Seruan 'Tukin Cair' Warnai Demo Dosen ASN di Depan Istana

Massa aksi yang terdiri dari dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) menggelar aksi di kawasan Monas, Jakarta, Senin (3/2/2025). Foto: Zamachsyari/kumparan

Massa aksi yang terdiri dari dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendiktisaintek mulai berdatangan ke kawasan Monas, Senin (3/2). Mereka berkumpul untuk menuntut pencairan tunjangan kinerja (tukin) yang belum dibayarkan.

Pantauan di lokasi, para peserta aksi tampak kompak mengenakan baju putih sebagai bentuk solidaritas. Mereka mulai berdatangan sejak pukul 08.45 WIB.

Tampak sebuah mobil komando telah disiapkan sebagai pusat orasi, sementara petugas kepolisian mulai membangun barikade di sekitar lokasi aksi untuk mengamankan jalannya demonstrasi.

Massa aksi yang terdiri dari dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) menggelar aksi di kawasan Monas, Jakarta, Senin (3/2/2025). Foto: Zamachsyari/kumparan

Sesekali, terdengar seruan dari peserta aksi yang meneriakkan "Tukin... cair!" sebagai bentuk desakan kepada pemerintah agar segera merealisasikan hak mereka. Hingga saat ini, massa terus berdatangan dan situasi terpantau kondusif.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) tidak mengajukan anggaran tunjangan kinerja (tukin) untuk dosen aparatur sipil negara (ASN) selama periode 2020-2024.

Kemendiktisaintek selama periode tersebut dipimpin oleh Menteri Nadiem Makarim.

Massa aksi yang terdiri dari dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) menggelar aksi di kawasan Monas, Jakarta, Senin (3/2/2025). Foto: Zamachsyari/kumparan

“Iya, betul (Kemendiktisaintek tidak mengajukan anggaran Tukin dosen ASN ke 2020-2024). Untuk jelasnya bisa ditanyakan ke Kemendiktisaintek aja,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro kepada kumparan, Jumat (31/1).

Sekjen Kemristekdikti Togar Simatupang. Foto: Instagram/ @kedaireka_id

Tanggapan Kemendiktisaintek

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendiktisaintek, Togar M Simatupang, juga mengungkapkan hal serupa. Menurut dia, kementerian sebelumnya yang membidangi pendidikan tinggi, tidak mengajukan pencairan tukin ASN melalui birokrasi yang semestinya.

"Iya (ada Surat Edaran tukin dosen ASN). Sudah tutup buku dan kepatuhan parsial karena ketidaksempatan dari kementerian yang lalu. Sudah dijelaskan aspek historisnya," kata Togar saat dihubungi kumparan, Kamis (30/1).

Togar menegaskan bahwa kementerian baru, alias Kemendiktisaintek, tidak memiliki kewenangan terhadap kebijakan yang sudah atau tidak dilakukan kementerian sebelumnya.

"Kementerian baru tidak punya kewenangan menengok ke belakang. Yang dilakukan adalah berupaya supaya tukin dapat disediakan anggarannya di TA 2025 tambahan," jelasnya.

Kemendiktisaintek mengajukan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 2,5 triliun, dan sudah disetujui dalam Rapat Kerja Komisi X DPR, untuk pemberian tukin pegawai ASN di lingkungan Kemendiktisaintek.

"Yang dilakukan adalah berupaya supaya tukin dapat disediakan anggarannya di TA 2025 tambahan. Dari ketua banggar ada 2,5 T untuk pt Satker dan PTN BLU yang belum ada remun," tandas Togar.