Sidang Putusan soal Sistem Pemilu Hanya Dihadiri 8 Hakim MK, Kenapa?

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) memimpin jalannya sidang sidang pleno perkara nomor 114/PUU-XX/2022 terkait uji materi UU Pemilu soal sistem pemilihan legislatif proporsional terbuka di Gedung MK, Jakarta. Foto: Aditya Pradana Putra/Antara Foto

Sidang pleno pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan sistem pemilu yang dijadwalkan hari ini, Kamis (15/6), dihadiri oleh 8 hakim konstitusi saja. Satu hakim tak hadir.

Kedelapan hakim yang hadir yakni Anwar Usman, Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan Guntur Hamzah.

Sedangkan hakim konstitusi Wahiduddin Adams dikonfirmasi tidak hadir karena sedang tugas ke luar negeri.

"Hakim Wahiduddin sedang ada tugas MK ke luar negeri, berangkat tadi malam," kata Juru Bicara MK Fajar Laksono kepada wartawan, Kamis (15/6).

Umumnya, sidang pleno Mahkamah Konstitusi dihadiri oleh sembilan hakim. Namun dalam kondisi tertentu, kata Fajar, sidang juga bisa dihadiri hingga tujuh orang hakim saja.

Hakim Mahkamah Konstitusi, Wahiduddin Adams saat sidang Perselisihan Hasil Pemilu Umum 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat(21/8) Foto: Helmi Afandi/kumparan

Adapun delapan orang hakim sendiri tidak menyalahi aturan pelaksanaan sidang. Sidang tidak bisa dimulai jika hakim yang hadir kurang dari tujuh orang.

“Sidang pleno dihadiri oleh 9 hakim, dalam kondisi luar biasa dapat dihadiri 7 hakim,” tutur Fajar.

"Kurang dari 7 hakim, sidang pleno tidak dapat dilaksanakan," lanjutnya.

Pada hari ini, MK menjadwalkan pembacaan penetapan dan putusan sejumlah perkara. Salah satunya putusan terkait permohonan sistem pemilu dalam UU Pemilu Nomor 17 Tahun 2017.