Sertifikat Vaksin Jokowi Tersebar, Menkes Tutup Data Pejabat di PeduliLindungi

Menkes RI Budi Gunadi Sadikin memberikan keterangan pers terkait kedatangan Vaksin COVID-19 Sinovac di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Senin (12/7). Foto: Youtube/Sekretariat Presiden

Sertifikat vaksinasi COVID-19 yang bisa dicek secara digital melalui situs maupun aplikasi PeduliLindungi dapat diakses oleh siapa saja, asal mengetahui Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka. Termasuk sertifikat milik Presiden Jokowi yang diakses dan disebarkan di media sosial baru-baru ini.

Untuk mengaksesnya, seseorang hanya perlu memasukkan nama lengkap, NIK, tanggal vaksin, dan juga jenis vaksin. Khusus untuk NIK, para pejabat termasuk presiden ternyata dengan mudah dicari di internet sebab data tersebut terlampir pada situs KPU terkait pilkada maupun pilpres.

Terkait hal ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa kini sekarang data pejabat sudah ditutup.

"Bahwa tadi malam kami terinfo, sekarang sudah dirapikan sehingga data pejabat ditutup," kata Budi kepada wartawan, Jumat (3/9).

Screenshot sertifikat vaksin Presiden Jokowi yang beredar di Twitter. Foto: Screenshot

Dia menambahkan, selain data milik presiden, data pejabat lainnya juga telah ditutup. Budi tak merinci pejabat apa yang ia maksud. Namun, kini NIK-nya tak bisa lagi dimasukkan pada pencarian sertifikat vaksin di PeduliLindungi.

"Memang tidak nyamannya bukan hanya Presiden aja, banyak pejabat yang NIK keluar, sekarang kita tutup data pejabat yang jabatannya sensitif," tambahnya.

Terkait tersebarnya NIK dan juga KTP milik Presiden Jokowi, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, menyebut masalah itu bukan kebocoran data, karena NIK masyarakat --termasuk Presiden-- memang sudah tersebar.

"Ini bukan kebocoran NIK. PeduliLindungi bisa dibuka oleh siapa pun. Di Google banyak NIK yang terbuka," ungkapnya.