PerbesarADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI mengganti salah satu pimpinannya dari Fraksi PDIP . Johan Budi selaku Wakil Ketua BURT digantikan oleh Dede Indra Permana.
ADVERTISEMENT
Pergantian itu dikonfirmasi oleh Sekjen Indra Iskandar. Dia mengungkap ada pelantikan pimpinan BURT siang ini.
"Iya Pak Johan Budi diganti Pak Dede Indra Permana," kata Indra kepada wartawan, Selasa (1/11).
Johan Budi belum lama menjadi Wakil Ketua BURT DPR. Sebelumnya, Johan Budi ditetapkan sebagai pimpinan BURT pada Juli lalu menggantikan Evita Nursanty dari Fraksi PDIP.
Berikut tugas BURT:
1. Menetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR;
2. Melakukan pengawasan terhadap Sekretariat Jenderal dalam pelaksanaan kebijakan kerumahtanggaan DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf a, termasuk pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR;
3. Melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD dan alat kelengkapan MPR yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan DPR, DPD, dan MPR yang ditugaskan oleh pimpinan DPR berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah;
ADVERTISEMENT
4. Menyampaikan hasil keputusan dan kebijakan Badan Urusan Rumah Tangga kepada setiap anggota; dan
5. Menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu.
Johan Budi soal Dicopot dari Pimpinan BURT: Enggak Ada Kaitan Dekol
Johan Budi kemudian angkat bicara soal penggantian posisinya dari Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI.
Johan Budi mengatakan, pergantian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) ini hanya pergantian biasa. Johan Budi mengungkap dipindah ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
"Kalau soal pergantian AKD, kan, sudah biasa di PDIP. Saya diminta ke Baleg," kata Johan Budi melalui telepon ke wartawan.
"Wah [kalau posisi di Baleg] itu enggak tahu," imbuh dia.
Ia menegaskan rotasi ini tak berkaitan dengan gerakan anggota Fraksi PDIP pendukung Ketua DPR RI Puan Maharani jelang Pilpres 2024, Dewan Kolonel.
ADVERTISEMENT
Johan Budi Belum Terima Surat DPP soal Dewan Kolonel: Salah Saya Apa Dukung Puan
Johan Budi mengatakan belum menerima surat teguran yang dimaksud. Ia juga memastikan belum dipanggil ke DPP secara resmi terkait Dewan Kolonel.
"Saya belum melihat surat itu, ya, tapi kalau yang lain saya enggak tahu. Saya belum melihat surat yang disebut sanksi pertama dan terakhir. Sampai hari ini saya belum melihat. Saya enggak tahu kalau saya dikirimin, mungkin belum sampai ke saya. Tapi sampai hari ini saya belum membaca atau melihat itu," kata Johan Budi.
"Belum, belum [dipanggil juga]. Sampai hari ini saya belum," imbuh dia.
Di satu sisi, Johan Budi heran mengapa dirinya harus dipanggil. Ia menegaskan, Dewan Kolonel hanya sekumpulan loyalis Puan yang tak membuat organisasi resmi.
ADVERTISEMENT
Menurutnya, Dewan Kolonel hanya ingin mensosialisasikan Puan agar lebih dikenal masyarakat, termasuk sebagai Ketua DPR. RI. Ia memastikan kumpulan sejumlah anggota Fraksi PDIP itu bukan dibuat untuk menyaingi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang didukung sejumlah pihak maju capres di 2024.
"Kenapa saya mesti dipanggil? Salah saya apa? Kamu menganggap saya salah nggak?" lanjutnya.
Johan Budi: Dewan Kolonel Hanya Sosialisasikan Puan, Capres Tunduk Megawati
Johan Budi kembali hanya ingin mensosialisasikan Puan di dapil. Namun urusan capres-cawapres, Dewan Kolonel tetap di tangan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Ini kumpulan dari kader-kader sekumpulan artinya beberapa yang mendukung Mbak Puan Maharani. Soal capres cawapres kita semua patuh tunduk kepada keputusan Ibu Ketum Megawati," kata Johan.
ADVERTISEMENT
Johan menuturkan Dewan Kolonel juga tak ada bermaksud menyerang pihak mana pun, termasuk Ganjar Pranowo yang juga masuk dalam bursa capres 2024.
"Ini kumpulan kader-kader dari Fraksi PDI Perjuangan yang ingin mensosialisasikan Mbak Puan Maharani, Ketua DPR RI kita kepada publik dan ini tidak dimaksudkan juga menyerang Ganjar Pranowo, enggak, enggak ada hubungannya," tuturnya.