Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.89.0
Serba-serbi Pidato Megawati di Rakernas PDIP: Kode Puan Ketum hingga Bahas MK
25 Mei 2024 7:32 WIB
·
waktu baca 5 menitADVERTISEMENT
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik dalam Rakernas V PDIP yang digelar di Beach City Internasional Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5).
ADVERTISEMENT
Acara itu turut dihadiri oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Menparekraf Sandiaga Uno, Mensos Tri Rismaharini, Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas, Seskab Pramono Anung, hingga Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Selain itu turut hadir wapres ke-6 RI Try Sutrisno, Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo, hingga eks Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Megawati menyampaikan banyak hal dalam pidatonya. Mulai dari berguyon soal jabatan Puan hingga membahas Pilpres 2024 yang baru selesai.
Berikut rangkuman isi pidato Megawati:
Kode Puan Ketum PDIP
Megawati berguyon saat menyapa anaknya yang juga Ketua DPR Puan Maharani, ia meminta bertukar posisi.
Awalnya Megawati bercerita soal Puan yang kerap ke luar negeri dalam bertugas.
"Terus kalau di kita ada Mbak Puan. Mbak Puan saya bilang padanya sebagai Ketua DPR wah pergi ke luar negeri terus, tapi itu kerja loh bukannya jadi turis," kata Megawati di Beach City Internasional Stadium, Ancol, Jakarta Utara.
ADVERTISEMENT
Megawati pun menggoda. Entah kode atau bukan, ia menawarkan Puan untuk bertukar jabatan.
"Loh enak-enak aja. masa saya yang disuruh nongkrong di sini terus keadaannya gonjang-ganjing enggak jelas," sambungnya.
Bahas Kecurangan Pilpres
Megawati mengungkapkan Pemilu 2024 khususnya Pilpres, merupakan yang terburuk sepanjang sejarah imbas kecurangan terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.
Megawati sulit menerima kekalahan Ganjar-Mahfud. Paslon 03 ini kalah imbas anomali karena intervensi dari penguasa.
“Sepertinya kita ini bukan orang yang bukan warga negara Indonesia, dibuat dengan cara-cara sistematis, terukur dan masif untuk bisa hanya sebenarnya secara prosedural dan formal kekalahan ini untuk dibuktikan adalah ini digunakan sebagai hak rakyat yang tapi sebenarnya salah, 1.000 persen salah karena tidak dijalankan secara jujur dan adil,” kata Megawati saat menyampaikan pidato politik dalam rakernas V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat (24/5).
ADVERTISEMENT
“Lah kenapa sih mbok biarin aja gitu loh. Tanding ya tanding wae,” imbuhnya.
Ingatkan Andika Perkasa
Jenderal (Purn) Andika Perkasa menghadiri Rakernas V PDIP menggunakan seragam merah khas kader PDIP disertai emblem yang cukup mencolok.
Megawati dalam akhir pidatonya sempat menyebut, Andika Perkasa sudah resmi menjadi kader PDIP. Ia sudah mempunyai Kartu Tanda Anggota.
"Dika (Andika), bapakmu itu keren-keren, kamu jangan loyo. Dika kesengsem PDIP, dia KTA-nya PDI, loh," ucap Megawati kepada menantu eks Kepala BIN AM Hendropriyono ini.
Megawati berharap Andika Perkasa jadi kader militan dan tidak mengkhianati partai — seolah menyindir pihak tertentu.
"Asal jangan mbalelo aja, ya, kapan-kapan. Biarin kedengeran sama semua," kata Megawati disambut tawa Andika, termasuk para hadirin.
ADVERTISEMENT
Singgung Polisi
Dalam sambutannya, Megawati mengenang mantan Kapolri periode 1968-1971, Jenderal Hoegeng Iman Santoso. Ia mendambakan sosok polisi seperti Hoegeng yang dikenal sebagai polisi rendah hati dan jujur.
"Terus sangat, sangat, menurut saya kapan polisi bisa seperti Pak Hoegeng lagi ya," kata Megawati di Beach City International Stadium (BCIS) Ancol, Jakarta, Jumat (24/5).
Presiden ke-5 RI itu lalu membandingkan sikap Hoegeng dengan polisi saat ini. Terlebih, Megawati kerap menyebut polisi ikut campur dalam Pilpres 2024 dengan melakukan berbagai intimidasi.
“Saya bertanya lagi, kapan ya polisi sekarang ini tidak mengintimidasi rakyatnya. Sedikit-sedikit kalau ini, terus diintimidasi,” imbuhnya.
Tanya Perusak MK
Saat berpidato, Megawati bercerita soal Mahkamah Konstitusi (MK) yang fungsinya tak maksimal selama Pemilu 2024. Padahal MK didirikan di era ia menjabat presiden untuk menjadi lembaga yang berwibawa.
ADVERTISEMENT
Bahkan, kata Megawati, sengaja menempatkan MK di sekitar Istana Presiden karena fungsinya yang begitu penting. Hal itu dilakukan demi menjaga marwah mahkamah.
Megawati lalu menanyakan siapa yang membuat MK berubah.
"Coba makanya sampai saya cari-cari akhirnya dapat, keren tempatnya. Yaitu yang saya bilang masuk ring 1 istana. Artinya dia adalah tempat yang harus dijaga. Ring 1, istana itu saya tahu adalah tempat yang memang harus dijaga," kata dia.
"Supaya dia berwibawa, enggak gampang-gampang. Ini yang salah siapa hayo?" tanya Megawati ke hadirin.
Sebagian dari mereka yang hadir pun menjawab:
"Jokowi.....!"
Dalam Rakernas V ini, Jokowi tak diundang.
Mendengar jawaban kader, Megawati pun tersenyum. Namun ia sedikit menyentil karena sahutan tersebut terdengar kurang keras dan serempak.
ADVERTISEMENT
Beri Pesan ke Ganjar-Mahfud
Megawati memberi pesan ke Ganjar-Mahfud agar tetap kuat. Ia mengutip istilah yang juga jadi tema Rakernas tersebut yakni Satyam Eva Jayate yang bermakna kebenaran pasti menang.
“Terus berjuang. Satyam Eva Jayate. Puji syukur kita panjatkan terutama kepada pak Ganjar, pak Mahfud bahwa masih tetap kuat,” ungkapnya.
“Kalau berdua ini apa ya? Haha, lemas ya biar saya teriak-teriak, ya gimana ya,” sambungnya.
Bicara Oposisi atau Koalisi
ADVERTISEMENT
Dalam pidatonya Megawati menyinggung soal oposisi dan koalisi. Menurutnya dalam sistem negara presidensial, tidak ada parpol koalisi maupun oposisi.
"Yang lucu begini. Ibu kalau kami koalisi enggak bisa. Saya langsung bilang begitu. Karena anak-anakku tersayang harus di-stressing bahwa banyak sekali mereka yang salah. Sistem ketatanegaraan kita adalah presidensial, jadi bukan parlementer," kata Megawati.
ADVERTISEMENT
Sikap PDIP usai Pilpres 2024 memang masih ditunggu. Setelah Ganjar-Mahfud MD kalah, apakah mereka akan berada di dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, atau jadi oposisi.
Megawati pun menyebut lagi, di dalam sistem negara saat ini, tak mengenal koalisi atau sebaliknya.