Sepulang dari Indonesia, PM Anwar Ibrahim Hadapi Kebuntuan Politik di Sabah
·waktu baca 3 menit

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, sedang melangsungkan mediasi antara tiga pihak di Negara Bagian Sabah.
Anwar harus mengatasi krisis kepemimpinan antara anggota pemerintahannya yang baru lahir. Dia lantas segera terbang ke wilayah timur Malaysia usai menyelesaikan pertemuan bilateral luar negeri pertamanya di Indonesia saat malam hari pada Senin (9/1).
Pekan lalu, anggota parlemen wilayah tersebut berusaha menggulingkan Ketua Menteri Sabah, Hajiji Noor.
Lawan dan mantan sekutunya mendesak Hajiji angkat kaki lantaran tak memiliki mayoritas di majelis negara bagian dengan 79 kursi. Para pemimpin Umno di Sabah sudah menarik dukungan mereka.
Anwar lantas bertemu dengan para pemimpin dari partai Hajiji yang berkuasa, Gabungan Rakyat Sabah (GRS); koalisi Barisan Nasional (BN) yang dipimpin Umno; serta Partai Warisan Sabah.
Partai Warisan Sabah juga kehilangan kekuasaan dalam pemilihan negara bagian akibat kebuntuan kepemimpinan serupa pada 2020.
Menurut analis, hasil akhir negosiasi ini belum tentu membawa implikasi signifikan bagi pemerintahan federal Anwar yang terdiri dari partai dan koalisi yang bermusuhan hingga baru-baru ini.
Anwar baru mengakhiri tantangan terhadap legitimasinya saat menyatakan mayoritas besar di parlemen federal pada Desember. Dia menarik dukungan para pemimpin politik di Sabah dan Sarawak.
Tantangan terhadap legitimasi Anwar berasal dari koalisi nasionalis saingannya, Perikatan Nasional (PN), yang dipimpin Partai Bersatu dan mantan PM Malaysia, Muhyiddin Yassin.
Kendati demikian, Anwar diyakini perlu berhati-hati dalam menangani keributan saat ini agar tidak menimbulkan perselisihan antara salah satu atau semua dari tiga faksi yang terlibat.
"Ketiga faksi utama–GRS, BN Sabah dan Warisan–adalah anggota dari pemerintah persatuan, dan Anwar mungkin memihak satu atau lebih dari mereka hampir pasti akan mengecewakan yang lain," terang peneliti senior di Singapore Institute of International Affairs (SIIA), Oh Ei Sun, dikutip dari SCMP, Selasa (10/1).
"Mereka yang kecewa kemudian dapat mengancam untuk mundur dari pemerintah persatuan, yang akan merusak legitimasi kekuasaan Anwar. Jadi bagaimana dia dengan cekatan menangani krisis dan mungkin membuat beberapa kompromi akan sangat membantu dalam menunjukkan kepemimpinannya yang terampil," lanjutnya.
Hajiji mengaku masih memegang kendali pada Minggu (8/1). Dia telah menyampaikan pernyataan dukungan dari 44 anggota majelis negara bagian tersebut kepada Gubernur Sabah.
Mereka yang secara terbuka mendukung Hajiji meliputi perwakilan terpilih dari koalisi Pakatan Harapan (PH) milik Anwar dan sekelompok pemberontak Umno di Sabah.
Walau begitu, lawannya bersikeras bahwa deklarasinya tentang mayoritas sederhana tidak dapat diperdebatkan.
Sebab, Hajiji diduga tidak lagi menjadi anggota partai politik, yang merupakan prasyarat untuk memegang jabatan tersebut.
Para kritikus mendorong pemerintah persatuan yang akan mencakup GRS dan semua pihak yang diwakili dalam majelis negara bagian.
Tetapi, pemerintah persatuan ini akan dipimpin ketua menteri baru yang status keanggotaannya dalam partai politik tidak diragukan.
Bila negosiasi Anwar gagal mengatasi krisis di Sabah, pemilu dini dapat berlangsung di negara bagian tersebut.
Situasi semacam ini akan menambah tekanan terhadap partai-partai anggota pemerintahan Anwar. Mereka juga akan menghadapi pemungutan suara akhir tahun ini di enam negara bagian.
Oh mengatakan, Anwar dapat membuktikan kredibilitas aliansi politiknya bila dia berhasil meredakan krisis di Sabah.
"Setidaknya ini bisa memberikan dasar yang lebih stabil bagi partai-partai mitranya di negara bagian lain ini untuk memperjuangkan pemilu sebagai front persatuan dan bukan dinding kertas yang diplester tipis dan karenanya dapat ditembus," ungkap dia.
