Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.88.1
ADVERTISEMENT
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akhirnya memutuskan untuk menghentikan seluruhnya proyek Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara yang sudah dicanangkan sejak Fauzi Bowo masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 2007-2012 lalu.
ADVERTISEMENT
Heru lebih memilih untuk membangun proyek RDF (Refused Derived Fuel) di Rorotan, Jakarta Utara dan Pegadungan, Jakarta Barat.
“Iya (ITF tidak dilanjutkan) kita harapkan kami menggunakan konsep RDF. (Lokasi) di Rorotan dan Pegadungan. (Dibangun mulai) 2024 bersama dengan PLN,” kata Heru Budi usai meninjau TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (27/6).
Heru memilih untuk membangun RDF karena biaya pengelolaan dan investasinya lebih murah dibanding ITF. Jika ITF memerlukan anggaran sekitar Rp 5 triliun, maka untuk membangun 1 RDF hanya membutuhkan biaya sekitar Rp 1 triliun.
“Kita kan nggak sanggup ya. (ITF) investasi bisa lebih dari Rp 5 triliun, terus Pemda DKI bukan tidak mau, bagus-bagus semua konsep-konsep itu bagus, ITF RDF bagus bagus, tapi sekali lagi Pemda DKI tidak mampu membayar tipping fee,” lanjut Heru.
Bagaimana Nasib ITF Sunter?
ADVERTISEMENT
Awalnya ITF direncanakan dibangun di 4 lokasi termasuk ITF Sunter, proyek ini dimandatkan kepada 2 BUMD Pemprov DKI Jakarta PT Sarana Jaya dan PT Jakarta Propertindo.
Namun dalam proses penyusunan APBD DKI Jakarta 2023, DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk mencoret anggaran untuk 3 pembangunan ITF, kecuali ITF Sunter.
Hingga akhirnya, PT Jakpro tetap mendapatkan alokasi PMD sebesar Rp 577 miliar dari APBD 2023.
Salah satu alasan mengapa ITF Sunter ini dilanjutkan karena sudah ada kontrak kerja sama pembelian hasil pengolahan ITF dengan PLN (Perusahaan Listrik Negara).
Adapun PMD yang telanjur dialokasikan untuk ITF akan masuk ke Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 dan dialokasikan untuk proyek lain.
“Kan masih ada kebutuhan yang lain, kebutuhan jaminan sosial kebutuhan membangun MRT, kebutuhan membangun infrastruktur yang lain,” tutur Heru.
ADVERTISEMENT