Seteru Panjang Amerika dan UNESCO Soal Palestina

Gedung UNESCO di Paris (Foto: REUTERS/Philippe Wojazer)

Presiden Donald Trump memutuskan untuk mengeluarkan Amerika Serikat dari badan kebudayaan PBB, UNESCO. Langkah ini disusul oleh Israel, dengan alasan yang sama yaitu UNESCO dianggap jadi alat politik dan diplomasi Palestina. Dalam sejarahnya, ini bukan kali pertama AS berseteru dengan UNESCO.

UNESCO adalah singkatan dari Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan. Misi utama organisasi yang didirikan tahun 1945 dan berbasis di Prancis ini adalah mempromosikan ilmu pengetahuan dan situs-situs warisan budaya.

Di antara program UNESCO yang terkenal adalah Situs Warisan Dunia, berisi tempat-tempat bersejarah dan unik di berbagai negara. Melihat dari fungsinya, keputusan AS keluar dari UNESCO karena dianggap mendukung Palestina sekilas aneh. UNESCO seharusnya bukan lembaga politik dan diplomasi.

Namun pada Oktober 2011, UNESCO telah membuat AS meradang. UNESCO mengakui Palestina sebagai negara anggota. Artinya, UNESCO menganggap Palestina sebagai sebuah "negara" bukan lagi entitas yang selama ini diakui oleh Amerika Serikat dan Israel. Pengakuan ini adalah sebuah kemenangan bagi Palestina, karena setidaknya ada lembaga internasional bergengsi yang mengakui kedaulatan mereka.

Akibat keputusan ini, AS memangkas pendanaan untuk UNESCO. Hal ini sesuai dengan peraturan di negara itu yang melarang semua pendanaan untuk organisasi yang mengakui Palestina sebagai negara. Sebelumnya AS menanggung sekitar 22 persen anggaran tahunan UNESCO.

Gedung UNESCO di Paris (Foto: REUTERS/Philippe Wojazer)

Akhirnya pada 2013, UNESCO membekukan hak suara AS dalam berbagai voting organisasi tersebut. Secara tidak resmi, AS bukan lagi anggota UNESCO. Barulah pada pemerintahan Trump, Kamis (12/10), AS meresmikan "perceraian" antara AS dengan UNESCO.

Kendaraan Diplomasi

UNESCO memang tidak sepenting Dewan Keamanan yang punya kebijakan yang mengikat secara internasional. Namun UNESCO telah menjadi kendaraan diplomasi bagi negara-negara yang ingin menegaskan posisi geopolitik mereka, atau melancarkan protes secara simbolis melalui voting, tanpa perlu mengganggu tatanan sistem internasional.

Palestina yang frustrasi dalam mencari dukungan AS atau bernegosiasi damai dengan Israel akhirnya menempuh jalur UNESCO untuk mendapat pengakuan sebagai negara.

Palestina bukan satu-satunya yang menggunakan UNESCO sebagai kendaraan diplomasi. Pada 1984, Presiden Ronald Reagan mengeluarkan AS dari UNESCO karena dianggap condong kepada Uni Soviet. Reagan juga menuduh organisasi itu korup. Baru pada 2002, Presiden George W. Bush memasukkan kembali AS ke dalam UNESCO.

Keluar dari UNESCO, AS akan menjadi "negara pengamat non-anggota". Artinya AS boleh mengirim delegasi dalam rapat UNESCO tapi tidak memiliki suara dalam voting.

Menurut David Bosco, pengamat politik dari Indiana University, keluarnya AS tidak akan berimbas banyak pada UNESCO yang memang sejak bertahun-tahun tidak merasakan andil Washington.

Gedung UNESCO di Paris. (Foto: REUTERS/Philippe Wojazer)

Namun UNESCO akan terpuruk jika negara-negara mitra AS lainnya juga keluar dari organisasi itu. Pasalnya, UNESCO butuh dana dari negara-negara anggotanya untuk keperluan operasional. "Organisasi seperti UNESCO selalu mati-matian meminta anggotanya membayar tepat waktu," kata Bosco dikutip dari Vox.

Namun kerugian bagi AS jika negara-negara pendukung Palestina menjadikan UNESCO alat untuk menghajar Israel. Seperti awal tahun ini, negara anggota UNESCO menetapkan kota Hebron, rumah dari Gua Patriarkal situs suci Islam dan Yahudi, sebagai situs warisan dunia milik Palestina.

"Negara-negara non-Barat telah menjadi blok kuat di UNESCO, dan pengaruh mereka akan meningkat setelah keluarnya AS. Diharapkan akan banyak resolusi UNESCO yang menghantam Israel," ujar Bosco.