Serba-serbi Audiensi Hakim yang Mogok Massal dengan DPR

Sejumlah Koordinator Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) menangis usai Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menelpon presiden terpilih, Prabowo Subianto saat audiensi di Ruang Rapat Komisi III, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024). Foto: Youtube/TV Parlemen

DPR menerima audiensi dari perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI). Audiensi tersebut dilakukan di Ruang Rapat Komisi III DPR pada Selasa (8/10).

Perwakilan Hakim diterima oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, dan Cucun Syamsurijal. Audiensi dimulai pukul 10.30 WIB.

Pantauan di lokasi, para hakim ini tampak mengenakan pita berwarna putih. Pita putih ini digunakan oleh para hakim sebagai bentuk solidaritas memperjuangkan kesejahteraan hakim.

Sebagai bentuk kekecewaan karena kesejahteraannya merasa tak diperhatikan, para hakim berencana melakukan cuti “mogok” massal. Salah satu bentuk protes mereka adalah gaji dan tunjangan yang selama 12 tahun tidak naik.

Adapun tuntutan hakim adalah sebagai berikut:

Hakim ke Pimpinan DPR: Gaji Kami seperti Uang Jajan Rafathar 3 Hari

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menempelkan ponselnya ke mikrofon untuk memperdengarkan pernyataan Prabowo kepada Solidaritas Hakim Indonesia di gedung DPR, Selasa (8/10/2024). Foto: YouTube/ParlemenTV

Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) menyambangi pimpinan DPR untuk mengadu soal gaji tak naik selama 12 tahun. Mereka curhat, bahkan gaji saat ini tak cukup menghidupi keluarga.

Untuk hakim yang baru diangkat, mereka terima bersih pendapatan sekitar Rp 12 juta. Hal itu terdiri dari gaji pokok Rp 3,5 juta dan tunjangan Rp 8,5 juta.

"Gaji kami saat ini bisa jadi seperti uang jajan Rafathar 3 hari. Rafathar itu anak selebgram, anak artis Raffi Ahmad. Sedangkan kami punya tanggungan anak istri, orang tua," kata perwakilan SHI, Rangga Lukita Desnata, di depan pimpinan DPR seperti Sufmi Dasco Ahmad hingga Cucun Syamsurijal di Gedung DPR, Selasa (8/10).

Ia pun bercerita, uang Rp 12 juta dengan tanggung jawab hakim tidak setara. Katanya, untuk dibagi-bagi ke keluarga saja tidak mencukupi.

"Anggap aja penghasilan baru dianggap diangkat jadi hakim Rp 12 juta (rinciannya) tunjangan Rp 8,5 juta dan gaji pokok Rp 3 jutaan," kata Rangga.

"Setengahnya sudah kami kasih kepada istri untuk biaya sekolah anak, makan sehari hari. Setengah lagi kami pegang Rp 6 sampai Rp 7 juta. Kalau kami pakai motor rentan sekali, diserempet pihak berperkara bisa mati konyol. Setidaknya kami ambil kredit mobil," urai dia.

Rangga menuturkan, mobil yang diambil pun bukan mewah. Belum lagi bila para hakim ingin membeli rumah.

"Mobil gak perlu mahal mahal, yang Rp 100 juta saja, paling mahal Rp 200 juta. Kami bayar DP. Dari Rp6, 7 juta, buat cicilan Rp 2-3 juta, sisanya Rp 3 juta. Hakim juga ingin punya rumah, tidak perlu megah dan mewah," kata dia.

Dasco Terima Hakim Mogok Massal: Kita Lihat Apa yang Bisa Dipenuhi

Politikus Gerindra Sufmi Dasco (kiri) berseragam partai bersama Ketum Gerindra Prabowo, September 2024. Foto: Instagram/@sufmi_dasco

Pimpinan DPR RI menggelar rapat audiensi dengan Solidaritas Hakim Indonesia terkait cuti dan mogok massal sejak Senin (7/10). Para hakim protes karena sejak 12 tahun tak ada kenaikan gaji.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, DPR akan mendengarkan keluhan para hakim dan mencoba untuk memfasilitasi tuntutannya.

“Pertemuan pada hari ini adalah, sebenarnya adalah merupakan tinggal menyimpulkan saja apa yang diminta, apa yang akan dapat dipenuhi dengan situasi dan kondisi pada saat ini,” kata Dasco saat ditemui sebelum audiensi dengan para hakim digelar di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Selasa (8/10).

Selain Dasco, terpantau pimpinan DPR RI yang lain juga hadir yakni Cucun Ahmad Syamsurijal dan Adies Kadir.

Pilu Hakim Curhat ke DPR: Tak Bisa Pulang saat Ibu Meninggal

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kiri) berjabat tangan dengan perwakilan Koordinator Solidaritas Hakim Indonesia Rangga Lukita Desnata (kanan) sebelum memulai audiensi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

Para hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) mengadukan tentang kurang diperhatikan kesejahteraannya kepada Pimpinan DPR pada Selasa (8/10).

Salah satu hakim bercerita soal dirinya tidak bisa pulang ke kampung halaman saat ibunya meninggal dunia. Sebab, kondisi kesehatannya sekaligus kondisi keuangannya yang tidak memungkinkan.

"Tahun 2020, saya terkena COVID, saat bersamaan juga saya dikabari oleh keluarga saya bahwa ibu saya meninggal dunia, tentu saja dengan segala keterbatasan saya tidak bisa pulang ke rumah karena kondisi keuangan yang begitu parah," kata hakim tersebut yang terlihat menahan tangis.

"Saya dengan istri saya yang hanya berdua, pada saat itu istri baru saja lahiran, saya terpaksa tidak menghadiri pemakaman dan bahkan saya tidak melihat wajah ibu saya untuk terakhir kalinya," sambung hakim yang tidak memperkenalkan identitasnya tersebut.

Secara terpisah, ada hakim lain juga yang mengalami hal yang serupa. Koordinator SHI yang juga Hakim Pengadilan Negeri Sampang, Madura, Aji Prakoso, bercerita soal temannya yang juga hakim tidak bisa mudik karena tak punya ongkos.

“Kondisi teman-teman saya ambil contoh saja ada rekan saya Ervan, berada di Kepulauan Buru, Maluku, rumahnya kondisinya ada di Gresik, Jawa Timur dengan membawa istri dan dua orang anak untuk pulang kampung saja mungkin harus (menabung) 3 sampai 4 tahun,” kata Aji di hadapan Pimpinan DPR di Ruang Rapat Komisi III, Senayan, Jakarta.

Sambil menangis, Aji pun bercerita pengalamannya tidak bisa menghadiri pemakaman mertuanya. Sebab, tak ada uang untuk pulang ke daerah asal.

“Orang tua istri saya meninggal, Pak, kami tidak bisa hadir di pemakamannya,” ujarnya lirih.

“Saya harus menghibur orang istri saya, karena orang tuanya meninggal, ya orang tua saya juga. Dan menyampaikan permohonan maaf, bahwa kita tidak bisa pulang ke Denpasar pada saat itu,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Aji mengatakan, keluh kesah soal kesejahteraan para hakim itu bukan untuk meminta agar hakim menjadi kaya raya. Tapi, dia meminta agar profesi hakim lebih diperhatikan.

“Mungkin yang masyarakat tahu, gaji di atas 10 juta itu sudah sangat besar. Tapi bagaimana dengan, kami sadar, kami sadar ekonomi masyarakat juga tidak sedang baik-baik. Kami tidak ingin minta menjadi kaya raya, tidak,” ungkapnya.

Momen Telpon Prabowo

Dasco Telepon Prabowo saat Audiensi dengan Hakim yang Mogok Massal

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima telpon dari presiden terpilih Prabowo Subianto saat audiensi bersama Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Dalam audiensi dengan para hakim yang mogok massal, Wakil Ketua DPR dari Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tiba-tiba menelepon Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Prabowo pun menyampaikan pandangannya.

"Ini ada perwakilan hakim. Mohon izin bicara, Pak," kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).

Para hakim itu pun langsung bertepuk tangan mendengar suara Prabowo.

"Saya berpendapat yudikatif kita harus sangat kuat. Dan karena itu dari dulu pendapat saudara boleh cek semua pidato saya juga tulisan saya bisa dipelajari rekam jejak ucapan saya," kata Prabowo di ujung telepon

"Saya sangat berpendapat para hakim harus diperbaiki kualitas hidupnya," sambungnya.

Mendengar itu, para perwakilan hakim yang hadir kembali bertepuk tangan.

"Saya minta para hakim sabar sebentar begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat dan saya menjalankan. Saya benar-benar akan memperhatikan hakim." tutur Sang Menhan.

Di ujung pembicaraannya, para hakim kemudian berdiri sambil bertepuk tangan atas apa yang disampaikan Prabowo.

"Hakim-hakim gak boleh dibeli orang, jadi kondisinya harus yang terbaik yang saya bikin," kata Prabowo.

Mendengar itu, ada sejumlah hakim yang menangis terharu. Di antara mereka saling berpelukan.

Prabowo ke Para Hakim: Mohon Sabar Sebentar, Saya Pegang Estafet Kita Lakukan

Dalam pernyataannya, Prabowo mengatakan nasib dan kesejahteraan hakim memang sudah lama jadi perhatiannya. Itu juga selalu disampaikan dalam kampanye Pilpres kemarin.

"Dari dulu berencana, saya ingin memperbaiki remunerasi, penghasilan, para hakim supaya menjadi sangat baik begitu. Itu pandangan saya dari dulu. Dan ini bukan janji karena kampanye karena sudah selesai. Jadi saya gak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya," kata dia.

"Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, begitu saya memang menerima estafet, menerima mandat, dan saya menjalankan, saya benar benar akan memperhatikan para hakim," ujar Prabowo.

Para hakim yang hadir langsung bersorak. Prabowo mengatakan, kesejahteraan hakim sudah jadi prioritasnya. Dia menilai, peran hakim sangat besar dalam mencegah terjadinya korupsi.