Serikat Pekerja Laporkan Plt Dirut Damri ke Polisi

Damri, angkutan umum Indonesia (Foto: Wikipedia)

Plt Dirut Perum Damri, Sarmadi Usman, dan Direktur Keuangan Perum Damri, Sadio Sardi, dilaporkan ke Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (4/9) oleh ketua Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja Damri Bersatu (SP FKPDB), Wahyu Permana. Dalam laporannya, Wahyu menduga telah terjadi pemberangusan serikat pekerja untuk melancarkan rencana Damri mengebiri hak normatif karyawannya.

"Jadi tuntutan hak normatif di Perum Damri ini sudah dimenangkan oleh serikat pekerja atau karyawan dan sekarang masih ada yang proses. Putusannya sudah sampai inkrah, dari putusan kasasi sampai peninjauan kembali. Namun, direksi Perum Damri mengeluarkan SK Union Busting yaitu penghangusan serikat pekerja," beber Wahyu.

Wahyu Permana (Foto: Amanaturrosyidah/kumparan)

Wahyu menjelaskan, sebelumnya pihak SP FKPDB telah berhasil memenangkan perselisihan hubungan industrial tentang upah minumum kota dan perhitungan pensiun batas usia. Namun, Wahyu menyebutkan, pihak Perusahaan Perum Damri tidak mau menerima keputusan tersebut untuk diterapkan kepada seluruh karyawan.

"Di saat proses sedang berlangsung, saya malah dimutasi ke Merauke. Namun saya tolak, karena saya tahu bahwa semua ini adalah suatu strategi yang telah direncanakan agar gugatan pesangon yang tengah berlangsung terbengkalai atau terancam tidak fokus," ungkap Wahyu.

Wahyu Permana (Foto: Amanaturrosyidah/kumparan)

Wahyu menuturkan, usai menolak tawaran tersebut, ia malah diturunkan jabatannya dari Koordinator Bengkel Induk menjadi Staff. Ia mengaku, meski telah menerima SK Penurunan Jabatan, ia tetap aktif memperjuangkan hak normatif 59 anggotanya.

"Saya menolak SK Direksi tersebut karena selain saya sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja, kami juga sedang melakukan tripartit di PHI Disnaker Kota Bandung," jelas Wahyu yang mengaku telah mengadukan masalah tersebut ke kepala balai disnaker Provinsi Jawa Barat namun belum mendapat tanggapan.