News
·
21 Juli 2021 12:22
·
waktu baca 2 menit

Sidang MK, Denny Indrayana Ajukan 610 Bukti termasuk Dugaan Keterlibatan KPU

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Sidang MK, Denny Indrayana Ajukan 610 Bukti termasuk Dugaan Keterlibatan KPU  (736394)
searchPerbesar
Konpers Denny Indrayana usai PSU Pilgub Kalsel. Foto: Dok. Istimewa
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa hasil Pilgub Kalsel usai Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diajukan pasangan nomor urut 2, Denny Indrayana-Difriadi.
ADVERTISEMENT
Kuasa hukum Haji Denny, begitu dia disapa, Bambang Widjojanto, dalam sidang online itu mengungkapkan, ada 7 dalil permohonan disertai 610 alat bukti dugaan kecurangan dalam PSU Pilgub Kalsel.
610 alat bukti itu di antaranya berupa kesaksian, termasuk dari tim Paslon 1, handphone, video, rekaman suara, serta dokumen yang menggambarkan peristiwa pelanggaran dan kecurangan selama PSU Pilgub Kalsel.
“7 dalil pelanggaran dan kecurangan PSU yang kami hadirkan kepada majelis hakim konstitusi ini bukanlah by accident, tetapi by design. Penyebabnya, peristiwa kecurangannya tidak hanya berulang sejak pemilihan 9 Desember 2020, tetapi sebarannya juga merata di seluruh wilayah PSU,” ujar BW.
Wakil Ketua KPK Periode 2011-2015 ini mengkritisi Bawaslu yang mengatakan tidak ada kecurangan dan tidak ada politik uang pada Pilgub sebelum PSU. Bawaslu juga menyatakan untuk memenuhi syarat masif, pelanggaran politik uang harus terjadi di minimal 50% dari total 13 kabupaten/kota di Kalsel. Padahal wilayah PSU hanya terjadi di 3 kabupaten/kota. Syarat Bawaslu itu dinilai tidak logis dan tidak rasional.
Sidang MK, Denny Indrayana Ajukan 610 Bukti termasuk Dugaan Keterlibatan KPU  (736395)
searchPerbesar
Bambang Widjojanto. Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO
BW mengurai 7 dalil pelanggaran dan kecurangan PSU tersebut meliputi:
ADVERTISEMENT
  1. Politik uang TSM Paslon 1 di seluruh kecamatan PSU;
  2. Cagub Sahbirin Noor secara langsung melakukan politik uang;
  3. Paslon 1 menggunakan birokrasi dan aparat desa sebagai tim sukses (timses);
  4. Intimidasi dan premanisme guna memenangkan petahana;
  5. Penegakan hukum Bawaslu tidak berjalan;
  6. KPU Kalsel berpihak kepada petahana,
  7. KPU Kalsel mengacaukan DPT, misalnya dengan kehadiran pemilih yang berbeda antara absen dan C hasil, serta NIK pemilih yang sengaja berbeda antara undangan dan KTP.
“Di Martapura, bayangkan sebanyak 26 dari 26 desa/kelurahan terpapar politik uang paslon 1 dengan melibatkan oknum RT, aparat desa, yang digaji Rp 2,5-5 juta per bulan. Modus kecurangan dan pelanggaran ini dilakukan begitu rapi di seluruh kecamatan PSU. Mereka bahkan terlibat dari mulai tahap perencanaan hingga eksekusi,” ujar mantan Ketua YLBHI itu.
ADVERTISEMENT
BW menambahkan, para oknum RT/Koordinator RT ini juga menandatangani 'Fakta Integritas', layaknya sebuah sumpah atau bai’at berisi jaminan data pemilih yang akan memberikan suaranya kepada paslon 1 dengan iming-iming uang.
Sidang MK, Denny Indrayana Ajukan 610 Bukti termasuk Dugaan Keterlibatan KPU  (736396)
searchPerbesar
Salah seorang warga di Banjarmasin Selatan gunakan hak pilihnya pada pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel 2020, Rabu (9/6). Foto: Istimewa/ANTARA Kalsel
"Lebih dahsyat lagi, nama-nama oknum RT yang menjadi tim sukses Paslon 1 tersebut adalah KPPS yang bertugas sebagai penyelenggara pemilihan baik pada pemilihan 9 Desember 2020 ataupun PSU 9 Juni 2021," tutur BW.
“Itu artinya, terjadi kecurangan dan pelanggaran yang sangat serius, karena KPPS yang merupakan kepanjangan tangan KPU, justru berkhianat dengan menjadi bagian dari pelaku kejahatan pemilu," imbuhnya.
Karena itu, dalam petitum permohonan tidak meminta putusan PSU, tetapi meminta kepada MK agar menjatuhkan putusan pembatalan sebagai Paslon 1 atau penihilan suara Paslon 1.
ADVERTISEMENT
"PSU jilid dua hanya akan mengulang kecurangan-kecurangan,” pendiri Indonesia Corruption Watch dan Kontras itu.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020