Sikap Jokowi yang Setujui Revisi UU KPK Dipertanyakan

Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun saat diskusi mengenai strategi nasional pemberantasan korupsi di Gedung ACLC KPK, Selasa (24/9/2019). Foto: Muhammad Darisman/kumparan

Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan keputusan Jokowi yang tidak menyetop revisi Undang-Undang KPK. Sementara RUU lainnya, seperti RUU Pemasyarakatan dan RKUHP, batal disahkan.

“Kenapa hanya KPK yang kemudian diteruskan, sedangkan yang lain-lain itu tidak diteruskan? Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan kita juga,” ujar peneliti ICW, Tama S Langkun, di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (24/9).

“Jadi semangat yang saya lihat, ini bukan upaya menegakkan hukum, tapi lebih ke upaya bagaimana membuat KPK semakin kecil dan semakin tak berdaya,” sambungnya.

Presiden Joko Widodo (keempat kiri) didampingi sejumlah menteri, beraudiensi bersama pimpinan DPR dan fraksi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9/2019). Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Tama melihat adanya aroma kepentingan politik dari banyak pihak yang menyebabkan wacana merevisi undang-undang lembaga antirasuah itu tetap berjalan. Sebab, dalam kondisi tengah ditekan pun, KPK masih tetap melakukan OTT.

“Dari berbagai macam kepentingan politik pun, KPK ini lembaga berbahaya. Bagi pemerintah, bagi DPR, ini menjadi lembaga yang berbahaya. Kalau yang saya lihat ini kan sebetulnya kekhawatiran banyak pihak terhadap KPK,” ujar Tama.

“Di tengah KPK sedang digempur saja OTT masih jalan, bahkan pejabat sekelas menteri, menteri aktif (jadi tersangka). Ini yang tidak bisa dilakukan penegak hukum lainnya, ini diproses oleh KPK,” pungkasnya.

Presiden Jokowi memastikan tak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mencabut RUU KPK. Jokowi memilih memuluskan RUU KPK itu di DPR pada 17 September 2019.