Silang Sengkarut Impor Senjata Jadi Pertanyaan Publik
PerbesarDugaan impor senjata ilegal masih menyimpan tanya. Belum jelas institusi mana yang sebenarnya dimaksud Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo telah mencatut nama Presiden Joko Widodo untuk membeli 5.000 senjata.
Sejumlah pejabat sudah menyatakan, tidak ada senjata yang diimpor secara ilegal. Termasuk yang mencuat paling anyar, pelontar granat milik Brimob.
Meski demikian, publik seolah belum puas. Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Azhar Simanjuntak, bahkan mendorong DPR menggunakan hak interplasinya (hak meminta keterangan dari pemerintah) soal polemik senjata impor.
"Saya mengusulkan agar DPR menyampaikan hak interpelasi terkait hal tersebut, agar pemerintah menjelaskan kepada publik melalui DPR terkait silang sengkarut senjata yang mengancam keamanan dan pertahanan negara," kata Dahnil dalam keterangannya yang diterima kumparan (kumparan.com), Selasa (3/10).
Dahnil menilai penjelasan soal polemik senjata impor penting untuk rasa keamanan publik. Apalagi, ada dua sikap berbeda dari pimpinan Polri dan TNI terkait isu ini.
"Hal yang sama juga terjadi Pada kasus isu PKI, di mana TNI melalui Jenderal Gatot Nurmantyo justru menunjukkan sikap bahwa PKI harus diwaspadai potensi kebangkitannya, disisi lain Kepolisian melalui Jenderal Tito Karnavian justru menunjukkan sikap yang sebaliknya, menyatakan PKI sudah mati dan tidak ada potensi akan bangkit," sebutnya.
Langkah dari DPR dianggap perlu karena Presiden Joko Widodo, dianggapnya tidak memberikan penjelasan yang memuaskan publik. Pemerintah dia nilai hanya sekedar menenangkan tanpa menghentikan akar masalah.
"Tanpa ada upaya konkrit untuk menghentikan akar masalah Silang sengkarut tersebut. Justru yang terjadi tuduhan-tuduhan politisasi diarahkan ke berbagai pihak yang mengkritisi polemik tersebut, padahal Epicentrum kebisingannya berasal dari Internal pemerintah," ujarnya.