Serba Salah Indonesia Bersikap Soal Uighur

Suku Uighur. (Foto: AFP/Johannes Eisele)

Kabar penderitaan Uighur di China menuai kecaman dari masyarakat di seluruh dunia. Respons keras berdatangan dari negara-negara besar di Barat. Namun negara-negara mayoritas Muslim dianggap "lembek", termasuk Indonesia.

Tidak hanya Indonesia, negara-negara mayoritas Muslim lainnya juga terlihat berhati-hati berkomentar. Malaysia, Pakistan, bahkan Arab Saudi hampir tidak terdengar suaranya. Pemerintah Pakistan bahkan mengatakan, media asing mencoba mencari sensasi dalam menyebarkan informasi palsu soal Uighur.

Massa HMI demo di depan Kedubes China kecam penindasan muslim Uighur. (Foto: Dok. Istimewa)

Padahal, sampai serak umat Islam negara-negara tersebut menyuarakan kecaman atas laporan adanya 1 juta warga Uighur yang dipenjara di kamp konsentrasi China, didoktrin komunis, dan dipaksa menanggalkan ajaran agama. Di Indonesia sendiri, aksi protes digelar di depan Kedutaan Besar China di Jakarta.

Seruan agar Indonesia bersikap tegas terhadap China bermunculan, salah satunya dari Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon Desember lalu yang mengatakan politik luar negeri Indonesia lemah untuk masalah Uighur.

Serba Salah

Menurut Ahli Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia Shofwan Al Banna posisi Indonesia dalam masalah Uighur diibaratkan seperti "between rock and a hard place" alias serba salah, dilematis.

"Kita terjebak di antara -kalau dalam istilahnya- rock and hard place. Jadi merespons salah, tidak merespons juga salah," kata Shofwan kepada kumparan.

"Tekanan domestik tinggi. Tapi di sisi lain Indonesia juga berhati-hati, karena bagaimanapun yang dihadapi ini China," lanjut Shofwan.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Shofwan Al Banna (Foto: Nesia Qurrota A'yuni/kumparan)

China bukan negara sembarangan saat ini. Menurut Shofwan, semua negara akan berpikir panjang jika mau berhadapan dengan China.

Negeri Tirai Bambu telah keluar kocek banyak untuk menanamkan investasi infrastruktur di berbagai negara. Menurut laporan lembaga think tank American Enterprise Institute, investasi dan kontrak China di Timur Tengah dan Afrika Utara dari 2005 hingga 2018 mencapai USD 144,8 miliar.

Investasi China di Malaysia dan Indonesia, menurut data tersebut, mencapai USD 121,6 miliar di periode yang sama. Bantuan dana ini sangat diperlukan Indonesia yang tengah mendorong agenda pembangunan infrastruktur.

"Dari semua negara maju yang memiliki kapasitas keuangan untuk menyediakan dana untuk mendorong agenda-agenda ini, salah satu yang paling available adalah China," kata Shofwan.

Pekerja Uighur bersantai di kereta kuda milik mereka di dekat Bank of China di Kuqa sebuah desa kecil, di barat laut provinsi Xinjiang Cina. (Foto: AFP/PHILIPPE MASSONNET)

Dalam hal ini, dilema lantas muncul. Pemerintah Indonesia harus menjawab desakan publik soal Uighur yang telah menjadi kepentingan nasional.

"Dalam kasus Uighur ini kepentingan nasional dikontestasikan. Apakah Indonesia akan mendorong atau mengkritik China untuk menyenangkan publik domestik? Atau tidak mengkritik China, dengan risiko membuat Beijing tidak suka dan agenda kepentingan nasional, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur, jadi terhenti karena persoalan itu?" ujar Shofwan.

Tindakan Terukur

Namun, menurut dosen dan peneliti China di Universitas Indonesia, Ardhitya E. Yeremia Lalisang, tingginya tekanan domestik tak bisa serta merta dijadikan dasar dalam bersikap.

Apa yang dilakukan oleh Indonesia saat ini adalah “tindakan yang terukur”. Pemerintah Indonesia telah menugaskan perwakilan mereka di China untuk memeriksa langsung kondisi Uighur di Xinjiang.

Kamp Rahasia Penyekap Uighur (Foto: Basith Subastian/kumparan)

Menurut Yeremia tindakan ini dilakukan karena isu Uighur masih samar, berbeda dengan penindasan terhadap Rohingya di Myanmar atau warga Palestina oleh Israel yang sudah terang benderang faktanya.

Menurut amatan Yeremia, diskursus perihal masyarakat Uighur saat ini masih dalam tahap uji kebenaran fakta. Tertanggal 5 Desember 2018, salah satu perwakilan PBB baru meminta akses kepada pemerintah China untuk mencari kebenaran fakta di Xinjiang.

"Ini semua masih dalam tataran pembicaraan, benar atau tidak. Dengan demikian, ketiadaan level kedalaman info ini yang pada akhirnya logis jika Indonesia menahan diri dulu sampai menemukan segala yang utuh tentang apa yang terjadi," kata Yeremia kepada kumparan.

Dosen Hubungan Internasional UI Ardhitya E. Yeremia Lalisang (Foto: Dok. Ardhitya E. Yeremia Lalisang)

Sikap Indonesia ini, kata Yeremia, juga diharapkan dilakukan negara lain terhadap isu-isu yang mendera Indonesia. Contohnya tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Papua yang setiap tahun diangkat negara-negara Melanesia di PBB.

Menurut Yeremia, Indonesia punya posisi yang lebih kuat dibanding negara-negara Melanesia terkait isu Papua. Sama halnya dengan posisi China dengan negara-negara lain dalam isu Uighur.

"Karena dasar kita kuat dan dasar dari negara lain itu lemah. Kenapa? Karena mereka enggak punya akses apa yang terjadi di Papua secara langsung," ujar Yeremia.

Jadi Mediator

Jika memang Indonesia tidak bisa mengkritik, pun tidak bisa diam menanggapi masalah Uighur, Shofwan menyebut ada baiknya negara ini jadi mediator saja.

“Indonesia dan melalui ormas-ormas besar malah bisa jadi mediator. Istilahnya begini, constructive engagement kita menyampaikan concern: ada hal-hal yang kurang baik terjadi di sana, yang membuat citra China menjadi kurang baik,” kata Shofwan

Dengan cara tersebut, kesan Indonesia akan menjadi baik karena terbilang peduli dengan China. Cara ini juga merupakan kritik elegan yang turut menjadi titik tengah dari kehendak masyarakat.

Seorang polisi di China menjaga keamanan selama resital tari ketika pasangan Muslim Uighur menonton pertunjukan di sebuah jalan di Urumqi, ibukota wilayah Xinjiang. (Foto: AFP/ROBYN BECK)

Selain itu, pemerintah diharapkan terus meningkatkan hubungan antarwarga Indonesia dan China. Menurut Yeremia, hubungan ini masih sangat lemah sehingga selalu menjadi bola panas.

"Yang selalu jadi isu dalam sejarah perkembangan hubungan Indonesia-Tiongkok adalah bagaimana elemen orang-orang Tionghoa di Indonesia mewarnai hubungan. Bagaimana persepsi mengenai relasi antara China sebagai negara dengan orang-orang keturunan Tionghoa di Indonesia. Itu yang selalu mewarnai," kata Yeremia.

"Developing people to people relation, apalagi komunitas Islam dan China itu belum sama sekali terbangun menurut saya. Itu masih bayi banget," lanjut dia.