Siasat Rasuah di Imigrasi: 7 Tahun Pemerasan Raup Rp 7 M, Disamarkan di Rekening Honorer

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 4 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Sidang pemeriksaan saksi kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (17/11/2026). Foto:  Nabilah Siti/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Sidang pemeriksaan saksi kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (17/11/2026). Foto: Nabilah Siti/kumparan

Yohannes Sri Winarto, anggota Tim Izin Tinggal Tetap (ITAP) pada Subdirektorat Izin Tinggal Ditjen Imigrasi periode 2018 hingga Oktober 2025, mengungkap pungutan di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam pengurusan izin tinggal WNA di Direktorat Jenderal Imigrasi berlangsung hampir tujuh tahun dan mengumpulkan sekitar Rp 7 miliar sepanjang 2018-2025.

Uang itu ditampung lewat tiga rekening atas nama orang lain, yakni istri, adik ipar, dan seorang pegawai honorer, bukan atas nama pengumpulnya sendiri. Hal ini terungkap dalam sidang pemeriksaan saksi kasus pemerasan izin tinggal WNA di Pengadilan Tipikor, Selasa (17/11).

Yohannes mengaku ditugaskan mengumpulkan uang "loket" dari biro jasa dan staf lain sejak 2018. Menurutnya, praktik itu sudah berjalan sebelum ia masuk.

"Saya hanya meneruskan saja, itu sudah berjalan," ujar Yohannes dalam kesaksiannya di hadapan majelis hakim.

Yohannes menjelaskan, nilai yang diminta untuk pengurusan tinggal TKA berkisar Rp 1 juta sampai Rp 2 juta per permohonan TKA. Ia mengaku tidak pernah menaikkan maupun menurunkan angka itu.

"Dari Kasi saya arahannya begitu," katanya.

Uang yang masuk ke rekening ditarik dan dilaporkan kepada atasan langsungnya, Kepala Seksi (Kasi), setiap Jumat. Nilainya bervariasi.

"Pas lagi kondisi ramai mungkin sekitar 40 juta, kurang lebih 40 juta kita laporkan. Kalau lagi turun, mungkin sekitar 20 sampai 25," kata Yohannes.

Jaksa penuntut umum (JPU) kemudian mengkonfirmasi isi berita acara pemeriksaan (BAP) soal total pengumpulan sepanjang 2018-2025. Yohannes menyebut angkanya sekitar Rp 7 miliar, sementara jaksa menyebut BAP kesaksiannya mencatat hingga Rp 7,7 miliar.

“Dari sejak tahun 2018 sampai dengan 2025 totalnya kurang sampai dengan Rp 7,7 miliar ya. Di sini di BAP saksi ini,”

"Itu yang saya laporkan tiap minggu juga," ujarnya.

Penampungan uang dilakukan melalui tiga rekening nominee atau rekening atas nama pihak lain, yakni atas nama Maria Eni yang merupakan istrinya, Ety Priantari yang merupakan adik iparnya, dan Dionisius Anggomen yang saat itu pegawai honorer di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Rekening Dionisius berhenti dipakai pada 2024 setelah yang bersangkutan menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK).

Yohannes mengaku mendapat arahan dari pimpinannya agar tidak memakai rekening atas namanya sendiri.

"Pimpinan saya hanya bilang, 'Pak Yo jangan pakai nama Pak Yo.' Gitu saja," katanya.

Ia mengaku tidak menanyakan alasan di balik arahan itu.

"Saya tidak pernah tanya, ya udah saya ikutin aja," ujarnya.

Terkait istrinya, Yohannes mengatakan istrinya tidak mengetahui rekening itu dipakai menampung uang pungutan.

"Saya hanya bilang kalau untuk kerjaan-kerjaan aja," ujarnya.

Ia juga mengaku tidak menyampaikan nomor rekening yang dipakai kepada atasannya secara spesifik. Menurutnya, atasan menerima uang dalam keadaan "bersih".

Ia menambahkan, sebelum pandemi COVID-19 uang kerap diserahkan langsung oleh pengurus berkas. Setelah pandemi, penyerahan dilakukan lewat transfer.

Yohannes mengaku tidak menyimpan catatan rinci. Laporan mingguan yang diserahkan ke atasan langsung ia musnahkan.

"Begitu saya laporkan mingguan, saya langsung musnahkan," ujarnya.

Uang yang dilaporkan itu kemudian dibagikan ke bawah dalam amplop bernama. Yohannes mengaku menerima Rp 1,5 juta sampai Rp 2 juta per minggu. Ia menyebut distribusi tidak berhenti di level staf.

"OB pun dapat, Pak, OB," katanya.

Dia mengatakan praktik itu sudah menjadi rahasia umum di lingkungan kerjanya.

Terkait sejauh mana praktik ini diketahui pimpinan, Yohannes mengatakan atasan langsungnya mengetahui dan meneruskan laporan ke Kepala Subdirektorat (Kasubdit). Ia menyatakan tidak tahu aliran uang di atas level itu maupun nominal yang diterima para atasan.

Sebelumnya, Silmy Karim didakwa terlibat pemerasan dalam proses pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA). Jaksa menyebut ia menerima Rp 1,2 miliar.

Ia didakwa bersama enam pejabat dan staf Ditjen Imigrasi, yakni Saffar Muhammad Godam (Plt Dirjen Imigrasi), Jaya Saputra (Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian), Tessar Bayu Setyaji (Kasubdit Alih Status Izin Tinggal), Bagus Bramantyo (Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal), Gusti Benardiansyah (staf Subdit Izin Tinggal), dan Juniadi Sri Priambudi (Ketua Tim Alih Status ITAS).

Menurut jaksa, pemerasan dilakukan dengan menunda atau tidak menerbitkan dokumen keimigrasian yang diajukan, mulai dari izin tinggal kunjungan (ITK), izin tinggal terbatas (ITAS), izin tinggal tetap (ITAP), hingga alih status izin tinggal.

Permohonan umumnya diajukan lewat biro jasa atau perusahaan penjamin WNA.

Uang yang terkumpul kemudian dibagi-bagi kepada sejumlah pihak di lingkungan Ditjen Imigrasi.

Dari dakwaan, jumlah yang diterima masing-masing terdakwa adalah:

  • Gusti Benardiansyah: Rp 50,97 miliar

  • Juniadi Sri Pambudi: Rp 16,31 miliar

  • Jaya Saputra: Rp 6,53 miliar

  • Bagus Bramantyo: Rp 4,25 miliar

  • Tessar Bayu Setiaji: Rp 2,88 miliar

  • Silmy Karim: Rp 1,2 miliar

  • Saffar Muhammad Godam: Rp 500 juta

Para terdakwa dijerat Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat (1) KUHP.

Reporter: Nabilah Siti Nurhikmah