Setelah Hasyim Asy'ari Diputus Berbuat Asusila

Ketua KPU Hasyim Asy'ari memberikan keterangan pers terkait putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap di Gedung KPU, Jakarta (3/7/2024). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO

Hasyim Asy'ari diberhentikan sebagai Ketua dan anggota KPU usai dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus asusila oleh DKPP.

Dalam putusan yang dibacakan pada Rabu (3/7), DKPP menyatakan Hasyim terbukti berhubungan badan dengan seorang anggota PPLN Den Haag, Belanda.

Berbagai pihak mengomentari kasus ini.

Seperti apa?

Tetangga Kaget

Rumah dinas Hasyim di Kompleks KPU, Jalan Siaga Raya, Jakarta Selatan, tampak sepi, pada Kamis (4/7).

Tak terlihat adanya aktivitas di dalam rumah dengan cat yang didominasi warna putih itu. Sejumlah lampu di luar rumah menyala. Namun, ada mobil Hyundai Palisade dan motor yang terparkir di halaman rumah dan jalan di depan rumah.

Salah seorang petugas jaga kompleks yang enggan disebut namanya mengatakan Hasyim memang jarang menempati rumah dinasnya. Rumah dinasnya seringkali dibiarkan kosong.

Sementara di Semarang, di sekitar rumah Hasyim Asy'ari di Kecamatan Pedurungan, tetangga kaget dengan kasus asusila yang menjerat Hasyim.

Warga tak menyangka karena hubungan Hasyim dan istrinya terlihat baik-baik saja.

"Kalau Pak Hasyim orangnya baik sopan, saleh. Ya, kita enggak ngiralah. Secara lingkungan baik, kita tidak menyangka itu (tindakan asusila), karena sehari-hari baik," ujar Dadang, Ketua RT setempat, saat dihubungi wartawan, Kamis (4/7).

Suasana rumah dinas Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, di Kompleks KPU, Jalan Siaga Raya, Jakarta Selatan, pada Kamis (4/7/2024). Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

Dadang mengaku terakhir bertemu saat momen pencocokan dan penelitian (coklit) untuk Pemilu 2024. Ia datang ke rumah Hasyim dan bertemu dengan Hasyim dan istrinya.

Berdasar situs KPU, Hasyim memiliki seorang istri bernama Siti Mutmainah dan tiga anak. Baik Hasyim dan istrinya tercatat sebagai akademisi di Universitas Diponegoro, Semarang.

Hasyim mengajar di Fakultas Hukum, sedang istrinya di Fakultas Ekonomi. Pasutri ini juga memegang gelar doktor. Namun Hasyim sudah tidak mengajar sejak 2022.

Tanggapan Sejumlah Pihak

Sejumlah pihak turut berkomentar terkait kasus Hasyim ini. Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai DKPP memutus dengan tepat.

"Ini sesuatu yang memalukan dan memilukan oleh karena itu KPU harus bagaimana memulihkan nama baik dari pada KPU,” kata politisi PAN itu saat ditemui kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (4/7).

Respons juga datang dari Ketua DPR Puan Maharani. Dia menyayangkan Hasyim dipecat karena kasus asusila. "Harusnya tidak terjadi hal-hal seperti itu," ucap dia kemarin.

Ketua DPP PDIP ini mengatakan, kejadian yang menimpa KPU akan dijadikan evaluasi agar dalam pemilihan anggota KPU ke depan dilakukan dengan ketat.

"Kita harus sama-sama evaluasi, kita harus cari figur-figur yang mungkin lebih baik, dan mekanisme yang ada sama-sama kita perbaiki," ucap Puan.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Istana Wapres, Senin (27/5). Foto: Dok. BPMI Setwapres

Bahkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga turut menyoroti perbuatan Hasyim. Ma'ruf mengatakan, keputusan DKPP jadi pelajaran penting bagi semua pihak terkait moral dan integritas.

"Buat saya yang penting ini pelajaran penting untuk semua pihak," ujar Ma'ruf kepada wartawan di Surabaya, Kamis (4/7).

Meski Ketua KPU dipecat, Ma'ruf meyakini tahapan Pilkada Serentak 2024 tidak akan terganggu.

"Nah ini kan soal moral, soal integritas, soal ini yang harus memegang apa namanya itu kekuasaan itu harus betul-betul menjaga ya, ini peringatan jadi, jangan-jangan main-main nanti seperti apa yang terjadi di KPU," ucap dia.

Ternyata, Hasyim ini juga sudah sering diingatkan. Hal itu diungkap oleh Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia. Peringatan yang disampaikan, yakni untuk menjaga betul lembaga KPU.

"Dan sebenarnya khusus kepada saudara Hasyim ini kita beberapa kali juga memberikan masukan supaya menjaga lembaga ini menjadi sikap sebagai ketua lembaga yang sangat penting dan strategis," kata Doli kepada wartawan, Kamis (4/7).

"Apalagi kita tentu membutuhkan lembaga ini tetap memiliki kredibilitas yang baik di mata publik karena dalam waktu dekat kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah," lanjutnya.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (tengah) didampingi Komisioner KPU Idham Holik (depan, kanan) dan Mohammad Afifuddin (depan, kiri) memberikan keterangan pers terkait putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap di Gedung KPU, Jakarta (3/7/2024). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO

Sementara dari Fraksi PKS, menyatakan kecewa atas perbuatan Hasyim. Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengaku terkejut dengan tindakan yang dilakukan Hasyim.

"Saya menghormati keputusan DKPP walaupun kepada Mas Hasyim karena selama empat tahun lebih membersamai cukup terkejut dan sedih," kata Mardani di Gedung DPR, Senayan, Kamis (4/7).

"Pembelajaran paling utamanya penyelenggara Pemilu itu basisnya trust, kepercayaan," tutur Ketua DPP PKS itu.

"Anggaran yang besar kalau tidak didukung dengan kepercayaan yang tinggi ya akan besar sekali lost-nya. Ini jadi pelajaran mahal buat kita semua," sambung dia.

Respons KPU

Setelah putusan DKPP, KPU bergerak cepat menunjuk Mochamad Afifuddin sebagai plt Ketua KPU.

"Hasil pleno sudah memutuskan secara bulat kami bersepakat untuk memberikan mandat kepada Pak Mochamad Afifuddin untuk menjadi pelaksana tugas Ketua KPU untuk melakukan tugas-tugas organisasi sampai dengan nanti dipilihnya Ketua KPU secara definitif," kata Komisioner KPU, August Mellaz, dalam konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (4/7).

Plt Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin (tengah( bersama jajarannya usai memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (4/7/2024). Foto: ANTARA/HO-KPU RI.

Rapat pleno dihadiri oleh 6 komisioner KPU, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan Mochammad Afifuddin. Serta Sekjen KPU Bernad Dermawan Sutrisno.

Sementara posisi Hasyim selaku komisioner KPU, akan digantikan oleh Iffa Rosita. Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, untuk menentukan pengganti Hasyim tidak perlu lagi dilakukan fit and proper test. Akan tetapi langsung menunjuk calon anggota nomor urut 8 saat fit and proper test anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 pada Februari 2022 lalu.

Berdasarkan hasil fit and proper test yang dilakukan DPR RI saat itu, calon anggota posisi nomor urut 8 adalah Viryan Aziz. Namun Viryan sudah meninggal dunia. Sehingga dipilihlah Iffa Rosita yang berada di urutan setelahnya.

Kata Presiden Jokowi

Hasyim Asy'ari didampingi istrinya setelah dilantik Presiden Jokowi sebagai anggota KPU pada 29 Agustus 2016 di Istana Negara, Jakarta. Foto: Dok. Humas Setkab/Jay

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghormati putusan DKPP. Ia pun memastikan proses Pilkada akan tetap berjalan baik, meski Hasyim dicopot dari jabatan dan posisinya di KPU.

"Pemerintah menghormati kewenangan DKPP dalam memutuskan, dan pemerintah juga akan memastikan bahwa Pilkada dapat berjalan dengan baik, lancar, jujur dan adil," kata Jokowi kepada wartawan di Sinjai, Sulawesi Selatan, Kamis (4/7).

Jokowi pun mengaku Keputusan Presiden itu masih dalam proses dan belum sampai di mejanya.

"Keppres belum masuk ke meja saya. Dalam proses, proses administrasi. Biasa saja," ucapnya.