Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.98.2
PerbesarADVERTISEMENT
Partai Demokrat menggelar Kongres VI. Acara tersebut berlangsung di Hotel Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Senin (24/2).
ADVERTISEMENT
Hadir Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan juga Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Terkait kongres Demokrat, acara akan digelar selama dua hari mulai Senin hingga Selasa (24-25/2). Adapun agenda kongres adalah untuk memilih Ketua Umum periode 2025-2030.
AHY Terpilih Aklamasi Jabat Ketum Demokrat Lagi
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dikukuhkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat untuk periode 2025-2030. Hal tersebut berdasarkan hasil Kongres VI Demokrat yang dilakukan, Senin (24/2).
AHY terpilih sebagai Ketum Demokrat secara aklamasi. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah itu terpilih usai dilakukan sidang pleno I dan sidang pleno II yang dipimpin oleh Herman Khaeron.
“Menetapkan Bapak Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat masa bakti 2025-2030,” kata Wakil Ketua Sidang Kongres ke-6, Edhie Baskoro Yudhoyono membacakan surat keputusan hasil kongres Partai Demokrat.
ADVERTISEMENT
Sebelum dikukuhkan, AHY terlebih dahulu menyampaikan laporan pertanggungjawaban DPP Partai Demokrat periode 2020-2025. Para Ketua DPD dan DPC Demokrat juga secara bulat mendukung AHY melanjutkan kepemimpinan Demokrat.
SBY Jadi Ketua Majelis Tinggi
Selain itu, Kongres ke-6 Demokrat memutuskan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tetap menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat.
“Menetapkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat masa bakti 2025-2030,” ucap Herman.
AHY Ungkap Pemicu Kursi Demokrat di DPR Anjlok
Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan sambutan dalam Kongres VI Demokrat di Ritz Carlton, Jakarta, Senin (24/2).
AHY membeberkan alasan kursi Demokrat di DPR periode 2024-2030 turun dibanding 2019-2024. AHY bilang, kursi Demokrat pada 2019-2024 ada 54. Sedangkan 2024-2030 ada 44.
ADVERTISEMENT
"Mengapa kursi kita DPR dari 54 turun ke 44? Ketika kita menghadapi gangguan, tentu kita dianggap rentan status kita dipertanyakan," kata AHY.
AHY menyebut, Demokrat diguncang permasalahan berat mulai dari pengambilalihan secara paksa pada 2021 oleh Moeldoko.
"Jadi ketika mau mendaftar ke Demokrat, Ketum, Sekjen berubah diambil alih sama sana, akhirnya membuat yang tadinya mau bergabung jadi ragu-ragu," kata AHY.
Meski begitu, patut disyukuri suara nasional Demokrat pada Pemilu 2024 naik 500 ribu. "Saya salut, bagi yang punya keberanian, ini enggak kaleng-kaleng kesetiaannya, kalau enggak kuat berani pasti mundur. Itu wajar jangan salahkan yang mundur karena saat itu situasi tidak baik-baik saja," ucap dia.
Menko Infrastruktur ini menambahkan, masalah koalisi di Pilpres 2024 yang mendadak bubar juga menjadi pemicu turunnya kursi Demokrat di Parlemen.
ADVERTISEMENT
Demokrat sebelum mendukung Prabowo-Gibran mendukung Anies dan tergabung dalam Koalisi Perubahan bersama NasDem dan PKS. Namun, koalisi ini bubar di tengah jalan.
AHY Singgung Moeldoko
AHY bercerita saat partainya yang pernah digoyang. Yakni saat Kepala Staf Kepresidenan era Presiden Jokowi, Jenderal (Purn) Moeldoko, bersama kelompoknya menggugat kepengurusan Partai Demokrat pimpinan AHY pada 2021.
Upaya perebutan Demokrat merupakan ujian kedua yang dihadapi. AHY tidak menjelaskan siapa perebut itu, dia hanya menyebut mereka sebagai "pengkhianat partai yang bersekongkol dengan oknum kekuasaan."
"Ujian kedua, selamanya akan kita catat dalam sejarah Demokrat. Masih ingat? Di saat kita fokus pada penanganan fokus pandemi, dan menyukseskan Pilkada 2020 di awal 2021 ketika kepengurusan DPP belum satu tahun," kata AHY.
ADVERTISEMENT
"Kita menghadapi ancaman nyata sebuah ancaman terhadap kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi Demokrat yang dilakukan oleh sekelompok pengkhianat yang bersekongkol dengan oknum kekuasaan," ujar AHY.
"Mereka ingin mengambil alih partai kita dengan cara yang inkonstitusional, menabrak etika, moral, hukum, dan tentunya akal sehat," jelas dia.
AHY bersyukur dengan putusan pengadilan yang memenangkan pihaknya. Dia juga berterima kasih kepada kader yang setia.
AHY Bicara 3 Ujian Berat Demokrat
AHY menyinggung ada tiga ujian terberat yang pernah dihadapi oleh partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu dalam 5 tahun terkahir sejak 2024.
Ujian pertama, kata AHY adalah pada saat Demokrat hendak melakukan Kongres ke-5. Namun kala itu pemerintah melakukan pembatasan imbas pandemi Covid-19. AHY bersyukur Demokrat bisa lulus dari ujian tersebut.
ADVERTISEMENT
“Mobilitas tentu menjadi sangat sulit dan terbatas. Dan tentunya fokus dan prioritas Demokrat juga diarahkan untuk memperjuangkan kebijakan serta aksi nyata untuk menyelamatkan jiwa manusia dan ekonomi bangsa,” kata AHY di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta.
Ujian kedua, kata AHY, soal adanya upaya merebut paksa partai Demokrat. Saat itu, ungkap AHY, DPP belum satu tahun tapi sudah menerima ujian berat terkait konstitusional partainya.
“Di saat kita pada penanganan fokus pandemi, dan menyukseskan Pilkada 2020 di awal 2021 ketika kepengurusan DPP belum 1 tahun, kita menghadapi ancaman nyata sebuah ancaman terhadap kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi Demokrat,” ungkapnya.
Ancaman itu adalah adanya kelompok yang ingin merebut Demokrat.
Sedangkan ujian ketiga, kata AHY, yakni jelang Pilpres 2024. Saat itu, Demokrat sebagai partai yang berada di luar pemerintahan bergabung dengan Koalisi Perubahan. Namun, kata AHY, di tengah proses konsolidasi justru Demokrat malah ditinggal.
ADVERTISEMENT
“Tentu kejutan itu sempat menggoyahkan kita, dan yang lebih berat adalah dinamika politik tersebut telah membingungkan masyarakat luas, di mana Partai Demokrat berada?” kata AHY.
“Tentu kita punya harga diri dan kehormatan, dan kita bersyukur bahwa peristiwa tersebut justru telah membawa kita pada sesuatu yang lebih baik di mana akhirnya terbuka ruang dan jalan kebersamaan dengan Presiden Prabowo Subianto,” sambungnya.
SBY Ingatkan Kader soal Etika dalam Dukung Prabowo
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan kader partainya untuk mengedepankan etika dalam berpolitik. Saat ini Demokrat sedang dalam posisi mendukung pemerintahan Prabowo Subianto.
"Saat ini Demokrat berada di pemerintahan Prabowo, ini domain pemerintahan tunduk pada sistem etika dan pada pemerintahan. Kini Demokrat juga dalam koalisi politik pemerintahan Prabowo yang disebut Koalisi Indonesia Maju. Ini domainnya domain politik, rujukannya etika," kata SBY dalam Kongres ke-6 Demokrat di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Senin (24/2).
ADVERTISEMENT
Menurutnya, Demokrat harus all out mendukung Prabowo. Tidak boleh ada kata menolak untuk menyukseskan kebijakan berpihak ke rakyat.
"Demokrat harus sungguh sungguh dan all out untuk sukseskan Pemerintahan Prabowo, Ini etika, tentu sesuai dengan visi Presiden kita.
Sebagai bentuk loyalitas dan dukungan, Demokrat harus mengawal Prabowo. Hal ini untuk memastikan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memajukan Indonesia yang sudah pemerintah tuju.
SBY Minta Kader Demokrat Kawal Danantara untuk Kepentingan Rakyat
SBY meminta kepada kader Demokrat untuk mengawal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). SBY sendiri turut hadir dalam peresmian BPI Danantara di Istana Kepresidenan, bersama Joko Widodo.
"Kita juga perlu memastikan dalam konteks pengawalan tadi agar semua agenda pemerintah termasuk keberadaan Danantara yang hari ini telah diluncurkan oleh Presiden kita. Kita kawal," kata SBY dalam pidato Kongres VI Partai Demokrat di Hotel Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Senin (24/2) sore.
ADVERTISEMENT
Presiden ke-6 RI itu mengungkapkan keberadaan Danantara itu harus dipastikan untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan untuk kepentingan sebagian golongan saja.
"Kita pastikan semua benar-benar untuk kepentingan rakyat, for the people, kepentingan seluruh rakyat, bukan kepentingan sebagian rakyat," ujarnya.