Serba-serbi Survei PPI: Elektabilitas Capres hingga Kepuasan Kinerja Pemerintah
PerbesarParameter Politik Indonesia (PPI) merilis hasil survei nasional bertajuk "Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran".
Survei nasional PPI melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 26 September hingga 6 Oktober 2026.
Survei menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error sebesar 2,83%.
Elektabilitas Capres
Prabowo Subianto memperoleh elektabilitas tertinggi dalam pengukuran pilihan presiden secara terbuka berdasarkan survei nasional PPI. Prabowo juga unggul dalam sejumlah simulasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Sementara Dedi Mulyadi menempati posisi teratas dalam pengukuran pilihan calon wakil presiden (cawapres) secara terbuka.
Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno menjelaskan, dalam pengukuran elektabilitas presiden secara terbuka, responden diminta menyebutkan secara spontan nama tokoh yang akan mereka pilih jika Pilpres digelar saat ini.
"Responden itu diminta untuk menjawab secara spontan. Pertama Pak Prabowo Subianto. Jadi elektabilitas presiden terbuka itu Prabowo Subianto 31,6 persen. Disusul Dedi Mulyadi 11,4 persen. Disusul Anies Baswedan 10,1 persen," kata Adi saat memaparkan hasil survei PPI secara daring, Minggu (18/10).
Setelah ketiga tokoh tersebut, Gibran Rakabuming Raka memperoleh 6,9%, sedangkan Ganjar Pranowo meraih 4,4%. Sebanyak 25,5% responden menyatakan tidak tahu.
PPI kemudian menguji elektabilitas calon presiden (capres) melalui simulasi dengan sejumlah nama kandidat.
Dalam simulasi yang melibatkan 17 nama, Prabowo memperoleh dukungan 34%. Anies berada di posisi kedua dengan 19,4%, disusul Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebesar 11,1% dan Gibran dengan 10,9%. Sebanyak 11,3% responden belum menentukan pilihan.
Adi menjelaskan, simulasi tersebut mencakup nama-nama ketua umum partai politik di parlemen serta tokoh yang berpotensi diusung partai nonparlemen atau partai baru pada Pilpres 2029.
"Jadi kita coba uji terkait dengan 17 nama ketum partai politik atau tokoh yang sangat mungkin akan diusung oleh partai-partai nonparlemen atau sangat mungkin akan diusung oleh partai politik yang baru berdiri dan sangat mungkin akan menjadi peserta pemilu," jelas Adi.
"Kemudian Gibran Rakabuming Raka. Kenapa kita mencantumkan Gibran Rakabuming Raka di sini, tentu kita mengasumsikan bahwa Gibran itu di 2029 nanti akan diusung oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai politik yang sekalinya pun tidak lolos ke parlemen," sambungnya.
PPI juga melakukan simulasi dengan lima nama yang dinilai mewakili sejumlah poros kekuatan politik nasional, yakni Prabowo, Anies, AHY, Gibran, dan Pramono Anung.
Dalam simulasi tersebut, Prabowo memperoleh 40,5%, diikuti Anies dengan 17,7%, AHY 14%, Gibran 12,2%, dan Pramono 3,9%. Sebanyak 11,7% responden belum menentukan pilihan.
Sementara itu, dalam simulasi tiga nama, Prabowo memperoleh dukungan 41,5%. Anies berada di posisi kedua dengan 21,8%, sedangkan Pramono meraih 6,7%. Sebanyak 30,1% responden belum menentukan pilihan.
Dalam pengukuran pilihan calon wakil presiden secara terbuka, Dedi Mulyadi memperoleh dukungan tertinggi sebesar 21%. Gibran Rakabuming Raka berada di posisi kedua dengan 14,2%.
Selanjutnya, AHY memperoleh 7,1%, Anies Baswedan 7%, dan Purbaya Yudhi Sadewa 4,8%.
Meski menempati posisi kedua dalam pengukuran elektabilitas presiden secara terbuka dengan 11,4%, Dedi Mulyadi tidak masuk dalam simulasi capres yang melibatkan 17, lima, dan tiga nama.
Adi menjelaskan, PPI menghindari simulasi yang mempertemukan Prabowo dan Dedi karena keduanya masih menjadi bagian dari Partai Gerindra.
65,4% Masyarakat Puas Kinerja Pemerintah
Survei PPI menunjukkan 65,4% responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Rinciannya, 58,6% responden menyatakan puas dan 6,8% lainnya sangat puas. Sementara itu, 32,5% menyatakan tidak puas atau sangat tidak puas, sedangkan 2,1% lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.
Selain mengukur tingkat kepuasan, PPI menemukan 67% responden percaya pemerintah mampu menjalankan tugas dengan baik. Sebanyak 24,4% menyatakan tidak percaya, sementara 8,6% lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.
Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno menjelaskan, salah satu faktor yang mendasari kepuasan responden adalah penilaian positif terhadap sejumlah program pemerintah.
PPI mencatat bantuan sosial (bansos) menjadi program yang paling banyak dinilai baik, yakni 15,9%. Berikutnya, Sekolah Rakyat sebesar 12,6% dan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 11%.
Program lain yang dinilai baik meliputi sekolah gratis hingga kuliah sebesar 8,1%, cek kesehatan gratis sebesar 7,7%, serta program pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan sebesar 6,7%.
Adi juga memaparkan sejumlah alasan responden merasa puas terhadap kinerja pemerintah. Bansos yang dinilai semakin banyak menjadi alasan terbanyak, yakni 16,7%. Berikutnya, penangkapan koruptor sebesar 10,3% dan Sekolah Rakyat sebesar 9,8%.
"Pertama adalah bantuan sosial yang semakin banyak. Ada sekitar 16,7 persen yang menganggap bantuan sosial makin banyak yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua adalah koruptor yang semakin banyak ditangkap 10,3 persen, kemudian sekolah rakyat 9,8 persen, dan kemudian MBG yang dinilai makin membaik," tutur Adi.
Adi menambahkan, program pendidikan gratis hingga kuliah, cek kesehatan gratis, serta harga BBM jenis Pertalite yang tidak naik juga menjadi alasan responden merasa puas terhadap kinerja pemerintah.
"Ini adalah variabel-variabel yang kemudian menjelaskan kenapa ada sekitar 65 persen masyarakat itu merasa puas terkait dengan kinerja pemerintahan saat ini," ujarnya.
Di sisi lain, PPI mencatat sejumlah persoalan yang menjadi alasan ketidakpuasan responden. Sebanyak 11,8% responden yang tidak puas menilai kondisi ekonomi sulit dan menurun. Berikutnya, 11,4% menilai bansos masih kurang atau tidak tepat sasaran, sedangkan 10,4% menyoroti mahalnya harga kebutuhan pokok.
Adi mengatakan kemiskinan, kondisi ekonomi, harga kebutuhan pokok, korupsi, hingga sulitnya memperoleh pekerjaan menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Gerindra nilai capaian pemerintah belum tersampaikan optimal
Menanggapi hasil survei tersebut, Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso mengatakan sejumlah program pemerintahan Prabowo belum sepenuhnya dirasakan masyarakat karena masih berada dalam tahap pembangunan fondasi.
"Dua tahun pemerintahan Pak Prabowo ini memang secara objektif kita belum bisa memanen raya elektoralnya. Karena memang ada beberapa program Pak Prabowo itu yang masih dalam konteks pembangunan fondasinya," kata Sugiat.
Ia mencontohkan Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan yang menurutnya masih dalam tahap pembangunan. Sementara itu, program Sekolah Rakyat dinilai belum berjalan secara masif.
Kendati demikian, Sugiat menilai pemerintah telah mencatat sejumlah capaian yang patut diapresiasi. Ia menyinggung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diklaim telah mencapai lebih dari 5% serta investasi di atas Rp 1.000 triliun pada triwulan II 2026 yang, menurutnya, mampu menyerap 1,4 juta tenaga kerja.
Menurut Sugiat, capaian tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam persepsi masyarakat. Ia menilai komunikasi pemerintah belum optimal dalam menyampaikan kinerja dan capaian Presiden Prabowo kepada publik.
Kinerja Menteri
Salah satu isu lain yang dibahas dalam survei ini adalah menteri dengan kinerja terbaik.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperoleh persentase tertinggi dalam penilaian responden terhadap kinerja menteri atau pejabat negara berdasarkan survei PPI. Amran meraih 15,4% suara.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyusul dengan 14,5% dan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dengan 6%.
Setelah Erick, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memperoleh 4,5%, disusul Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi Bahlil Lahadalia sebesar 3,2%.
Berikutnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meraih 2,1%, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian 1,5%, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan 1,1%, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi 0,9%, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani 0,8%.
Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno menjelaskan, PPI menggali alasan responden menilai sejumlah menteri atau pejabat negara memiliki kinerja baik.
Menurut Adi, penilaian positif terhadap Amran berkaitan dengan persepsi keberhasilannya dalam mendorong swasembada pangan, menyediakan pupuk, serta menetapkan kebijakan yang dinilai baik.
“Kalau Pak Amran itu dinilai sukses terkait dengan swasembada pangan, kemudian pupuk murah dan berlimpah, kinerjanya terlihat, tidak pencitraan, kebijakannya bagus," ungkap Adi.
Sementara itu, penilaian terhadap Teddy berkaitan dengan persepsi bahwa ia tidak banyak berbicara, tetapi banyak bekerja.
"Kalau Pak Seskab Teddy Indra Wijaya dalam persepsi publik itu sedikit bicara dan kemudian banyak bekerja, tampan dan gagah, mampu mengomunikasikan program pemerintah, kerjanya terlihat, sering muncul di media, rajin dan profesional, bicaranya mudah dimengerti, dan yang paling terakhir itu dinilai dekat dengan rakyat kecil," papar Adi.
Erick Thohir juga mendapat penilaian positif. Menurut Adi, penilaian itu antara lain berkaitan dengan perkembangan tim nasional sepak bola Indonesia dan kinerja Erick dalam memajukan olahraga.
"Dianggap Timnas makin bagus, kemudian masuk final ASEAN Cup, kerjanya terlihat, menyingkirkan Malaysia," jelasnya.
40,7% Publik Setuju Parliamentary Threshold 5%
Isu lainnya adalah pandangan masyarakat terhadap ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 5%.
Hasilnya, sebanyak 40,7% responden menyatakan setuju jika PT pada pemilu mendatang ditetapkan sebesar 5%. Sementara 25,3% responden menyatakan tidak setuju dan 34% lainnya memilih tidak memberikan jawaban.
Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno menuturkan, salah satu alasan responden mendukung PT 5% karena menilai partai dengan suara kecil kurang mendapat dukungan rakyat.
"Satu, karena suara kecil berarti kurang dapat dukungan rakyat," kata Adi.
Di sisi lain, responden yang menolak PT 5% menilai kebijakan tersebut dapat membuat suara pemilih terbuang dan menyulitkan partai politik kecil untuk mendapatkan kursi di DPR.
Penolakan juga didasari penilaian bahwa PT tersebut dapat memperburuk kinerja DPR atau partai politik serta menghambat perkembangan partai kecil.
PPI juga menanyakan besaran PT yang dinilai ideal oleh responden. Hasilnya, sebanyak 33,4% responden memilih ambang batas sebesar 3-5%.
Sementara itu, sebanyak 29,5% responden menilai PT di atas 5% sebagai pilihan ideal. Adapun 9,6% responden memilih kisaran 1-3%, sedangkan 6,4 persen memilih zero threshold atau ambang batas 1%. Sebanyak 21,1% responden tidak memberikan jawaban.