, penghasilannya tak mampu menutupi kebutuhan keluarganya.
Pada 2023, ia pun memutuskan untuk beralih profesi menjadi kurir. Menurut Septian, pendapatan menjadi kurir lebih besar dibandingkan saat dirinya menjadi guru bimbel. Selain menjadi kurir, Septian juga akhirnya menjadi ojek online (ojol)
"Kurir sehari bisa [dapat] Rp 150 ribu paling kecil. Rp 150 ribu itu bersih yang diterima. Kotornya bisa Rp 200 ribu, karena saya makan juga [beli] bensin. Kalau di ojol, paling kecil sekarang enggak mungkin Rp 100 ribu ke bawah. Paling kecil Rp 120 ribu sampai Rp 130 ribu," jelas Septian.
Menurutnya, kerja sebagai kurir dan ojol terbilang lebih santai dibanding saat menjadi guru bimbel. Selama bekerja 6 jam, ia merasa tidak ada tuntutan maupun beban moral yang dirasakan.
"Sekarang tinggal nunggu akhir bulan nutup-nutupin utang. Hidup, bayar utang, nutupin utang, hidup lagi, bayar utang, nutupin utang, bayar lagi. Begitu terus. Muter terus tuh roda kehidupan," katanya.
Septian sepakat bahwa menjadi guru di Indonesia tidaklah mudah. Guru yang kerap dianggap memiliki masa depan cerah dan pekerjaan bagus, kata Septian, faktanya justru cukup mengenaskan.
"Guru sering dianggap masa depan ada, pekerjaan bagus, tapi faktanya kalau ingin menjadi guru juga harus siap dibayar dengan upah seadanya. Di luar itu P3K atau ASN. Saya punya teman juga yang pernah berbagi pengalaman. Dia mengajar di swasta sebagai guru honorer dan digaji hanya sekitar Rp 300 ribu sebulan," kata Septian.
Padahal, menurut Septian, kerja temannya itu cukup sibuk. Tak hanya mengajar, temannya juga harus mengoreksi hasil pembelajaran setiap siswa dan memberikan evaluasi sampai penilaian. Akhirnya, kata dia, temannya itumemutuskan berhenti menjadi guru dan memilih masuk ke bidang pemasaran, seperti sales dan marketing.
Di awal, Septian memang bilang dirinya enggan kuliah pendidikan bila waktu bisa diputar kembali. Namun di balik semua itu, kata dia, mengajar sebetulnya adalah sesuatu yang menyenangkan.
"Passion gua tuh dari 2015 sampai 2023 itu dibangun ya ngajar. Passion gue di situ. Gue menemukan diri gue gitu loh. Gue kumpul sama orang-orang yang open minded yang cara berpikirnya luas. Yang yang setiap saat ngomongin penelitian, keadaan sosial, dinamika kurikulum, politik geopolitik," kata dia.
"Nurani gue masih berpihak pendidikan keguruan. Penting kalau didasarkan pada kebebasan berpikir dan pendekatan humanis. Jadi manusia enggak selalu jadi alat kepentingan pasar kapitalisme. Tapi balik lagi kondisi kita hari ini kan hasil dari kesepakatan mayoritas," ungkapnya.
Indonesia Surplus Sarjana Pendidikan
Plt Sekjen Kemendikti Saintek, Badri Munir Sukoco, menyebut pihaknya tengah mengkaji kemungkinan menutup program studi (prodi) yang tidak relevan dengan kebutuhan industri.
Ia menyoroti tingginya ketidaksesuaian (mismatch) antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan pasar kerja. Ia mencontohkan, dominasi prodi ilmu sosial yang mencapai sekitar 60 persen, dengan lulusan keguruan yang sangat besar tiap tahun.
“Kalau saya melihatnya begini, di statistik pendidikan tinggi itu, program studi yang terkait dengan social science itu kurang-lebih sekitar 60-an persen. Kemudian kalau kita cek lagi yang paling gede itu kependidikan, keguruan,” ucap Badri pada acara Simposium Kependudukan 2026, dikutip Senin (27/3).
“Keguruan kita meluluskan tiap tahun 490 ribu lulusan dari bidang pendidikan. Sementara pada saat yang sama, pasar untuk bidang ini—baik untuk calon guru maupun fasilitator di taman kanak-kanak—hanya sekitar 20 ribu. Jadi, 470 ribu sisanya berpotensi tersisih. Pengangguran, pengangguran terdidik,” ujarnya.
Statistik pendidikan tinggi yang dimaksud Badri adalah publikasi Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2024 yang dirilis Kemdiktisaintek pada 31 Oktober 2025 lalu. Dalam publikasi tersebut, jumlah lulusan pendidikan mencapai 490.176. Kemudian ada lulusan ekonomi yang jumlahmya mencapai 284.321.
Apabila dirinci menurut program studi, pendidikan profesi guru menempati posisi pertama dengan jumlah lulusan paling banyak mencapai 162.521. Di posisi kedua, terdapat prodi manajemen dengan jumlah lulusan sebanyak 151.679.
Akuntansi termasuk dalam prodi dengan lulusan paling banyak mencapai 68.015 orang. Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) juga ikut dalam deretan jumlah lulusan terbanyak dengan angka 61.756. Kemudian, disusul dengan prodi hukum sebanyak 54.887.
Ada 1,79 Juta Lulusan Perguruan Tinggi di 2024
Berdasarkan publikasi tersebut, jumlah lulusan perguruan tinggi baik diploma, sarjana, magister, doktor, spesialis maupun profesi mencapai 1,79 juta orang.
Dari jumlah tersebut, Provinsi Jawa Timur memiliki lulusan terbanyak dengan jumlah mencapai 263.291. Disusul Jawa Barat dengan lulusan sebanyak 214.386. Kemudian, di urutan ketiga terdapat wilayah Jawa Tengah dengan jumlah 189.214.
Sementara, Jakarta berada di urutan keempat terbanyak dengan jumlah lulusan mencapai 164.659. Wilayah Banten memiliki lulusan mencapai angka 128.838.
Di Indonesia, lulusan sarjana (S1) tembus hingga 1.208.904 pada 2024. Paling banyak bila dibandingkan dengan jenjang program pendidikan lain, seperti profesi, S2, S3, Spesialis, dan Vokasi.
Pada jenjang profesi, lulusannya berjumlah 253.386. Mereka yang berhasil meraih S2 ada sebanyak 115.025 dan jenjang vokasi berada di angka 203.681. Sementara itu, lulusan S3 di Indonesia hanya berada di angka 9.681 dan Spesialis jumlahnya lebih sedikit lagi sebesar 3.536.
Fenomena Vertical dan Horizontal Mismatch
Dalam survei Populix berjudul Bridging The Gap: Understanding Job Mismatch in Today's Workforce yang dilakukan pada Juni 2024, dirilis data soal pekerja yang melamar pekerjaan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
Survei tersebut dilakukan terhadap 1.330 responden pencari kerja dan 100 responden pemberi kerja. Usianya antara 18 sampai 59 tahun yang tersebar di area Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara.
Setidaknya, terdapat 30 persen masyarakat Indonesia yang melamar pekerjaan tak selaras dengan bidang studi yang diambil atau dikenal juga sebagai horizontal mismatch. Sisanya, sebanyak 70 persen diketahui mencoba melamar pekerjaan sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laporan terkait job mismatch berjudul Mismatch Pendidikan–Pekerjaan Pemuda Indonesia: Implikasi Bagi Bonus Demografi pada 31 Oktober 2025 lalu.
Terungkap bahwa pemuda yang bekerja sesuai dengan tingkat pendidikannya mencapai 64,64 persen. Kemudian, overeducated mencapai 22,36 persen dan undereducated mencapai 13 persen.
Laporan BPS ini menitikberatkan pada kasus vertical mismatch. Baik overeducated maupun tundereducated termasuk dalam kategori vertical mismatch. Overeducated adalah mereka yang memiliki kualifikasi pendidikan lebih tinggi daripada pekerjaan yang dibutuhkan.
Sementara, undereducated adalah mereka yang tingkat pendidikannya berada di bawah kualifikasi posisi pekerjaan yang dibutuhkan.
Ada Keterbatasan Lapangan Kerja
Menurut Kepala Lembaga Demografi FEB UI, I Dewa Gede Karma Wisana, adanya job mismatch terjadi karena adanya keterbatasan lapangan pekerjaan. Pekerjaan dengan skill yang spesifik dalam sektor industri masih sangat terbatas keberadaannya.
"Horizontal mismatch lebih banyak disebabkan alasan struktural khusus keterbatasan lapangan kerja. Dari sisi permintaan, struktur industri atau lapangan kerja di pekerjaan spesifik masih terbatas, artinya sektor tersebut tidak berkembang dengan optimal," kata Dewa kepada kumparan, Rabu (15/4).
Sementara itu, sektor informal yang tak perlu skill khusus justru berkembang dengan pesat. Bidang-bidang seperti ojol maupun kurir tidak memiliki skill yang spesifik.
"Di sisi lain, sektor yang tumbuh pesat adalah sektor informal dan sektor yang low-skill (perlu skill rendah). Hal itu menyebabkan para lulusan menengah tinggi tidak punya pilihan lain selain masuk ke pekerjaan-pekerjaan yang di luar bidang mereka," jelas Dewa.
Ditambah lagi dengan kondisi gaji yang diberikan tak sesuai dengan ekspektasi pekerja.
"Namun pilihan individu juga bisa menjelaskan untuk fenomena khusus lain. Misalnya, pengaruh status pekerjaan dan ekspektasi gaji yang tidak sesuai menyebabkan orang akhirnya menerima apa pun pekerjaan yang ada (mau menerima mereka). Atau saat ini khususnya di kalangan generasi muda, yang lebih suka flexible work tentu akan mencari pekerjaan yang 'terjangkau' baik secara geografis (dekat saja)," ujar Dewa.
Menurutnya, pemerintah bukan gagal membaca kebutuhan pasar kerja, tetapi kurang melihat sektor apa yang perlu dikembangkan agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.
"Mungkin bukan soal gagal membaca kebutuhan pasar kerja, melainkan kurang mampu menciptakan demand yang memadai. Pemerintah kurang mampu melihat sektor-sektor apa yang bisa/perlu terus dikembangkan dan didorong agar mampu menciptakan permintaan tenaga kerja yang cukup besar," jelas Dewa.
Dewa juga menggarisbawahi kelemahan pemerintah yang kurang adanya koordinasi dengan lintas sektor.
"Selain itu, yang juga lemah dari sisi pemerintah adalah koordinasi antarsektor/bidang. Kebijakan pendidikan dan kebijakan industri serta kebijakan ketenagakerjaan berjalan sendiri tanpa koordinasi sehingga sinyal kebutuhan skill (demand signal) tersebar dan terfragmentasi di berbagai kementerian atau dinas," tutup Dewa.