Serba-serbi Persiapan Pemilu 2024: Anggaran Ditaksir Rp 65 T; Coblos 3-7 Menit

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra (tengah) bersama jajaran komisioner mencoblos surat suara sebagai tanda diluncurkan Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Senin (14/2/2022). Foto: Reno Esnir/Antara Foto

Anggaran Pemilu 2024 yang tinggi menjadi isu hangat setelah dijadikan dalih beberapa elite politik untuk mendorong penundaan Pemilu 2024.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menuturkan, pembahasan anggaran Pemilu 2024 masih terus dilakukan oleh KPU bersama DPR dan pemerintah. Menurutnya, anggaran Pemilu 2024 berasal dari APBN.

“Sebenarnya per tahun anggaran. Jadi pembahasan persetujuan anggaran enggak langsung semua, persetujuannya tetap per tahun gitu, jadi yang sekarang ini kan kalau di APBN murni 2022 yang sudah dialokasikan untuk anggaran pemilu nasional kita sekitar Rp 400 miliar itu sudah ada,” kata Pramono di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/3).

“Nah, tapi kan yang kita ajukan untuk 2022 ini sekitar Rp 8 triliun, nah itu yang terus kita bahas,” tambah dia.

Pramono mengatakan, anggaran Pemilu 2024 ditaksir mencapai Rp 65 triliun. Angka itu lebih rendah dari usulan terakhir 76 triliun. Akan tetapi, anggaran KPU ini berdasarkan akumulasi APBN tahun 2022, 2023 dan 2024.

Meski begitu, Pramono belum tahu apakah pemerintah akan menyetujui anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 65 triliun. Sebab pembahasan masih terus dilakukan.

Wujud Surat Suara Pemilu Serentak 2024

KPU melakukan terobosan dalam menyambut Pemilu Serentak 2024 dengan menyederhanakan surat suara.

Surat suara saat ini akan disederhanakan dengan dua usulan simulasi, yaitu model 1 (3 surat suara), model 2 (2 surat suara), sebagai berikut:

Simulasi 1: Surat suara model Pilpres, DPR RI Foto: Fadjar Hadi/kumparan

Model 1

Pilpres, DPR RI

DPD RI

DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota

Simulasi 2: Surat suara model Pilpres, DPR dan DPD RI Foto: Fadjar Hadi/kumparan

Model 2

Pilpres, DPR RI, DPD

DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota

Secara garis besar, jenis kertas yang dipakai dalam Pemilu 2024 masih berbahan sama seperti yang dipakai dalam Pemilu 2019. Begitu juga dengan kotak suara dan bilik suara dari bahan kardus.

Penyederhanaan juga dilakukan dengan memperkecil font dan foto anggota DPD untuk simulasi 1 karena tidak digabung dengan surat suara lain.

Mencoblos di Pemilu 2024 Lebih Singkat Hanya 3-7 Menit

Warga Samak Coblos di TPS relokasi Foto: Dok. Sulbar Kini

Ketua KPU RI Ilham Saputra mengatakan, berdasarkan hasil simulasi yang digelar di Manado, Sumatera Utara dan Bali, durasi pemilihan diklaim menjadi lebih cepat. Sebab surat suara sudah disederhanakan.

“Kita hitung bisa 1-3 menit per orang, tapi ada juga yang sampai 7 menit. Tapi ini kita sosialisasi dulu untuk yang ini. Jadi ini masih riset kami agar cara ini bisa digunakan untuk 2024,” kata Ilham.

kumparan berkesempatan ikut dalam simulasi ini. Pertama mencoblos menggunakan 3 model surat suara. Hasilnya, durasi pemilihan sekitar 7-10 menit. Sebelum memilih, calon pemilih melakukan pendaftaran sebagaimana jika akan mencoblos di TPS seperti mengambil formulir C1.

Secara teknis pencoblosan juga masih sama seperti Pemilu 2019 yakni menunggu giliran untuk dipanggil. Setelah dipanggil, maka kita langsung diberi 3 surat suara untuk kemudian dicoblos di bilik suara dan memasukkan surat suara ke kotak yang terbuat dari kardus.

Anggaran Pemilu 2024 Bisa Ditekan Hingga 60%

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra saat penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara KPU dengan PT Pos Indonesia di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (17/3/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Ketua KPU RI, Ilham Saputra, mengatakan jika usulan penyederhanaan surat suara ini disetujui, maka anggaran Pemilu 2024 bisa ditekan mencapai 60%.

“Harusnya begitu, terkait dengan logistik, bisa 50-60% untuk biaya logistik karena surat suaranya berkurang karena disederhanakan,” kata Ilham.

Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting Manik, menjelaskan mengapa anggaran bisa hemat mencapai 60% jika dibandingkan dengan anggaran logistik di Pemilu 2019. Pada Pemilu 2019, total anggaran mencapai Rp 25,59 triliun. Sedangkan anggaran pembuatan surat suara yang ada lima buah mencapai Rp 603 miliar.

“Kalau kita hitungan gini, kita hitung dari kebutuhan surat suara pada Pemilu 2019, terus kemudian kita bandingkan kalau surat suara hanya 2 lembar, itu potensi efisiensi itu sampai 60%. Itu yang kita hitung dengan jumlah seluruh TPS 809.500, kan, gitu,” jelas Evi.

Kotak Suara Pemilu 2024 Masih dari Kardus

Pekerja merakit kotak suara di Kantor KPU Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (6/2). Foto: ANTARA FOTO/Jojon

KPU masih menggunakan bilik suara dan kotak suara dari bahan kardus.

Pada Pemilu 2019, masalah penggunaan bilik suara dan kotak suara berbahan kardus ini menuai sorotan dari masyarakat. Banyak menilai bahan kardus ini cukup rawan untuk dibobol.

Komisioner KPU RI Evi Novilda Ginting Manik, mengatakan tidak ada masalah terkait penggunaan bahan kardus ini.

“Enggak ada masalah. Kan enggak ada persoalan yang penting kotak suara itu mengamankan surat suara,” kata Evi di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat.

KPU Surati DPR Minta Tak Ada Lagi Isu Penundaan

KPU melakukan simulasi terhadap tahapan Pemilu 2024 pada Selasa (22/3/2022). Foto: Fadjar Hadi/kumparan

KPU menyurati DPR RI. Mereka meminta agar pembahasan Peraturan KPU (PKPU) soal tahapan Pemilu 2024 dilanjutkan.

“Kami hari ini mengirim surat, sudah saya tanda tangan suratnya, agar meminta pada pemerintah dan DPR, dalam hal ini Komisi II, untuk melanjutkan pembahasan tahapan, jadwal, dan program rancangan PKPU tahapan, jadwal, dan program,” kata Ketua KPU RI Ilham Saputra di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat.

Ilham menegaskan, polemik penundaan Pemilu 2024 sudah harus diakhiri. Sebab, KPU juga sudah mengeluarkan surat keputusan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tanggal Pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Febuari 2024.

KPU Simulasikan Penghitungan Suara

Simulasi pemungutan suara di halaman KPU RI, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Setelah melakukan simulasi pencoblosan, KPU melanjutkan simulasi dengan penghitungan surat suara.

Penghitungan dimulai sesuai aturan dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yakni dimulai pukul 13.00 waktu setempat. Penghitungan dilakukan secara manual.

Pertama, KPU melakukan simulasi penghitungan di tiga surat suara. Tiga surat suara itu yakni Pilpres dan DPR RI; DPD; dan tiga surat suara DPRD provinsi; DPRD kabupaten/kota.

Yang pertama kali dilakukan oleh KPU yakni mengumumkan hasil pemilihan presiden. Kemudian dilanjutkan oleh pemilihan DPR RI dan DPD. Sedangkan pemilihan DPRD provinsi dan kabupaten/kota diumumkan paling akhir.

Simulasi penghitungan suara kali ini, KPU tidak melakukan simulasi penggunaan Sirekap. Meski begitu, KPU masih menggunakan Sirekap dalam metode penghitungan suara nantinya.