Siapa dan Bagaimana Mekanisme Pengiriman Jenderal RI ke Myanmar Belum Diputuskan

Anggota Pasukan Pertahanan Kebangsaan Karenni (KNDF) dan Tentara Kareni (KA) di sebuah pos pemeriksaan dekat Demoso, di negara bagian Kayah timur Myanmar. Foto: STR/AFP

Presiden Jokowi menyatakan akan mengirimkan jenderal ke Myanmar. Siapa dan bagaimana mekanisme pengirimnya masih belum diputuskan.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Sidharto Reza Suryodipuro, seusai pertemuan hari pertama ASEAN Coordinating Council di Jakarta Jumat (4/2). Masalah Myanmar mendominasi diskusi hari pertama itu.

"Itu belum ada keputusan bagaimana mekanisme pelaksanaanya," ucap Sidharto di kantor sekretariat ASEAN di Jakarta Selatan.

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Sidharto Reza Suryodipuro, dalam jumpa pers Kemlu RI, Kamis (19/1/2023). Foto: Aliyya Bunga/kumparan

"Yang sekarang dilakukan mengadakan komunikasi dengan semua pihak. itu yang diutamakan komunikasi dengan semua pihak," sambung dia.

Sidharto mengatakan, penunjukan special envoy adalah mandat dari lima poin konsensus atau 5pc yang lahir dari pertemuan darurat ASEAN untuk penyelesaian masalah Myanmar yang digelar di Jakarta pada 2021.

"Mandat 5pc kepada special envoy chair ASEAN untuk komunikasi semua pihak (di Myanmar) untuk proses inklusif (di Myanmar) kemudian upayakan bantuan kemanusiaan," tutur Sidharto.

"Jadi itu yang akan jadi panduan anggota ASEAN, termasuk ketua ASEAN saat ini," sambung dia.

Pernyataan terkait pengiriman jenderal sebagai special envoy Indonesia untuk penyelesaian masalah Myanmar disampaikan Jokowi saat wawancara khusus dengan kantor berita Reuters.

Jokowi berharap jenderal tersebut dapat berbagai pengalaman dengan Myanmar. Termasuk soal bagaimana Indonesia bisa sukses dalam menjalani transisi demokrasi.

Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan para pemimpin ASEAN dengan perwakilan ASEAN Inter-Parliament Assembly (AIPA) di Hotel Sokha, Phnom Penh, Kamboja, Kamis (10/11/2022). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

"Ini adalah soal pendekatan. Kami punya pengalaman, di Indonesia, situasi dulu sama," kata Jokowi.

"Pengalaman ini bisa dibahas, bagaimana Indonesia memulai demokrasi," sambung dia.

Indonesia pernah diperintah oleh militer saat pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Soeharto lengser akibat demo dan krisis ekonomi pada 1998.

Sedangkan Myanmar mulai diperintah militer pada 1962 dan mulai membuka diri pada 2011.

Pada 2016, pemerintahan Myanmar bahkan dikuasai sipil, tepatnya saat pemenang Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, menang pemilu. Namun, pada 2021 Suu Kyi dikudeta dan kekuasaan kembali jatuh ke tangan militer.

Kudeta Suu Kyi berujung krisis berkepanjangan yang menyebabkan ribuan orang kehilangan nyawa.