Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.82.0
ADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Jaksa New York memulai hari pertama persidangan pidana uang tutup mulut mantan Presiden AS Donald Trump pada Senin (22/4). Mereka menuduhnya melakukan pelanggaran hukum yang mencederai pemilu 2016.
ADVERTISEMENT
Dikutip dari Reuters, jaksa mengeklaim bahwa Trump berusaha menutupi hubungan seksualnya dengan seorang bintang porno dan model Playboy sebagai bagian dari skema korupsi.
Menurut jaksa, Trump menggunakan pembayaran ilegal senilai USD 130 ribu (setara Rp 2 miliar) kepada bintang porno, Stormy Daniels, untuk tetap bungkam tentang hubungan mereka. Jaksa mendeskripsikan tindakan tersebut sebagai konspirasi yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil pemilu dengan cara yang tidak sah.
Dalam persidangan itu, mantan penerbit National Enquirer, David Pecker, memberikan kesaksian singkat yang mendukung klaim jaksa. Mereka menuduh Pecker telah berpartisipasi dalam upaya menekan cerita-cerita negatif tentang Trump untuk membantunya terpilih.
Meskipun Trump telah mengaku tidak bersalah dan membantah kejadian tersebut, jaksa berjanji untuk menyajikan bukti dalam bentuk rekaman percakapan dan dokumen untuk mendukung tuduhan mereka.
ADVERTISEMENT
"Ini adalah konspirasi yang terencana, terkoordinasi, dan berjalan lama untuk mempengaruhi pemilu 2016, untuk membantu Donald Trump terpilih melalui pengeluaran ilegal untuk membungkam orang-orang yang mengatakan hal buruk tentang perilakunya," kata Jaksa Matthew Colangelo, seperti dikutip Reuters.
"Itu adalah kecurangan pemilu, murni dan sederhana,” tegasnya.
Di sisi lain, pengacara Trump membela kliennya dengan mengatakan bahwa dia tidak melakukan kejahatan apa pun. Mereka menegaskan bahwa upaya mempengaruhi pemilu adalah bagian dari proses demokrasi, bukan tindakan kriminal.
"Tidak ada salahnya mencoba mempengaruhi pemilu. Itu disebut demokrasi. Mereka menaruh sesuatu yang jahat pada gagasan ini, seolah-olah itu adalah kejahatan," kata pengacara Trump, Todd Blanche.
Persidangan ini merupakan salah satu dari empat tuntutan pidana yang akan dihadapi Trump sebelum pemilu presiden 5 November 2024 mendatang.
ADVERTISEMENT
Sebelum persidangan dimulai, Trump meminta pendukungnya untuk melakukan protes damai di seluruh negeri. Namun, jumlah yang merespons panggilannya terbatas, dengan Trump menyalahkan keamanan yang ketat sebagai salah satu penyebabnya.
Trump juga menghadapi tiga dakwaan pidana lainnya terkait upaya membalikkan hasil pemilihan 2020 dan penanganannya terhadap dokumen rahasia setelah meninggalkan jabatannya sebagai presiden.
Dia mengaku tidak bersalah dalam kasus-kasus tersebut dan menggambarkannya sebagai konspirasi politik yang digerakkan oleh lawan-lawannya di Partai Demokrat.