Serba-serbi Prabowo Saksikan Penyerahan Uang Rp 13,2 T Satgas PKH di Kejagung
PerbesarPresiden Prabowo Subianto menyaksikan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan uang Rp 13,2 triliun dan lahan seluas 259 ribu hektare kepada negara. Prosesi berlangsung di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (6/10).
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung banyak hal. Mulai dari pengakuannya yang berkali-kali hendak disogok, ultimatum "bersih-bersih", buzzer, kampung narkoba, hingga rencana menambah polisi hutan.
Rp 13,2 Triliun dan 259 Ribu Hektare Diserahkan ke Negara
Uang yang diserahkan terdiri dari tiga pos:
Rp 3,47 triliun dari denda administratif bidang kehutanan.
Rp 1,53 triliun dari PNBP Kejaksaan RI hasil penanganan tindak pidana khusus.
Rp 8,22 triliun dari penerimaan pajak wajib pajak, hasil tindak lanjut Satgas PKH.
Satgas PKH juga menyerahkan lahan kawasan hutan seluas 259 ribu hektare. Lahan itu berasal dari penertiban kebun sawit dan tambang ilegal.
Secara simbolis, uang diserahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Lahan diserahkan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Burhanuddin, selaku Wakil Ketua I Pengarah Satgas PKH, mengatakan uang itu akan disetorkan ke kas negara lewat Kementerian Keuangan. Lahan akan dikelola perusahaan milik negara.
"Sejalan dengan komitmen tersebut, hari ini kami melaporkan sekaligus menyerahkan uang sebesar Rp 13.241.335.681.910,13 kepada negara melalui Kementerian Keuangan untuk disetorkan ke kas negara," kata Burhanuddin.
Prabowo: Satgas PKH Selamatkan Rp 52 Triliun
Prabowo memuji kinerja Satgas PKH. Menurutnya, sejak dibentuk dua tahun terakhir, tim ini telah menyelamatkan keuangan negara Rp 52 triliun, setara USD 3 miliar.
"Hari ini sekali lagi, kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH. Yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama. Dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara," ujar Prabowo.
"Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali. Dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp 52 triliun," lanjutnya.
Meski begitu, Prabowo meminta jajaran Satgas PKH tak cepat puas.
"Saudara-saudara sekalian, tugas kita masih berat, perjalanan masih jauh. Tapi, kemenangan sudah kelihatan," tutur Prabowo.
"Semua pimpinan Satgas PKH semua senyum. Berarti mereka sangat optimis, sumbangan-sumbangan mereka akan terus meningkat. Selama tunai kayak begini aku datang ke Satgas PKH," ungkapnya.
"Negara Tidak Baik-baik Saja" dan Mengaku Mau Disogok
Prabowo mengakui kondisi Indonesia saat ini tidak baik-baik saja. Menurutnya, hal itu tecermin dari upaya sejumlah pihak merusak negara.
"Kita paham negara kita berada dalam keadaan yang, yang tidak baik-baik saja. Kita paham itu," ujar Prabowo.
Ia menyebut institusi bangsa sudah dirusak selama puluhan tahun.
"Kita melihat puluhan tahun institusi-institusi kita dirusak. Menteri-menteri kita, dirjen-dirjen kita mau disogok," ungkapnya.
"Jangankan menteri dirjen, saya mau disogok, dalam dua tahun ini berkali-kali saya mau disogok," beber Prabowo.
Prabowo ingin pembenahan menyeluruh.
"Saya paham, kita melihat dan kita berusaha memperbaiki. Kita berusaha memperbaiki, dengan persuasif, dengan dakwah ya, dakwah kebenaran, dakwah kebangsaan, dengan bicara, dengan meyakinkan, di mana-mana saya diundang pasti saudara tahu apa pesan saya. Menteri-menteri yang ikut rapat dengan saya tahu sikap saya, tekad saya, kehendak saya," jelasnya.
Ultimatum "Bersihkan Diri"
Prabowo mengultimatum jajarannya untuk "membersihkan diri" dari perilaku korup. Ia mengaku bangga karena langkah Satgas PKH mulai diikuti lembaga lain dan perusahaan negara.
"Saya sangat bangga sekarang saya katakan, dengan contoh yang dirintis oleh Satgas PKH, lembaga-lembaga lain ikut, perusahaan-perusahaan negara sudah mulai membersihkan diri, ya, yang tidak mau membersihkan diri, tunggu waktunya saja," kata Prabowo.
Ia mengimbau anak buahnya membuat pengakuan dosa.
"Karena kita tidak akan berhenti, kita tidak akan ragu-ragu. Lebih baik saudara bersihkan diri, tertibkan diri, pengakuan dosa, cepat-cepat lapor," ucap Prabowo.
Prabowo juga membuka jalan menjadi justice collaborator.
"Jadi saudara bisa menjadi justice collaborator. Ya kan? 'Pak, saya minta maaf, kemarin-kemarin saya khilaf ya, saya tidak kuat iman, tapi saya sadar, ini saya kembalikan hasil yang saya korupsi'. Kalau begitu, semua unsur termasuk hakim pun, ya kan, ada dalam keputusan hakim ada kan, hal-hal yang meringankan. Bahwa dia sudah sadar, dia kerja sama, dia menjadi justice collaborator, dia kembalikan sebagian uang yang dikorupsi demi cinta dia kepada bangsa dan negara Indonesia. Dan dia bersedia menunjukkan yang lain-lain," paparnya.
Perbesar"Kita Tidak Gentar" Hadapi Buzzer dan Demo
Prabowo menyindir pihak berduit yang hendak menjelekkan pemerintahannya lewat buzzer. Ia menegaskan tak akan gentar.
"Biar mereka punya uang ratusan triliun, mereka bayar buzzer, mereka bayar algoritma, mereka serang kita di sosmed, mereka mau biayai demonstrasi-demonstrasi, kita tidak gentar," kata Prabowo.
"Kita bersama rakyat, kita siap mati untuk rakyat. Terima kasih," lanjutnya.
Ia berterima kasih kepada jajarannya yang masih berjuang bersamanya.
"Saya terima kasih yang masih mau berjuang bersama saya. Berjuang untuk rakyat kita, berjuang untuk mereka yang tidak bisa bicara, mereka yang tidak punya apa-apa, berjuang mereka yang tidak punya rumah, berjuang untuk mereka yang tidak mengerti makan paginya dari mana, makan sorenya dari mana," tutur Prabowo.
"Saya terima kasih, percayalah kebenaran akan menang, percayalah kita di atas jalan yang benar," sambungnya.
Target 70 Ribu Polisi Hutan
Prabowo menyoroti jumlah polisi hutan (polhut) yang tak sebanding dengan luas hutan Indonesia.
"Kita mengerti kalau tidak salah untuk menjaga hutan kita yang puluhan juta hektare, kita hanya punya 4.500 polisi hutan. Menjaga puluhan juta, hanya ada 4.500 polisi hutan. Bagaimana terhadap penjarah liar? Bagaimana mereka yang membakar hutan?" kata Prabowo.
Karena itu, ia ingin menambah polhut menjadi 70 ribu personel.
"Saya telah mengajukan APBN kalau tidak salah, tambahan 4.500 polisi hutan menjadi 70.000 polisi hutan," ungkapnya.
"Dari 70.000 baru bisa bisa 21.000 tahun 2027. Berarti mungkin 3-4 tahun kita akan sampai 70.000," jelasnya.