Server PDN Diserang Ransomware, Masyarakat Bisa Gugat Class Action Pemerintah?

Ilustrasi Ransomware. Foto: Shutterstock

Serangan ransomware ke server PDN (Pusat Data Nasional) berimbas pada sejumlah layanan publik. Menkominfo Budi Arie Setiadi menyebut ada setidaknya 239 instansi yang terdampak, mulai dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

Salah satu yang sempat terdampak adalah layanan imigrasi. Menurut Dirjen Imigrasi Silmy Karim, sejumlah aplikasi imigrasi berangsur pulih.

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta Mantamiharja menyarankan masyarakat yang datanya terdampak oleh serangan ransomware ke PDN untuk lakukan class action. Ia juga meminta pemerintah agar pemulihan layanan publik segera dilakukan.

"Yang pertama memang pemulihan pelayanan, karena negara ini kan harus jalan, layanan harus segera dilakukan. Kalau perlu didorong lagi oleh pihak-pihak yang dirugikan, lakukan class action," ujar Sukamta dalam diskusi Polemik Trijaya dengan tema Pusat Data Bocor, Siapa Teledor? secara daring, Sabtu (29/6).

Menurutnya, class action dibutuhkan agar pemerintah tak cepat lupa dengan kejadian serangan ransomware, dan meningkatkan pengamanan PDN.

"Ini kan perlu sesekali dengan class action itu, harapannya memori pemerintah dan memori publiknya menjadi panjang, tidak cepat lupa," ucap politikus PKS itu.

Sukamta juga mendesak pemerintah segera melakukan audit secepatnya. Menurut dia, siapa pun yang bertanggung jawab harus lakukan tanggung jawabnya secara proporsional.

"Apakah menterinya, pejabat-pejabat pelaksananya, semua menurut saya perlu ada pertanggungjawaban yang transparan. Komunikasi mungkin juga transparan, walaupun mungkin tidak 100 persen perlu dibuka. Sehingga publik ini tidak resah, tahu apa yang mesti dilakukan," tuturnya.

Selanjutnya pada pengamanan data, Sukamta meminta agar pemerintah membuat alternatif yang jauh lebih kuat secara pengamanan, dari sistem PDN yang sekarang mudah dibobol ransomware.

"Nah soal pengamanan data, ya sudah diisolasi, dugaan saya data ini compromize gitu loh. Tinggal membuat alternatif yang lebih kuat dengan sistem yang lebih prudent. Jangan sembarangan kayak kemarin," ungkap Sukamta.

Sukamta juga menilai kejadian serangan ransomware ke PDN merupakan cerminan kerusakan di dalam yang luar biasa parah.

Sebab hal ini dinilai seperti gunung es, yang saat ini ditemukan hanya permukaannya saja. Tetapi di dalamnya bisa jadi lebih parah lagi.

"Nah ini kesempatan yang sangat bagus, saya kira mumpung ini hari-hari terakhir Pak Jokowi sebagai presiden, berilah tinggalan yang baik bagi bangsa ini," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif SafeNet, Nenden Sekar Arum mengatakan bahwa yang dituntut oleh publik adalah layanan publik segera beroperasi secepatnya.

"Sekarang bagaimana caranya supaya layanan publik itu segara up lagi. Apakah perlu datanya di-recovery lah, atau bagaimana lah caranya, publik kan enggak perlu tahu gitu yang penting layanan publiknya beroperasi," imbuh Nenden.

Selain itu, kepastian kapan layanan publik bisa kembali beroperasi lagi menjadi hal yang paling utama ditunggu masyarakat.

"Kemudian sebetulnya kami membutuhkan transparansi begitu. Kalau tadi misalnya disebutkan berapa banyak layanan publik yang terdampak, tapi sampai saat ini kami enggak tahu listnya tuh 200 itu apa saja. Jadi kita enggak bisa mengakses saat ini tuh kira-kira akan sebesar apa kerugian yang terjadi dari masalah ini," pungkasnya.