Seruan UM Malang ke Jokowi: Jauhkan Diri dari Nepotisme dan Oligarki
·waktu baca 2 menit
PerbesarCivitas academica Universitas Negeri Malang (UM) mengeluarkan pernyataan sikap keprihatinan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Seruan aksi itu digelar di depan Gedung Rektorat UM Malang pada Senin (5/2).
Pernyataan sikap tersebut dibacakan oleh Guru Besar Ekonomi UM Malang, Prof Hari Wahyono, beserta sejumlah guru besar, dosen, dan mahasiswa.
Hari mengatakan bahwa aksi ini murni seruan atas situasi bangsa Indonesia yang tidak baik-baik saja.
"Selama ini di akademisi kita melihat situasi aja yang memang seperti tidak baik-baik saja. Tapi kita tidak memihak salah satu paslon. Ini murni seruan untuk perbaikan jalannya reformasi kita," kata Hari kepada wartawan, Senin (5/2).
Hari menjelaskan, seruan ini memang untuk mengingatkan kepada Jokowi agar menjaga demokrasi.
"Ini sebenarnya lebih kepada seruan ya bukan tuntutan dalam konteks itu. Di masing-masing universitas saya pikir itu kan seruan dalam konteks itu. Sehingga kita mengetuk hati Presiden Jokowi untuk memperhatikan seruan itu. Bukan tuntutan yang harus dipenuhi dalam hal ini," katanya.
"Bapak-bapak bangsa dan segala macam akademisi sudah menyerukan itu. Jadi ya upaya kita supaya untuk mencoba kembali ke relnya," ujarnya.
Oleh karena itu, civitas academica Universitas Negeri Malang menyerukan kepada Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin bangsa agar:
Bersikap lugas dan bertindak konsisten untuk menegakkan sendi kehidupan bernegara yang demokratis, beradab, bermartabat, dan berkeadilan substansial, melampaui sekadar proses demokrasi formal dan prosedural;
Mengembalikan kepercayaan sebagai pemegang kekuasan yang selalu berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 demi keutuhan bangsa dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Menunjukkan sikap kenegarawanan dengan berdiri di atas semua golongan dan menjauhkan diri dari sikap partisan dalam Pemilu 2024 serta perilaku nepotisme dan oligarki dalam menyelenggarakan pemerintahan;
Memelopori netralitas aparatur negara (ASN, TNI, dan POLRI) dan menghentikan segala bentuk upaya yang mendukung dan memihak untuk pemenangan salah satu Pasangan Capres/Cawapres; dan
Menjadi panutan perilaku berakhlak mulia dan menjauhkan diri dari perilaku tidak terpuji dalam mengelola pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.